Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Bergeser, Begini Dampaknya

Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Bergeser, Begini Dampaknya

JAKARTA - Batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik mengalami perubahan signifikan, yang membuat Indonesia memperoleh tambahan wilayah seluas 127 hektare, sementara Malaysia memperoleh 4,9 hektare. 

Pergeseran batas ini merupakan hasil kesepakatan dalam persidangan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee ke-45 (45-JIMBC), yang mengupayakan penyelesaian masalah perbatasan yang belum terpecahkan, atau Outstanding Boundary Problem (OBP). Pergeseran ini tidak hanya mengubah peta wilayah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kehidupan warga yang berada di sekitar area perbatasan.

Proses Kesepakatan Batas Wilayah Pulau Sebatik

Baca Juga

BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Sedang Di Mayoritas Kota Besar Indonesia Hari Ini

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa perubahan batas wilayah ini merupakan hasil dari pembahasan yang berlangsung dalam forum bilateral antara Indonesia dan Malaysia. 

Berdasarkan MoU yang disepakati dalam pertemuan 45-JIMBC, pergeseran batas wilayah ini mencakup 23 segmen, yang pada beberapa titik wilayah Indonesia bertambah, namun di beberapa titik lainnya, wilayah Indonesia berkurang.

Ossy menjelaskan bahwa hasil kesepakatan ini menghasilkan alokasi wilayah baru untuk Indonesia yang mencakup 127 hektare di Pulau Sebatik. 

Sementara itu, Malaysia memperoleh hak atas area seluas 4,9 hektare di kawasan yang sama. Pergeseran ini terjadi setelah evaluasi mendalam terhadap peta dan kondisi geospasial yang ada, serta penentuan batas yang lebih akurat.

Dampak Pergeseran Batas Terhadap Warga Sebatik

Pergeseran batas wilayah ini berdampak langsung pada kehidupan warga di Pulau Sebatik. Sebanyak 3,6 hektare wilayah yang sebelumnya berada di Indonesia kini terletak di wilayah Malaysia, yang mempengaruhi sejumlah warga yang tinggal di kawasan tersebut. 

Beberapa warga terdampak oleh perubahan ini, terutama yang memiliki hak atas tanah atau sertifikat yang kini jatuh di wilayah Malaysia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengambil langkah untuk memitigasi dampak bagi warga yang terkena dampak dengan memberikan zona penyangga (buffer zone) sepanjang 10 meter. 

Dalam hal ini, terdapat tambahan 2,4 hektare tanah yang hilang dari Indonesia dan masuk ke Malaysia, sehingga total luas area yang terdampak menjadi 6,1 hektare. 

Warga yang terdampak akan mendapatkan hak-haknya melalui proses relokasi, dan pemerintah menjamin bahwa mereka akan memperoleh penggantian hak tanah mereka.

Ossy Dermawan menyebutkan bahwa ada 19 pemegang sertifikat tanah, satu orang dengan dokumen lain, 26 warga yang memiliki dokumen desa, dan lima orang yang memegang akta tanah di bawah tangan yang terpengaruh oleh perubahan ini. 

Pemindahan hak tanah ini tentu memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dalam proses tersebut.

Pengelolaan Wilayah Perbatasan yang Lebih Holistik

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyoroti pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif. 

Menurut Rifqi, pengelolaan perbatasan tidak hanya perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus melibatkan perbaikan dalam layanan publik di daerah perbatasan. 

Ini mencakup akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, serta peningkatan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan tersebut.

Rifqi menyatakan bahwa kawasan perbatasan harus mencerminkan citra positif Indonesia di mata negara tetangga. Ia menekankan bahwa wilayah perbatasan adalah “etalase” negara yang menggambarkan harga diri Indonesia di dunia internasional. 

Oleh karena itu, pembangunan fisik saja tidak cukup. Indonesia perlu memastikan bahwa warga yang tinggal di daerah perbatasan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan dasar.

Salah satu contoh nyata dari tantangan yang dihadapi warga Indonesia di daerah perbatasan adalah kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan. 

Banyak warga Indonesia yang lebih memilih bekerja di sektor perkebunan sawit yang ada di Malaysia karena terbatasnya peluang pekerjaan di sisi Indonesia. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah perbatasan.

Tindak Lanjut dan Komitmen Pemerintah

Pergeseran batas wilayah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menuntaskan persoalan perbatasan dengan negara tetangga secara damai dan terukur. 

Pemerintah terus melakukan dialog dengan Malaysia untuk memastikan bahwa semua permasalahan perbatasan dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun.

Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur di daerah perbatasan guna mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. 

Salah satu langkah penting yang sedang dijalankan adalah membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat di perbatasan, serta meningkatkan kualitas layanan publik agar masyarakat tidak merasa terisolasi.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa perbatasan dan perubahan batas wilayah di Pulau Sebatik menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

Pemerintah juga berupaya agar kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan antara pemenuhan hak warga, pembangunan ekonomi, serta menjaga integritas dan kedaulatan negara.