Makna Singkatan Jalan Tol dan Perkembangannya di Indonesia
JAKARTA - Selama ini, masyarakat mengenal jalan tol sebagai jalur bebas hambatan yang mempercepat perjalanan, terutama di kota-kota besar. Keberadaannya memang sangat vital karena dapat memangkas waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi mobilitas.
Namun di balik fungsinya yang akrab dikenal masyarakat, tidak banyak yang mengetahui bahwa kata tol sebenarnya merupakan sebuah singkatan. Pengetahuan mengenai kepanjangan kata ini jarang dibahas, meskipun setiap hari ribuan pengendara melintas dan membayar tarif untuk menggunakan fasilitas tersebut.
Ketidaktahuan publik mengenai makna sebenarnya dari istilah “jalan tol” menjadi menarik untuk diulas, terlebih karena jalur ini memiliki peran penting dalam sistem transportasi nasional. Fakta bahwa istilah tersebut merupakan akronim membuka wawasan baru mengenai latar belakang mekanisme tarif dan sejarah pengelolaannya.
Baca JugaHarga Oppo A60 Terbaru 2025 Cuma Segini? Inilah Spesifikasi Lengkapnya
Di tengah semakin berkembangnya bisnis jalan tol dan keterlibatan berbagai pengusaha besar dalam pengelolaannya, pemahaman dasar seperti ini justru sering luput dari perhatian.
Jalan tol sendiri hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, sehingga penggunaannya pun diatur melalui ketentuan yang ketat. Setiap pengemudi yang melintasinya wajib membayar tarif yang ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jarak tempuh dan kelompok kendaraan.
Semua aturan tersebut berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), lembaga yang bertugas melaksanakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.
Makna Singkatan Jalan Tol dan Dasar Penarikannya
Dikutip dari laman resmi Daihatsu, istilah tol sebenarnya merupakan singkatan dari tax on location, yang berarti penarikan pajak di lokasi. Singkatan ini menjelaskan alasan mengapa pengguna jalan dikenakan tarif ketika melintasi jalur tersebut.
Pengertian ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan tarif bukan sekadar biaya perjalanan, melainkan kontribusi untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang digunakan masyarakat.
Pengenaan biaya masuk jalan tol tidaklah seragam. Tarif bisa berbeda-beda bergantung pada jenis kendaraan yang digunakan serta panjang ruas yang dilewati. Hal inilah yang menyebabkan setiap perjalanan memiliki biaya berbeda meskipun berada dalam satu jaringan tol yang sama. Mekanisme ini membuat sistem jalan tol di Indonesia semakin terstruktur, menyesuaikan batasan kelas kendaraan dan tingkat pemakaian fasilitas.
Sementara itu, dari sisi sejarah, keberadaan jalan tol telah dimulai sejak tahun 1978. Melansir situs bpjt.pu.go.id, jalan tol pertama di Indonesia adalah Tol Jagorawi yang memiliki panjang 59 kilometer, termasuk jalan akses.
Ruas ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, sekaligus menjadi tonggak awal pengembangan jaringan jalan tol di Indonesia. Sejak saat itu, pembangunan tol terus meluas hingga akhirnya menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional.
Bisnis Jalan Tol dan Peran Para Konglomerat
Selain menjadi fasilitas publik, jalan tol juga termasuk sektor investasi yang menggiurkan bagi para pelaku usaha. Bisnis ini dinilai memiliki prospek jangka panjang yang stabil, mengingat tingginya mobilitas masyarakat serta peningkatan kebutuhan transportasi di dalam negeri. Karena itu, banyak konglomerat besar di Indonesia turut mengembangkan bisnis infrastruktur jalan tol.
Grup Salim yang dipimpin Anthoni Salim dikenal sebagai salah satu pemain besar dalam bisnis tol nasional. Investasi mereka di sektor ini telah berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jalur transportasi cepat.
Namun, bukan hanya Salim Group yang melihat prospek menjanjikan tersebut. Ada pula nama pengusaha Jusuf Hamka yang sangat dikenal sebagai salah satu tokoh besar di industri jalan tol Indonesia.
Melalui perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memiliki sejumlah ruas tol strategis, terutama di kawasan Jabodetabek. Total terdapat tujuh ruas jalan tol yang berada di bawah perusahaan tersebut, menjadikannya salah satu pengelola jalan tol swasta terbesar di tanah air. Reputasinya dalam mengembangkan infrastruktur dan keterlibatan aktif dalam proyek pemerintah membuatnya dijuluki “juragan jalan tol”.
Di luar itu, Grup Agung Sedayu milik Sugianto Kusuma atau Aguan juga tengah menggarap proyek besar berupa Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu jalur penting karena menghubungkan Kabupaten Tangerang dengan sisi utara Jakarta.
Dengan nilai investasi mencapai Rp23,22 triliun, proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Konsorsium pembangunan jalan tol tersebut melibatkan dua raksasa properti, yakni Agung Sedayu Group dan Salim Group melalui PT Duta Graha Karya.
Ekspansi Infrastruktur oleh Berbagai Kelompok Usaha
Tidak ketinggalan, Grup Sinar Mas turut berperan dalam bisnis jalan tol melalui Sinar Mas Land. Perusahaan tersebut mengelola Jalan Tol Serpong–Balaraja melalui badan usaha jalan tol PT Trans Bumi Serbaraja.
Ruas ini baru saja resmi beroperasi pada 30 September lalu dan diperkirakan akan mempercepat konektivitas kawasan Serpong menuju Balaraja yang selama ini menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru.
Keterlibatan berbagai kelompok usaha besar dalam pengembangan infrastruktur ini menunjukkan bahwa jalan tol bukan hanya fasilitas publik, melainkan juga sektor bisnis strategis. Dengan meningkatnya kebutuhan akan konektivitas dan efisiensi transportasi, peluang investasi di bidang infrastruktur jalan semakin terbuka.
Melihat perkembangan tersebut, pemahaman tentang istilah dasar seperti tax on location menjadi penting agar masyarakat memahami latar belakang kenapa tarif tol diberlakukan, bagaimana infrastruktur dikelola, serta siapa saja yang berada di balik pengembangan jaringan jalan tol di negeri ini.
Baik dari sisi sejarah, bisnis, maupun regulasi, jalan tol memiliki perjalanan panjang yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan transportasi modern.
Rekomendasi
Berita Lainnya
