Kandungan Etanol Bikin SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina
JAKARTA - Keputusan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP membatalkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina menjadi sorotan publik.
Padahal, Pertamina telah mengimpor BBM tersebut untuk mengatasi kelangkaan pasokan di SPBU swasta. Faktor utama yang memicu batalnya kesepakatan ini adalah kandungan etanol dalam base fuel Pertamina, yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi internal masing-masing operator SPBU.
Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama bisnis antara badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan standar teknis dan birokrasi internal menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan ketersediaan energi nasional, terutama menjelang akhir tahun 2025.
Baca Juga
1. Alasan SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina
PT Vivo Energi Indonesia awalnya berencana membeli 40.000 barel base fuel yang telah diimpor oleh Pertamina. Namun, rencana itu batal setelah diketahui kandungan etanol dalam BBM tersebut mencapai 3,5 persen. Kondisi serupa dialami BP-AKR yang juga membatalkan kesepakatan pembelian.
Akibatnya, proses negosiasi antarbisnis (business to business/B2B) kembali ke titik awal dan 100 ribu barel yang telah diimpor tidak diserap oleh SPBU swasta.
Shell pun memutuskan tidak melanjutkan proses negosiasi karena tidak mendapat persetujuan dari birokrasi internal perusahaan. Padahal, rencana awalnya adalah untuk meningkatkan stok BBM hingga akhir 2025.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa alasan utama penolakan tersebut berasal dari kandungan etanol dalam base fuel. “Mayoritas alasan penolakan dari SPBU swasta ini dikarenakan isi konten dari base fuel yang dibeli tercampur zat etanol dengan kadar 3,5 persen.
Hal ini dianggap kurang memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh masing-masing operator,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.
Menurut Achmad, tercampurnya etanol tersebut disebabkan oleh kapal kargo pengangkut 40 ribu barel yang digunakan. “Tapi karena ini menggunakan kargo dari MT Sakura, ini ditemukan secara pemeriksaan ada etanol 3,5 persen. Tapi mereka (SPBU swasta) berkenan pada kargo selanjutnya,” pungkasnya.
2. Kargo Kedua Siap Datang untuk SPBU Swasta
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengantisipasi situasi ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman mengatakan kargo kedua berisi BBM murni atau base fuel Pertamina akan tiba di pelabuhan pada Kamis 2 Oktober 2025.
“Kargo kedua itu Insya Allah besok sudah tiba di pelabuhan, jadi besok sudah ada dua kargo,” ujarnya. Diharapkan SPBU swasta dapat langsung menyerap pasokan tersebut, sehingga stok BBM di jaringan swasta tetap terjaga.
Kementerian ESDM terus mendorong negosiasi lanjutan antara SPBU swasta dan Pertamina. “Sejak bulan Agustus dan juga bulan September, beberapa kali kita lakukan pertemuan, kita mengundang BUMN (Pertamina) dan Badan Usaha Swasta (SPBU swasta) dalam rangka melakukan kolaborasi agar kekurangan setidaknya sampai dengan Desember ini kita bisa atasi secara bersama-sama,” lanjut Laode.
3. Rencana Impor Swasta untuk Tahun 2026
Selain menyelesaikan masalah jangka pendek, Kementerian ESDM juga telah menyiapkan strategi jangka menengah. Laode mengungkapkan bahwa badan usaha swasta mulai mengirimkan data untuk rencana kuota impor BBM tahun 2026.
“Kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas juga tahun 2026, badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana yang dilakukan tahun 2026,” ujar Laode. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan kuota impor BBM untuk tahun depan agar permasalahan serupa tidak terulang.
4. Pertamina Jelaskan Soal Kandungan Etanol
PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kandungan etanol dalam base fuel merupakan hal yang umum dalam industri migas internasional.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan, “Penggunaan BBM dengan campuran etanol hingga 10% telah menjadi best practice di banyak negara seperti di Amerika, Brazil, bahkan negara tetangga seperti Thailand, sebagai bagian dari upaya mendorong energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.”
Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha swasta melalui negosiasi yang menghormati prosedur masing-masing pihak.
5. Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah bertugas memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Ia membantah isu kelangkaan BBM secara nasional. “Kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa stok BBM kita cukup,” ucapnya di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa stok BBM untuk berbagai jenis, mulai dari RON 92 hingga Pertalite, masih mencukupi kebutuhan nasional selama 18–21 hari. Kelangkaan yang terjadi di beberapa SPBU swasta, menurutnya, murni merupakan urusan antarbisnis. “Kami hanya memberi panduan.
Kuota impornya pun (untuk BBM swasta) sudah kami berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” jelasnya.
Dengan tambahan kuota impor sebesar 10 persen untuk 2025, pemerintah berharap SPBU swasta dapat mengatasi kendala distribusi BBM mereka. Namun hingga awal Oktober, beberapa jaringan SPBU seperti Shell dan BP masih mengalami keterbatasan pasokan sejak pertengahan Agustus.
Kasus batalnya SPBU swasta membeli BBM Pertamina menunjukkan pentingnya keselarasan spesifikasi teknis, koordinasi lintas perusahaan, dan kecepatan birokrasi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Meski kandungan etanol menjadi titik perbedaan, pemerintah dan Pertamina berupaya memastikan bahwa stok BBM tetap aman dan kolaborasi tetap terbuka untuk jangka panjang.
Rekomendasi
