Kemenhub dan Angkasa Pura Indonesia Perkuat Pengelolaan Bandara Strategis Seluruh Nusantara

Kemenhub dan Angkasa Pura Indonesia Perkuat Pengelolaan Bandara Strategis Seluruh Nusantara

JAKARTA - Kementerian Perhubungan bersama PT Angkasa Pura Indonesia memperkuat tata kelola aset bandar udara melalui penandatanganan akta penting. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) serta sinergi pemerintah dan operator dalam sektor kebandarudaraan nasional.

Penguatan Tata Kelola Aset Negara di Bandara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan manajemen PT Angkasa Pura Indonesia menegaskan kembali perjanjian sewa BMN pada 10 bandar udara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Skema tersebut tidak hanya menitikberatkan pada sisi administratif, tetapi juga pada pemanfaatan lahan dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan pelayanan bandara.

Baca Juga

Kemenag Masih Menunggu Terbitnya Perpres untuk Operasional Ditjen Pesantren Baru

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan wujud komitmen pelaksanaan tata kelola aset negara yang profesional dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan bandara yang efektif dan efisien.

Sepuluh Bandara Jadi Fokus Peningkatan Sinergi

Dalam perjanjian terbaru, BMN yang masuk dalam skema sewa dan pemanfaatan mencakup lima bandar udara utama. Kelimanya adalah Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Depati Amir, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, dan Bandar Udara Internasional Juanda.

Selain itu, lima bandar udara lainnya juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama, antara lain Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Tjilik Riwut, Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bandar Udara Radin Inten II, serta Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin.

Dengan dukungan lahan serta infrastruktur yang cukup, kelima bandara ini diharapkan dapat meningkatkan peran strategisnya dalam sistem konektivitas nasional. Sinergi antara pemerintah sebagai pemilik aset dan operator sebagai pengelola operasional menjadi hal yang ditekankan dalam kesepakatan ini.

Dukungan Pemerintah untuk Konektivitas Wilayah

Lukman juga menekankan bahwa pengelolaan yang lebih efisien di bandara-bandara tersebut dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui skema kerja sama yang lebih kuat, konektivitas wilayah di seluruh Indonesia diyakini dapat terus berkembang secara merata.

Sinergi yang terjalin antara pemerintah dan PT Angkasa Pura Indonesia dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat jaringan transportasi udara. Hal ini diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin inklusif.

Komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam Pengembangan Bandara

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Mohammad Rizal Pahlevi, memberikan penegasan atas komitmen penuh perusahaan dalam menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pahlevi mengatakan bahwa penguatan kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya perusahaan untuk mendorong pertumbuhan bandara ke arah yang lebih positif.

Menurut Pahlevi, arah pengembangan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik seperti infrastruktur, melainkan juga peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam mendukung peran strategis bandara sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Manfaat Jangka Panjang bagi Transportasi Udara Nasional

Dengan penguatan kerja sama dan pengelolaan bersama antara Kemenhub dan PT Angkasa Pura Indonesia, diharapkan sejumlah manfaat jangka panjang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Selain meningkatnya kualitas layanan transportasi udara, konektivitas antarwilayah juga akan semakin terintegrasi.

Hal ini dipandang penting mengingat peran transportasi udara yang signifikan dalam mempercepat pemerataan pembangunan, membuka akses ekonomi baru, serta menghubungkan lebih banyak daerah di seluruh Indonesia. Upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat jaringan transportasi nasional yang efektif dan berdaya saing tinggi.