Kemendagri Perkuat Akses Dana APBN dan CSR untuk Program Nasional di Jayawijaya

Kemendagri Perkuat Akses Dana APBN dan CSR untuk Program Nasional di Jayawijaya

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terus mendorong dukungan bagi pelaksanaan program nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat keberhasilan pembangunan daerah. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 23 Februari 2026 oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri RI.

Pendekatan Baru untuk Maksimalkan Sumber Dana

Upaya Kemendagri ini dilakukan melalui sosialisasi tentang penyusunan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN dan CSR, yang digelar oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jayawijaya di Kantor Bupati Jayawijaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka akses daerah terhadap sumber dana yang lebih luas, selain alokasi APBN yang selama ini dirasakan masih terbatas.

Baca Juga

Kemenag Masih Menunggu Terbitnya Perpres untuk Operasional Ditjen Pesantren Baru

Staf Ditjen Bangda Kemendagri RI, Didi Untung Wijayadi, menyampaikan bahwa pihaknya hadir atas permintaan Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, untuk membantu daerah mendapatkan dukungan finansial tambahan. Kehadiran Kemendagri di Jayawijaya dimaksudkan agar pemerintah kabupaten dapat memaksimalkan potensi pendanaan dari kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Proposal

Dalam arahannya, Didi menjelaskan pentingnya pemerintah daerah memahami mekanisme penyusunan proposal yang baik serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, proposal yang disusun secara tepat akan membuka peluang kerja sama dengan kementerian dan BUMN di pusat, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah kabupaten dapat berjalan.

Ia menegaskan bahwa setiap proposal yang diajukan kepada kementerian atau BUMN harus atas nama Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, karena menurut aturan, instansi pusat hanya melayani permintaan dari kepala daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendatangkan alokasi dana tambahan yang selama ini belum optimal bagi Kabupaten Jayawijaya.

Keterbatasan Alokasi APBN untuk Daerah

Didi juga mengakui bahwa alokasi APBN yang dikucurkan untuk Jayawijaya selama ini tergolong kecil, sehingga pihaknya ingin membantu membuka akses kepada sumber dana lain, termasuk dana CSR yang biasanya digelontorkan oleh BUMN. Dukungan ini menjadi sangat penting demi kelancaran pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan daerah bersama pemerintah pusat.

Pendekatan yang diperkenalkan Kemendagri ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan penyusunan proposal, penentuan skema kerja sama dengan kementerian/instansi pusat, dan pengoptimalan alokasi dana CSR untuk pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan peluang bagi Jayawijaya untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan target nasional.

Sinergi Pusat–Daerah dalam Pembangunan

Kemendagri RI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program nasional. Kepala daerah diharapkan aktif dalam menginisiasi kerja sama dengan kementerian pusat serta institusi BUMN untuk menjamin tersedianya sumber pembiayaan yang memadai demi keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas.

Sinergi ini tidak hanya berkaitan dengan akses dana, tetapi juga mencakup pemahaman bersama tentang perencanaan program yang dapat bersinergi antara kebutuhan daerah dengan prioritas nasional. Model kerja sama semacam ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyusun rencana pembangunan mereka.

Harapan Ke Depan untuk Jayawijaya

Melalui pendekatan yang diberikan Kemendagri, diharapkan pemerintah daerah Jayawijaya dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber dana untuk memperkuat program pembangunan yang telah direncanakan. Sinergi antara daerah dan pusat melalui mekanisme APBN serta dana CSR diyakini dapat membuka ruang lebih luas bagi pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.

Dukungan semacam ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, layanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Interaksi antara level pusat dan daerah melalui penyusunan strategi pendanaan yang inovatif dapat menjadi kunci bagi kemajuan daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan Kemendagri bukan sekadar mendorong akses dana semata, tetapi juga membangun kapasitas pemerintahan daerah dalam merencanakan dan mengelola program yang bersinergi antara agenda nasional dan kebutuhan lokal.