BPOM Latih 100 Ribu Orang Dorong Keamanan Pangan Nasional
JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat sistem keamanan pangan nasional kini memasuki tahap penting. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa lebih dari 100 ribu orang di seluruh Indonesia telah dilatih untuk memperkuat rantai pengawasan dan pengendalian pangan, sebagai bagian dari strategi besar menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pelatihan ini dilakukan melalui berbagai program lintas sektor, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan pelatihan bagi penjamah makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Orang-orang tersebut dilatih melalui inisiatif Germas Sapa selama periode 2020–2024, serta 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan 42 ribuan penjamah makanan dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujar Taruna di Jakarta.
Baca JugaBMTP Berlaku, Industri Benang Kapas Dalam Negeri Siap Bersaing
Pelatihan ini, lanjutnya, menjadi pondasi penting dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional yang kini menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa pangan terkontaminasi menjadi penyebab satu dari sepuluh orang di dunia mengalami penyakit akibat makanan (foodborne disease), dengan 420 ribu kematian setiap tahunnya.
Ancaman Foodborne Disease dan Tantangan Kesehatan Masyarakat
Taruna menjelaskan bahwa keamanan pangan tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena dampaknya sangat luas terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, hingga ketahanan ekonomi nasional.
“Sekitar 40 persen kematian balita menanggung beban foodborne disease,” ujarnya. “Karena itu, pangan yang aman penting bagi anak-anak, bukan hanya untuk orang dewasa.”
Ia menekankan bahwa keamanan pangan memiliki makna berbeda dari ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan berbicara tentang ketersediaan dan akses terhadap makanan, maka keamanan pangan menyangkut jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak berisiko menimbulkan penyakit atau keracunan.
Sesuai regulasi, kejadian luar biasa keracunan pangan dikategorikan bila terdapat dua orang atau lebih yang keracunan akibat makanan yang sama di lokasi yang sama — misalnya di restoran, kantin, atau dalam program pemerintah seperti MBG.
“Kalau kita sudah jalankan tanggung jawab ini, semakin rendah persentase orang-orang yang mengalami masalah keracunan maka semakin tinggi kesuksesan kita,” tegas Taruna.
Dampak Keamanan Pangan terhadap Gizi dan Pertumbuhan Ekonomi
Selain menekan angka penyakit akibat makanan, BPOM juga menyoroti pentingnya keamanan pangan dalam memperbaiki status gizi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih mencapai 19,8 persen, wasting 7,4 persen, kelebihan berat badan 9,3 persen, dan obesitas 18,5 persen.
Pangan yang aman, kata Taruna, tidak hanya membantu mengurangi risiko penyakit, tetapi juga menjadi bagian integral dalam membangun generasi sehat dan produktif. “Peningkatan gizi adalah indikator keberhasilan kita. Kalau masyarakat lebih sehat, produktivitas meningkat, dan ekonomi ikut tumbuh,” ujarnya.
Taruna menambahkan, penguatan keamanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Keamanan pangan dapat menjadi daya tarik bagi investor karena menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga kualitas produknya tanpa menurunkan standar kesehatan,” jelasnya.
Transformasi BPOM: Dari Pengawasan Obat ke Penguatan Pangan
Dalam kesempatan itu, Taruna juga menyinggung transformasi kelembagaan BPOM yang kini memiliki peran lebih luas. “Selama 208 tahun berdiri, BPOM bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya menangani keamanan obat-obatan dan kesehatan, namun juga pangan,” ujarnya.
Melalui inisiatif Germas Sapa, BPOM telah menjangkau ribuan titik intervensi di seluruh Indonesia antara 2020–2024.
Program ini berhasil mengintervensi 1.106 desa dan kelurahan, 453 pasar, melatih 2.759 petugas pasar, serta 17.221 kader keamanan pangan di desa.
Selain itu, keamanan pangan juga diterapkan di 17.318 sekolah dengan dukungan 11.503 kader keamanan pangan sekolah. Jika dijumlahkan, total kader yang telah mendapat pelatihan dari BPOM mencapai lebih dari 50 ribu orang, belum termasuk 30 ribu SPPI dan 42 ribu penjamah makanan.
“Nah kalau ini digabungkan semuanya, kader-kader yang kita telah jamah itu lebih dari 50.000 ditambah kita juga telah melatih SPPI 30 ribu orang,” tutur Taruna. “Selain itu, kami juga melatih 42 ribu penjamah makanan, sehingga ada lebih dari 100 ribu orang yang akan memperkuat keamanan pangan.”
Menuju Ekosistem Pangan Aman dan Berkelanjutan
Upaya pelatihan dan pembinaan yang masif ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga membentuk perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas pangan.
Taruna menegaskan bahwa keberhasilan keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pengawasan pemerintah, melainkan juga partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara pelaku usaha, tenaga kesehatan, akademisi, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang tangguh.
“Kalau semua pihak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, keamanan pangan bukan hanya akan menurunkan angka keracunan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” kata Taruna.
Dengan lebih dari 100 ribu tenaga terlatih di berbagai wilayah Indonesia, BPOM optimistis sistem keamanan pangan nasional akan semakin solid — mendukung visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Rekomendasi
