Strategi Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah Subsidi Terus Naik
JAKARTA - Pembangunan rumah subsidi kembali menjadi tolok ukur penting efektivitas program pemerintah di sektor perumahan.
Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau tetap menjadi prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, capaian program rumah subsidi menjadi perhatian dalam mengevaluasi tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca JugaBMTP Berlaku, Industri Benang Kapas Dalam Negeri Siap Bersaing
Pemerintah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berhasil membangun sebanyak 237.859 unit rumah subsidi.
Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode yang sama pada masa pemerintahan sebelumnya, namun masih di bawah target tahunan yang telah ditetapkan.
Dalam catatan resmi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), program FLPP secara kumulatif sejak 2022 telah membiayai pembangunan 858.739 rumah dengan total anggaran mencapai Rp 101,3 triliun. Capaian ini menandakan bahwa program subsidi perumahan masih terus berjalan, meskipun belum maksimal.
Pertumbuhan Positif Namun Masih di Bawah Target
Capaian pembangunan rumah subsidi sebanyak 237.859 unit selama tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memang mencatat pertumbuhan sebesar 10,99 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya 214.305 unit.
Sementara itu, dalam periode year to date (1 Januari – 20 Oktober 2025), jumlah rumah subsidi yang terbangun mencapai 203.439 unit, tumbuh 22,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Kendati demikian, capaian ini masih jauh dari target tahunan pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 350.000 unit rumah subsidi. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan menuju akhir tahun, pencapaian target tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
“Tren kenaikan double digit ini menjadi indikasi kuat bahwa strategi percepatan yang diterapkan mulai membuahkan hasil,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
BP Tapera mengakui bahwa capaian tahun pertama pemerintahan baru masih belum mencapai target, namun tetap optimistis bahwa angka 350.000 unit masih mungkin dicapai.
Strategi Percepatan: Menyasar Dua Arah Sekaligus
Dalam menghadapi tantangan tersebut, BP Tapera menerapkan strategi percepatan yang holistik. Pendekatan ini mencakup dua sisi utama, yaitu peningkatan permintaan (demand) dan peningkatan pasokan (supply). Di tengah tekanan ekonomi global, pendekatan ganda ini dinilai lebih efektif dalam mempercepat realisasi program.
Langkah awal yang diambil adalah meningkatkan jumlah Bank Penyalur KPR FLPP menjadi 41 bank, dengan penambahan pemain baru seperti Bank Nobu dan Bank Artha Graha. Penambahan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan ke seluruh wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, program FLPP juga digencarkan melalui roadshow ke 13 provinsi, termasuk ke wilayah-wilayah dengan kebutuhan perumahan tinggi seperti Banten, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan roadshow, BP Tapera juga melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan profesi, guna menyesuaikan strategi distribusi rumah dengan karakteristik calon penerima.
Dari sisi pasokan, pengembang rumah subsidi didorong untuk mempercepat pembangunan unit. Untuk meningkatkan akuntabilitas, BP Tapera juga menerapkan sistem peringkat terhadap pengembang, berdasarkan penilaian langsung dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sistem ini memungkinkan masyarakat menilai kualitas rumah dan layanan pengembang secara langsung.
“Mekanisme ini memastikan kualitas dan akuntabilitas pasokan di pasar, menjamin rumah yang dibangun layak huni,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Menjaga Ketepatan Sasaran dan Kualitas Huni
Strategi percepatan ini tetap dijalankan dengan prinsip ketepatan sasaran. Untuk itu, BP Tapera secara berkala melakukan monitoring keterhunian rumah subsidi, guna memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar dihuni oleh MBR dan tidak disalahgunakan.
Hasil monitoring terbaru menunjukkan bahwa tingkat keterhunian mencapai 92 persen dari total rumah subsidi yang dibangun, berdasarkan pengambilan sampel. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas rumah yang dibangun telah dimanfaatkan oleh penerima yang tepat sasaran.
Selain memperhatikan distribusi, kualitas hunian juga menjadi perhatian penting. BP Tapera memastikan bahwa rumah yang disubsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi standar kelayakan huni yang layak.
Keunggulan Skema FLPP yang Memudahkan Masyarakat
Daya tarik utama dari program FLPP adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan ini mencakup berbagai kemudahan seperti:
Uang muka rendah, mulai dari 1 persen
Bunga tetap 5 persen sampai lunas (Subsidi Bunga)
Tenor cicilan hingga 20 tahun
Angsuran bulanan mulai dari Rp 1 jutaan
Dengan skema tersebut, masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan melalui jalur konvensional, kini memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.
Akankah Target Akhir Tahun Tercapai?
Meskipun hingga Oktober 2025 baru tercapai sekitar 68 persen dari target tahunan 350.000 unit, BP Tapera dan pemerintah tetap yakin bahwa dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, target tersebut masih mungkin dikejar.
Kendala utama yang masih membayangi antara lain adalah keterbatasan lahan di beberapa daerah, proses perizinan yang lambat, dan tantangan logistik pembangunan di wilayah terpencil. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pengembang dan perbankan menjadi krusial dalam mendorong percepatan.
Rekomendasi
