DPR Dukung Seleksi Pimpinan TNI Utamakan Kompetensi
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait seleksi kepemimpinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, kompetensi dan keteladanan harus menjadi prioritas dibandingkan senioritas semata.
"Nah, terkait soal rotasi-mutasi tentang kepemimpinan, saya rasa Pak Presiden lebih mendahulukan soal kapasitas-kapabilitas, kemampuan terutama, dan lebih-lebih dari sisi keteladanan," ujar Oleh kepada wartawan.
Oleh menambahkan bahwa prinsip seleksi pimpinan TNI yang menekankan kemampuan harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar menghindari rasa iri antar anggota.
Baca JugaPrabowo Tekankan Profesionalisme TNI, Kompetensi Jadi Patokan Utama
"Akan tetapi catatan dari kami bahwa betul-betul seleksi senior yang memiliki kapasitas tetap harus didahulukan, kalaupun tidak memenuhi kualifikasi," jelasnya.
"Ya yang penting secara terbuka dan transparan untuk menghilangkan sebuah keirian bagi yang lain, rasa-rasanya sah-sah saja," sambungnya.
Prabowo Instruksikan Reformasi Organisasi TNI
Arahan Presiden Prabowo disampaikan saat upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 5 Oktober 2025. Selain menekankan kompetensi pimpinan, Prabowo juga meminta agar organisasi yang usang di TNI diperbarui sesuai kepentingan bangsa.
"Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa," kata Prabowo.
Presiden juga mendorong TNI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk siber dan kecerdasan buatan (AI), agar tetap relevan dengan tantangan pertahanan modern.
Ikuti perkembangan teknologi, siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan," ujarnya.
Pemimpin TNI Harus Profesional dan Memberi Contoh
Prabowo menekankan bahwa setiap pimpinan TNI harus kompeten, profesional, dan mampu memberi contoh di depan prajurit. Senioritas tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam seleksi kepemimpinan.
"Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodho, harus memberi contoh di depan, tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tak profesional, yang tak mengerti tugasnya," tegas Prabowo.
"Saya memberi izin ke Panglima TNI dan Kepala Staf dalam melaksanakan seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian cinta Tanah Air," tambahnya.
Dukungan DPR: Kapasitas dan Keteladanan Lebih Utama
Oleh Soleh menegaskan, DPR memaknai kebijakan ini sebagai upaya menciptakan kepemimpinan TNI yang berbasis prestasi. Menurutnya, jika senioritas tidak menjadi faktor utama, maka prajurit yang junior tapi memiliki kemampuan unggul bisa mendapatkan posisi strategis, selama penilaiannya transparan.
"Kami memaknai, DPR memaknai, bahwa jika senioritas sudah tidak ada, yang mumpuni tentang kapasitas, kapabilitas, kemudian keteladanan, ya barangkali kalau dari juniornya memiliki perasaan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, saya rasa itu bisa dipahami," kata Oleh.
Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan profesionalisme TNI, memastikan pemimpin yang terpilih memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap tantangan modern.
Rekomendasi
