Pemprov Jambi Percepat Jalan Khusus Batubara Demi Ekonomi Daerah

Pemprov Jambi Percepat Jalan Khusus Batubara Demi Ekonomi Daerah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan jalan khusus angkutan batubara sebagai bagian dari strategi besar memperbaiki tata kelola distribusi komoditas unggulan daerah.

Infrastruktur ini dinilai krusial untuk mengurangi beban jalan umum, memperlancar arus logistik, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jambi Al Haris menekankan bahwa pembangunan jalan khusus batubara atau hauling road tidak lagi bisa ditunda. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek ini merupakan kepentingan bersama yang harus didukung seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, maupun pihak pengembang.

Baca Juga

Peran Petani Muda Menggiring Pupuk Organik Jadi Primadona

Jalan Khusus Batubara Dinilai Sudah Mendesak

Al Haris menyampaikan bahwa keberadaan jalan khusus batubara sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran transportasi dari mulut tambang menuju lokasi penampungan akhir sebelum pengapalan. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas angkutan batubara terus menimbulkan persoalan serius, terutama kerusakan jalan umum dan gangguan aktivitas masyarakat.

“Penuntasan sudah mendesak, maka kita bersama-sama membahas proses percepatan untuk kepentingan umum. Tahun ini diupayakan berfungsi seluruhnya. Harus kita coba, koordinasi cari hambatan dan selesaikan,” kata Al Haris di Jambi, Selasa (27/1/2026), dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak ingin pembangunan jalan khusus batubara hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Karena itu, seluruh hambatan yang selama ini menghambat progres pembangunan harus diinventarisasi dan diselesaikan secara bertahap namun pasti.

Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci Penyelesaian

Saat memimpin rapat evaluasi pembangunan jalan khusus batubara pada Senin malam (26/1), Gubernur Jambi menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, percepatan pembangunan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.

Al Haris mengingatkan para pengembang agar lebih intensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Pembangunan jalan khusus, kata dia, bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus direalisasikan sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang berlaku.

Keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga DPRD, disebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menuntaskan persoalan pembangunan jalan khusus batubara. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan teknis maupun sosial di lapangan.

Pembebasan Lahan dan Penolakan Warga Masih Jadi Tantangan

Meski progres pembangunan terus berjalan, Al Haris mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dituntaskan. Di antaranya adalah pembebasan lahan non-kawasan serta penolakan dari sebagian masyarakat yang terdampak pembangunan jalan.

Persoalan tersebut, menurut gubernur, harus segera menemukan titik terang demi kepentingan daerah secara keseluruhan. Pemanfaatan sumber daya mineral batubara di Jambi memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

“Kita jalan terus, nanti masalah bidang lahan yang belum tuntas kita bersama-sama menyelesaikannya, di sini ada bupati dan perwakilan. Kita sama-sama nanti menyelesaikan,” jelas Al Haris.

Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah lahan harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan mengedepankan dialog serta kepastian hukum agar tidak memicu konflik berkepanjangan.

DPRD Dukung Percepatan Demi Manfaat Jangka Panjang

Dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan khusus batubara juga datang dari DPRD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah menyatakan bahwa pembangunan jalan khusus akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, terutama dari sisi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Ia mendorong agar persoalan tumpang tindih sertifikat lahan dan perizinan kawasan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang intensif serta keseriusan semua pihak yang terlibat. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah tersebut, pembangunan akan terus tersendat.

Hafiz juga mengingatkan bahwa selama jalan khusus belum berfungsi, kerusakan jalan provinsi akibat lalu lintas kendaraan batubara akan terus membebani anggaran daerah. Biaya perbaikan jalan yang tinggi dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh jika angkutan batubara tetap menggunakan jalan umum.

“Saya mengingatkan kembali kesadaran bersama jalan itu harus selesai di tahun ini, karena disadari, jalan khusus akan memberikan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan ekonomi Jambi,” tegas Hafiz.

Proyek Strategis Lintas Daerah Sepanjang 340 Kilometer

Pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi melibatkan tiga perusahaan pengembang yang masing-masing mengerjakan segmen berbeda. Secara keseluruhan, jalan ini akan melintasi Kabupaten Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, hingga Kota Jambi, dengan panjang mencapai kurang lebih 340 kilometer.

Berdasarkan pemaparan pengembang, persoalan pembebasan lahan non-kawasan masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, untuk kawasan hutan seluas sekitar 92 hektare, proses tata batas telah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan agar seluruh segmen jalan khusus batubara dapat segera difungsikan. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, diharapkan distribusi batubara menjadi lebih tertata, dampak lingkungan dan sosial dapat ditekan, serta manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jambi.