Kamis, 22 Januari 2026

DPR Tekankan Pentingnya Undang-Undang untuk Keberlanjutan Program MBG

DPR Tekankan Pentingnya Undang-Undang untuk Keberlanjutan Program MBG
DPR Tekankan Pentingnya Undang-Undang untuk Keberlanjutan Program MBG

JAKARTA - Dalam rangka memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini mengusulkan agar program tersebut dilindungi oleh sebuah undang-undang. 

Menurut Yahya, perlindungan hukum ini sangat penting agar program yang memberikan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia ini tidak terhenti hanya karena pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX.

Usulan Perlindungan Hukum untuk Keberlanjutan MBG

Baca Juga

Dorong Pelindungan Paten Inovasi Teknologi Kelistrikan di PLTU Paiton

Yahya mengungkapkan bahwa MBG, yang telah memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, perlu diatur secara permanen dalam sebuah undang-undang, bukan hanya melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 

Dengan adanya payung hukum yang lebih kuat, ia yakin program tersebut dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian presiden atau perubahan dalam pemerintahan.

"Saya ingin mengusulkan agar MBG ini bisa lestari, berlanjut, berkesinambungan, tidak tergantung kepada siapa presiden yang memimpin nanti," ujar Yahya. 

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan program ini penting demi memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai secara terus-menerus. 

Jika tidak dijamin dalam bentuk regulasi yang kuat, Yahya khawatir keberlanjutan program ini bisa terhenti kapan saja, tergantung pada kebijakan pemerintahan yang ada.

Contoh Keberhasilan Program Serupa di Negara Lain

Yahya mengacu pada pengalaman negara-negara lain yang telah melaksanakan program makan bergizi dalam waktu yang sangat panjang berkat adanya landasan hukum yang kuat. 

Ia mencatat bahwa di Jepang, program makan bergizi sudah dilaksanakan selama 137 tahun, di Brasil sudah 71 tahun, dan di India sudah 31 tahun. 

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa jika sebuah program didukung oleh regulasi yang kokoh, maka program tersebut bisa bertahan lama dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

MBG dan Tujuan Indonesia Emas 2045

Menurut Yahya, keberlanjutan program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai bahwa dengan memastikan gizi yang memadai untuk anak-anak, Indonesia bisa menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan unggul dalam berbagai bidang.

"Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan generasi cemerlang menuju Indonesia Emas 2045. Gizi yang baik di usia dini sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif anak, yang pada gilirannya akan menjadi modal bagi kemajuan bangsa di masa depan," ungkap Yahya.

Regulasi MBG: Perlu Ditangani Secara Bersama-sama

Yahya juga menekankan bahwa pembuatan undang-undang untuk melindungi MBG bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, untuk mewujudkan keberlanjutan MBG, regulasi yang ada perlu ditingkatkan agar lebih kuat dan terjamin.

"Regulasinya harus ditingkatkan dari peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres) menjadi undang-undang. Ini menjadi tugas bersama antara pemerintah dan DPR untuk mewujudkan hal ini," tegasnya.

Dukungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)

Usulan mengenai perlindungan hukum untuk MBG ini juga mendapat dukungan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dalam tanggapannya, Dadan menyatakan bahwa dia setuju dengan gagasan menjadikan MBG sebagai program yang dilindungi oleh undang-undang. 

Namun, Dadan menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaturannya, serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat berjalan dengan efektif.

"Saya mendukung usulan agar MBG dilindungi undang-undang, tetapi harus dibicarakan dengan matang. Seperti yang terjadi di India, keberlanjutan program makan bergizi mereka harus dibahas secara cermat agar dapat berjalan panjang," kata Dadan.

Dadan juga mengingatkan bahwa penguatan regulasi sangat penting agar MBG dapat berjalan dengan konsisten dan tidak terhenti begitu saja, terutama jika ada perubahan pemerintahan. 

Dalam hal ini, ia berharap program MBG bisa terus berkembang seiring dengan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Keberlanjutan Program MBG: Kunci Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dengan adanya program makan bergizi yang terjamin keberlanjutannya, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

Dadan juga menambahkan bahwa keberlanjutan program ini akan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan global.

Kebijakan pemberian makan bergizi yang konsisten, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat membantu mengurangi prevalensi stunting, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh kekurangan gizi. 

Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

DPR dan Pemerintah: Kerjasama untuk Program Berkelanjutan

Dengan adanya dukungan kuat dari DPR dan pemerintah, program MBG yang didorong untuk mendapat payung hukum dalam bentuk undang-undang ini diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan SDM Indonesia. 

Untuk itu, perlunya sinergi antara berbagai pihak sangat penting agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis yang Terjamin

Program MBG memiliki potensi besar untuk mendukung terciptanya generasi unggul Indonesia Emas 2045. Namun, untuk memastikan program ini dapat terus berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan, diperlukan perlindungan hukum yang kuat, yakni dengan menjadikannya sebagai undang-undang. 

Hal ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan program, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat yang bergantung pada manfaatnya. Dengan dukungan semua pihak, program ini diharapkan dapat berlanjut dan berkembang untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia ke depannya.

Sindi

Sindi

indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Layanan Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya Tersedia di 14 Lokasi

Layanan Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya Tersedia di 14 Lokasi

Kemenhaj Tegaskan Petugas Haji Wajib Fokus Melayani Jemaah Haji

Kemenhaj Tegaskan Petugas Haji Wajib Fokus Melayani Jemaah Haji

Dari Kairo, Menag Ajak Umat Jadikan Ekoteologi Dasar Menjaga Alam

Dari Kairo, Menag Ajak Umat Jadikan Ekoteologi Dasar Menjaga Alam

Indonesia dan Qatar Sepakati Perjanjian Pertahanan Senilai Rp 37,95 Triliun

Indonesia dan Qatar Sepakati Perjanjian Pertahanan Senilai Rp 37,95 Triliun

32.000 Pegawai SPPG Akan Jadi PPPK, Proses Dimulai Februari 2026

32.000 Pegawai SPPG Akan Jadi PPPK, Proses Dimulai Februari 2026