Kamis, 22 Januari 2026

Kendaraan Listrik Murni Bisa Kurangi Subsidi BBM dan Polusi Indonesia

Kendaraan Listrik Murni Bisa Kurangi Subsidi BBM dan Polusi Indonesia
Kendaraan Listrik Murni Bisa Kurangi Subsidi BBM dan Polusi Indonesia

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

 Subsidi BBM yang semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian lebih serius. 

Dalam upaya mengurangi beban fiskal negara sekaligus mengurangi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan, pengamat otomotif sekaligus Senior Instructor Safety Defensive Driving Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengungkapkan bahwa kendaraan listrik murni, atau Battery Electric Vehicle (BEV), adalah solusi strategis yang sangat relevan.

Baca Juga

Dorong Pelindungan Paten Inovasi Teknologi Kelistrikan di PLTU Paiton

Peralihan ke BEV Sebagai Solusi Fiskal dan Lingkungan

Sony Susmana menegaskan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik murni adalah langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia. 

Menurutnya, kendaraan listrik bukan sekadar tren global yang sedang berkembang, tetapi juga merupakan solusi konkret untuk menekan pengeluaran negara dalam subsidi BBM serta memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan lingkungan. 

Dalam hal ini, BEV menawarkan dampak yang lebih besar daripada kendaraan berbahan bakar fosil, baik dalam hal penghematan energi maupun dalam pengurangan emisi karbon.

Saat ini, anggaran negara yang digunakan untuk subsidi energi, termasuk BBM, sangat besar. Data Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, alokasi subsidi energi akan mencapai Rp177,62 triliun, naik signifikan dari Rp164,3 triliun pada tahun sebelumnya. 

Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil masih sangat besar, yang berpotensi menghambat pembangunan ekonomi nasional dan memperburuk masalah polusi udara.

Sony mengatakan bahwa kendaraan listrik murni memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BEV tidak menggunakan bahan bakar fosil, melainkan energi listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

Dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dengan BEV, pemerintah dapat mengalihkan sebagian subsidi energi yang besar ini untuk mendukung pengembangan sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang lebih berkelanjutan.

Keunggulan Kendaraan Listrik Murni: Efisiensi Energi dan Ramah Lingkungan

Salah satu keunggulan utama BEV adalah kemampuannya dalam efisiensi energi. Berbeda dengan kendaraan bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) yang mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga gerak melalui proses pembakaran, kendaraan listrik langsung mengonversi energi dari baterai menjadi tenaga penggerak tanpa melalui proses pembakaran. 

Hal ini membuat kendaraan listrik jauh lebih efisien dalam penggunaan energi, karena energi tidak hilang dalam bentuk panas seperti yang terjadi pada mesin konvensional.

Selain itu, BEV juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Kendaraan berbahan bakar fosil, meskipun lebih terjangkau dalam jangka pendek, menghasilkan gas buang yang mencemari udara dan berkontribusi pada perubahan iklim global. 

Sebaliknya, kendaraan listrik murni tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali, sehingga menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. 

Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang dengan kualitas udara yang buruk di beberapa kota besar, BEV menawarkan solusi yang tepat untuk mengurangi polusi udara secara drastis.

Namun, meskipun BEV menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam proses adopsinya. Salah satu tantangan terbesar adalah penyediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai. 

Tanpa adanya stasiun pengisian daya yang tersebar luas, pengguna kendaraan listrik akan merasa kesulitan untuk mengisi daya kendaraannya, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur ini.

Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur: Kunci Keberhasilan Transisi Energi

Sony Susmana menekankan bahwa keberhasilan adopsi kendaraan listrik murni sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian daya. 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan kendaraan listrik, baik dari sisi regulasi, insentif fiskal, maupun penyediaan infrastruktur. 

Pemerintah juga perlu mempermudah proses perizinan bagi pengusaha yang ingin berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pengisian daya listrik.

Selain itu, kebijakan insentif bagi konsumen kendaraan listrik juga perlu diperkenalkan. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak atau pengurangan harga kendaraan listrik, yang dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih dari kendaraan bermesin konvensional ke kendaraan listrik. 

Dengan adanya insentif, masyarakat akan lebih termotivasi untuk beralih ke kendaraan listrik, yang pada akhirnya akan meningkatkan adopsi BEV di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu teknis terkait kendaraan listrik, seperti kapasitas baterai dan jangkauan perjalanan. Salah satu alasan mengapa banyak orang masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik adalah terbatasnya jarak tempuh kendaraan listrik dalam sekali pengisian daya. 

Meskipun saat ini telah ada kendaraan listrik dengan jangkauan yang cukup jauh, masih banyak masyarakat yang khawatir dengan masalah ini. 

Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan di bidang teknologi baterai perlu didorong agar kendaraan listrik dapat memiliki jangkauan yang lebih jauh dan waktu pengisian daya yang lebih cepat.

Mengurangi Subsidi BBM dan Meningkatkan Kesehatan Fiskal Negara

Transisi ke kendaraan listrik murni juga merupakan langkah penting untuk mengurangi pengeluaran negara dalam subsidi BBM. 

Subsidi BBM yang besar selama ini menjadi beban fiskal yang berat bagi Indonesia, dan beralih ke transportasi berbasis listrik dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mengendalikan tekanan fiskal. 

Dengan mengurangi ketergantungan pada BBM, Indonesia dapat mengalihkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi energi ke sektor-sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sony Susmana juga mengingatkan bahwa peralihan ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. 

Dalam konteks perubahan iklim global yang semakin mendesak, Indonesia perlu segera mengurangi emisi karbon dan berinvestasi dalam energi terbarukan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Peran Strategis Kendaraan Listrik dalam Transformasi Energi Indonesia

Kendaraan listrik murni, atau BEV, memiliki peran strategis yang sangat besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi polusi udara, dan mendukung transisi energi di Indonesia. 

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang mendukung, serta pembangunan infrastruktur yang memadai agar BEV dapat menjadi pilar utama transformasi transportasi rendah emisi di tanah air. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Sindi

Sindi

indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Layanan Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya Tersedia di 14 Lokasi

Layanan Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya Tersedia di 14 Lokasi

Kemenhaj Tegaskan Petugas Haji Wajib Fokus Melayani Jemaah Haji

Kemenhaj Tegaskan Petugas Haji Wajib Fokus Melayani Jemaah Haji

DPR Tekankan Pentingnya Undang-Undang untuk Keberlanjutan Program MBG

DPR Tekankan Pentingnya Undang-Undang untuk Keberlanjutan Program MBG

Dari Kairo, Menag Ajak Umat Jadikan Ekoteologi Dasar Menjaga Alam

Dari Kairo, Menag Ajak Umat Jadikan Ekoteologi Dasar Menjaga Alam

Indonesia dan Qatar Sepakati Perjanjian Pertahanan Senilai Rp 37,95 Triliun

Indonesia dan Qatar Sepakati Perjanjian Pertahanan Senilai Rp 37,95 Triliun