Menhut Indonesia Tekankan Perlindungan Satwa Liar dan Hutan Adat Strategis

Menhut Indonesia Tekankan Perlindungan Satwa Liar dan Hutan Adat Strategis

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Direktur Eksekutif The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, Tom Clements, di London, Inggris. 

Dalam kesempatan ini, Menhut menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui berbagai strategi konservasi yang sudah berjalan.

Menhut menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia, menempatkan pengakuan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa sebagai fondasi utama pelestarian lingkungan. 

Baca Juga

Dorong Pelindungan Paten Inovasi Teknologi Kelistrikan di PLTU Paiton

“Pengakuan hutan adat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati,” jelas Raja Juli.

Pertemuan ini berlangsung dalam konteks diplomasi lingkungan, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra aktif Global Biodiversity Framework. 

Raja Juli menambahkan, Indonesia ingin memastikan bahwa konservasi tidak hanya berbicara soal perlindungan alam, tetapi juga pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Hutan Adat Jadi Pilar Strategi Konservasi Nasional

Menhut menjelaskan bahwa pengakuan hutan adat menjadi salah satu pilar utama strategi konservasi nasional. 

Kebijakan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem, sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan bertanggung jawab.

Pada November 2025, Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat dalam forum United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro. 

“Dengan sejumlah unit hutan adat yang sedang melalui tahapan penetapan, konsolidasi, verifikasi, hingga penetapan hukum, kami memastikan kredibilitas dan kualitas pengelolaan hutan,” ujar Raja Juli.

Selain itu, pemerintah menerbitkan pedoman bagi calon verifikator hutan adat dan melaksanakan program peningkatan kapasitas di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar tata kelola hutan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Fokus Mitigasi Konflik Satwa Liar

Indonesia juga menaruh perhatian pada mitigasi konflik manusia dan satwa liar, khususnya konflik manusia dan gajah di Sumatra. Raja Juli memaparkan peta jalan mitigasi konflik ini menargetkan pengelolaan 75 persen konflik secara efektif dan penurunan risiko sebesar 75 persen pada 2030.

Selain mitigasi konflik, Indonesia memperkuat patroli di habitat kritis, meningkatkan pengawasan di bandara dan pelabuhan, serta memulangkan satwa hasil perdagangan ilegal ke habitat alaminya. Raja Juli berharap langkah ini mampu menekan perburuan dan perdagangan satwa liar lintas negara.

Upaya penegakan hukum juga diperkuat melalui kerja sama dengan platform digital untuk mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna. “Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk mencegah perdagangan ilegal melalui sistem elektronik,” ungkap Menhut.

Peningkatan Kapasitas dan Peran Komunitas Lokal

Selain perlindungan hukum, strategi konservasi Indonesia juga menekankan peran masyarakat lokal dan komunitas adat. Dengan pengakuan hutan adat, masyarakat setempat menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

Raja Juli menekankan pentingnya integrasi masyarakat dalam setiap program konservasi. Hal ini termasuk pelibatan mereka dalam verifikasi hutan, patroli satwa, dan pelaporan kegiatan ilegal. Pendekatan ini juga memastikan bahwa konservasi berjalan berkelanjutan dan dapat diterima secara sosial.

Kunjungan ke London dan Kolaborasi Internasional

Kunjungan Raja Juli ke London juga berkaitan dengan pendampingan Presiden Prabowo Subianto dalam Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Breakfast Discussion bersama King Charles III pada 21 Januari 2026. 

Dalam konteks ini, pertemuan dengan Royal Foundation memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia dan membuka peluang kolaborasi internasional.

Royal Foundation sendiri merupakan lembaga filantropi berbasis Inggris yang fokus pada pelestarian lingkungan, aksi iklim, kesehatan mental, dan pemberdayaan masyarakat. 

Menhut berharap kerja sama strategis ini akan berdampak luas bagi konservasi global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pelestarian keanekaragaman hayati dunia.