Pembangunan Bulungan Dievaluasi Infrastruktur Jadi Prioritas Musrenbang Inklusif Diperkuat Pemerintah Daerah

Pembangunan Bulungan Dievaluasi Infrastruktur Jadi Prioritas Musrenbang Inklusif Diperkuat Pemerintah Daerah

JAKARTA - Pembangunan daerah tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses perencanaan dan pelibatan masyarakat di dalamnya. 

Di Kabupaten Bulungan, evaluasi pembangunan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa infrastruktur masih menjadi isu paling dominan yang disuarakan masyarakat dalam berbagai forum dan kunjungan lapangan.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Syarwani mengaku rutin turun langsung ke kecamatan dan desa. Dari rangkaian kunjungan tersebut, ia menangkap benang merah aspirasi warga yang sebagian besar menyoroti persoalan infrastruktur dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi fondasi penting bagi percepatan kesejahteraan masyarakat Bulungan.

Baca Juga

Dorong Pelindungan Paten Inovasi Teknologi Kelistrikan di PLTU Paiton

Infrastruktur Sebagai Penggerak Utama Daerah

Kepada Radar Kaltara, Syarwani menyampaikan bahwa infrastruktur menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi lapangan yang ia lakukan, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih sangat tinggi. 

“Evaluasi yang saya dapatkan ketika pertama melakukan kunjungan ke kecamatan hingga desa, sebagian besar aspirasi masyarakat memang berbicara soal infrastruktur,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin.

Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan penggerak utama roda perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konektivitas antarwilayah, akses ke layanan publik, hingga kelancaran distribusi barang dan jasa sangat ditentukan oleh kondisi infrastruktur. 

Oleh karena itu, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi secara bertahap.

“Infrastruktur ini mampu menggerakkan perekonomian dan mobilitas masyarakat kita yang masih cukup panjang PR-nya untuk dibenahi,” tegasnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi pertumbuhan Bulungan.

Evaluasi Pembangunan Tidak Bisa Parsial

Meski infrastruktur menjadi fokus utama, Syarwani menilai evaluasi pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan bahwa ada dua aspek besar yang harus diperhatikan secara bersamaan oleh pemerintah daerah. “Kalau kita evaluasi secara menyeluruh, ada dua hal, yaitu dari sisi perencanaan dan dari sisi eksekusi atau pelaksanaan anggaran,” jelasnya.

Aspek perencanaan dinilai sangat menentukan arah dan kualitas pembangunan. Tanpa perencanaan yang matang dan partisipatif, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Sementara itu, pelaksanaan anggaran juga menjadi faktor krusial agar rencana yang telah disusun dapat diwujudkan secara efektif dan akuntabel.

Pendekatan menyeluruh ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi pembangunan di lapangan. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

Transparansi Dan Musrenbang Berjenjang

Dalam aspek perencanaan, Pemkab Bulungan berupaya menjaga prinsip transparansi dan partisipasi publik. Syarwani menegaskan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan anggaran tahunan melalui mekanisme Musrenbang. Proses ini dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Dalam penyusunan anggaran setiap tahun, kita melibatkan masyarakat melalui Musrenbang yang berjenjang dari desa, kecamatan, hingga kabupaten,” ungkapnya. Melalui forum tersebut, aspirasi warga dikumpulkan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain Musrenbang normatif, Pemkab Bulungan juga memperluas ruang partisipasi dengan menggelar Musrenbang inklusif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelompok berkebutuhan khusus tidak terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan. “Kita tidak berhenti di Musrenbang normatif, tapi juga melaksanakan Musrenbang inklusif untuk memastikan kelompok berkebutuhan khusus terlibat,” katanya.

Ruang Aspirasi Anak Dan Disabilitas

Partisipasi publik di Bulungan tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Syarwani mengungkapkan bahwa anak-anak juga diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka terkait pembangunan daerah. Keberadaan Forum Anak Daerah menjadi sarana bagi anak-anak untuk terlibat secara aktif.

“Di Bulungan ada Forum Anak Daerah, sehingga pembangunan tidak hanya dilihat dari perspektif orang dewasa atau pemerintah, tetapi juga dari sudut pandang anak-anak,” ungkapnya. Menurut Syarwani, pandangan anak penting untuk memastikan pembangunan ramah anak dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, keterlibatan penyandang disabilitas juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. “Kita ingin memastikan bagaimana jaminan perlindungan anak dan ruang kesempatan bagi penyandang disabilitas benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Semangat Kebersamaan Dalam Pelaksanaan Anggaran

Dari sisi pelaksanaan anggaran, Syarwani menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan yang telah lama tumbuh di Bulungan. Keberagaman suku, agama, dan budaya justru dipandang sebagai kekuatan dalam membangun daerah. “Bulungan ini sangat Indonesia, beragam suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dan itu menjadi kekuatan kita,” ujarnya.

Ia menyebut filosofi lokal Tenguyun sebagai spirit utama pembangunan Bulungan. “Tenguyun itu artinya bersatu dan kompak, sejalan dengan nilai Pancasila, persatuan Indonesia,” katanya. Nilai ini diharapkan menjadi landasan dalam setiap program pembangunan agar berjalan harmonis dan berkelanjutan.

Pendekatan pentahelix juga diterapkan sejak awal, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Kita melibatkan media, perguruan tinggi, pelaku usaha, mitra strategis, hingga komunitas masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya.

Keterlibatan dunia usaha diwujudkan melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang digelar setiap tahun. Forum ini bertujuan menyinkronkan program pembangunan daerah dengan program CSR pelaku usaha. Syarwani menegaskan pemerintah daerah akan terus bersikap terbuka dan inklusif. “Pemerintah daerah tidak eksklusif, sangat inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa melihat suku, agama, maupun usia,” pungkasnya.