KKP Siapkan Bantuan Kapal dan Dukungan Teknis untuk Nelayan Terdampak Banjir di Sumatera

KKP Siapkan Bantuan Kapal dan Dukungan Teknis untuk Nelayan Terdampak Banjir di Sumatera

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan memberikan bantuan kepada nelayan yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera pada Desember 2025. Berdasarkan data KKP, sebanyak 3.000 kapal nelayan terdampak dan sekitar 30.000 tambak mengalami kerusakan pasca bencana.

“Data kapal yang rusak, kemarin kita dapat ada lebih dari 3.000 kapalnya yang terdampak. Nah itu tentu salah satunya yang akan kita bantu untuk bantuan kapal, tapi kalau tambak sekitar 30.000-an,” kata Sakti Wahyu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2026. Bencana ini memengaruhi mata pencaharian ribuan nelayan dan petani tambak di wilayah pesisir Sumatera.

Kerusakan tambak akibat lumpur dan genangan air menyebabkan produksi ikan terhenti. Bahkan beberapa tambak mengalami kematian ikan secara massal, menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Baca Juga

Keterlambatan RKAB 2026 Picu Ketidakpastian Pasar Alat Berat Nasional

Peran Taruna KKP dalam Penanganan Bencana

Dalam rangka penanganan dampak bencana, KKP melepas 1.142 taruna sekolah kedinasan kelautan untuk membantu pembersihan lumpur di rumah warga. Para taruna juga akan ikut memulihkan sarana produksi nelayan dan tambak agar bisa kembali beroperasi.

“Lumpur yang mengendap telah menjadi sedimen keras karena banjir yang lama surut. Mereka juga di sini diberikan makan lengkap, termasuk pakaian, sarana prasarana, dan kesehatan, sehingga praktik belajar bisa berjalan optimal,” jelas Sakti Wahyu.

Pemberdayaan taruna tidak hanya terbatas pada kerja fisik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan peran mereka juga dalam kontribusi teknis sesuai keahlian kelautan dan perikanan.

“Sekolah KKP ini jagoan bukan hanya di bidang fisik, tapi juga masalah teknis,” kata Tito. Dengan pengetahuan teknis ini, para taruna mampu memberikan dukungan yang lebih spesifik terhadap pemulihan tambak dan peralatan nelayan.

Bantuan Kapal dan Pemulihan Tambak

KKP menyiapkan bantuan kapal bagi nelayan terdampak agar mereka dapat kembali melaut. Bantuan ini termasuk perbaikan kapal rusak dan penyediaan sarana pendukung agar aktivitas penangkapan ikan bisa berjalan kembali.

Selain itu, kementerian menargetkan perbaikan tambak yang terdampak banjir dan longsor agar produksi ikan bisa pulih. Bantuan ini penting untuk menjaga ketahanan pangan lokal sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

Mendagri Tito menekankan pentingnya penerapan ilmu kelautan dan perikanan dalam proses pemulihan. “Tambak-tambak banyak yang terkena, nelayan juga banyak yang terdampak. Ini spesifik bisa menerapkan ilmu kelautan dan perikanan,” jelas Tito.

Program ini diharapkan memberi efek ganda: memperbaiki kondisi fisik tambak dan kapal, sekaligus melatih taruna dalam praktik langsung penanganan bencana. Pendekatan ini menciptakan kolaborasi efektif antara pemerintah, taruna, dan masyarakat lokal.

Strategi Pemulihan dan Penguatan Kapasitas

KKP juga menekankan pentingnya mitigasi risiko jangka panjang dari bencana banjir dan longsor. Pemerintah menyiapkan strategi agar nelayan dan pemilik tambak lebih siap menghadapi kondisi ekstrem di masa depan.

Selain perbaikan fisik, pemerintah berupaya memberikan edukasi teknis kepada nelayan. Langkah ini meliputi pengelolaan tambak yang lebih aman dan penggunaan kapal yang lebih tangguh terhadap kondisi alam ekstrem.

Taruna yang dilibatkan dalam pemulihan juga mendapatkan pengalaman praktis. Mereka belajar bagaimana menerapkan keahlian kelautan dalam kondisi darurat, yang menjadi bagian dari pendidikan dan praktik profesional mereka.

Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran dan efisien. Bantuan kapal, pemulihan tambak, serta dukungan taruna diharapkan mampu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir dengan cepat.

Selain itu, keberadaan taruna juga mempercepat proses pembersihan lumpur dan perbaikan sarana produksi. Hal ini diharapkan mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempercepat pemulihan mata pencaharian nelayan dan petani tambak.

Menteri Sakti Wahyu menegaskan, seluruh bantuan dan program pemulihan akan dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah akan memastikan bahwa dana dan sumber daya yang diberikan digunakan secara tepat untuk kepentingan nelayan dan masyarakat terdampak.

Program ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan. Dengan pemulihan yang cepat dan terstruktur, harapannya ekonomi lokal bisa bangkit kembali pasca bencana.

Pemerintah berharap kombinasi bantuan fisik dan penguatan kapasitas teknis akan mengurangi dampak jangka panjang dari bencana. Pendekatan ini sekaligus menjadi model respons bencana bagi sektor kelautan di masa depan.

KKP menargetkan seluruh kapal dan tambak terdampak bisa kembali beroperasi dalam beberapa bulan ke depan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, pengalaman taruna dalam penanganan bencana akan meningkatkan kemampuan mereka menghadapi situasi darurat. Mereka belajar mengaplikasikan ilmu kelautan dan perikanan secara langsung dalam konteks pemulihan masyarakat.

Dengan program ini, sektor kelautan dan perikanan di Sumatera diharapkan pulih lebih cepat. Nelayan dapat kembali melaut, tambak kembali produktif, dan masyarakat pesisir memperoleh dukungan ekonomi yang sangat dibutuhkan pasca bencana.