Nusron Wahid Dorong KKN Mahasiswa Jadi Solusi Cepat Sertifikasi Tanah Nasional
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah.
Nusron berharap mahasiswa dapat dilibatkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Keterlibatan mereka di lapangan diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Nusron, Rabu, 14 Januari 2026, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.
Baca JugaCek Bansos Januari 2026 Pakai KTP, Ini Daftar Bantuan dan Jadwal Lengkapnya
Efektivitas KKN dalam Percepatan Sertifikasi Tanah
Nusron menegaskan, keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, terutama dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan, program KKN dapat menuntaskan proses pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah dengan signifikan.
“Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambah Nusron. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan akademisi mampu menghasilkan percepatan yang lebih terukur dan efisien.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menilai kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Kerja sama tersebut diyakini dapat memperkuat upaya nasional dalam menyelesaikan target sertifikasi bidang tanah yang jumlahnya besar.
Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 harus dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran. “Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap Ossy.
Strategi Pelibatan Taruna dan Taruni STPN
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa kementerian juga menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Mereka akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.
Program ini melibatkan sebanyak 619 taruna dan taruni. Tujuannya mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik, dengan pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, dan teknis spasial sesuai pedoman yang berlaku.
Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah. Keterlibatan mahasiswa dan taruna tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga memperluas cakupan dan kualitas data di lapangan.
Selain itu, Nusron menekankan pentingnya koordinasi daerah untuk memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi. Fokusnya adalah kampus yang memiliki keahlian di bidang geodesi, pertanahan, dan survei sehingga KKN lebih tepat sasaran.
Pengalaman sebelumnya di Pekalongan menunjukkan bahwa kolaborasi mahasiswa dan pemerintah daerah mampu mempercepat penyelesaian tanah wakaf. Hal ini menjadi model yang dapat direplikasi di seluruh provinsi agar target sertifikasi enam juta bidang tanah tahun ini tercapai.
Kementerian ATR/BPN juga memandang pelibatan akademisi sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan sumber daya manusia di lapangan. Mahasiswa dan taruna diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan efisiensi dalam prosedur administrasi pertanahan.
Sinergi Pemerintah dan Akademisi untuk Data Pertanahan Akurat
Pelibatan mahasiswa melalui KKN tematik diharapkan menghasilkan data pertanahan yang lebih akurat dan terkini. Data ini menjadi dasar penting untuk perencanaan dan kebijakan pengelolaan tanah nasional.
Selain itu, integrasi mahasiswa dengan taruna STPN di lapangan memfasilitasi transfer pengetahuan praktis. Mahasiswa dapat belajar langsung teknik administrasi, kearsipan, dan pengukuran tanah yang sesuai standar BPN.
Kemen ATR/BPN menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pendidikan lapangan. Program ini menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan backlog sertifikasi tanah dan tanah wakaf di Indonesia.
Kerja sama lintas kampus dan pemerintah daerah membuka peluang mempercepat pencapaian target nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.
Selain itu, Nusron menginginkan program KKN ini memberi manfaat jangka panjang. Mahasiswa yang terlibat diharapkan memahami kompleksitas pertanahan dan dapat menjadi tenaga ahli di masa depan.
Peningkatan keterlibatan kampus dan mahasiswa menjadi bagian dari strategi nasional. Strategi ini selaras dengan target pemerintah menyelesaikan enam juta sertifikasi bidang tanah pada tahun 2026.
Dengan kolaborasi ini, proses administrasi pertanahan akan lebih efisien dan akurat. Mahasiswa KKN dan taruna STPN bertugas memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan sesuai standar teknis.
Program KKN tematik juga memberi pengalaman nyata bagi mahasiswa. Mereka dapat berkontribusi langsung pada agenda nasional dan mengasah keterampilan profesional dalam pengelolaan pertanahan.
Pelibatan kampus-kampus di seluruh Indonesia diharapkan memperluas cakupan sertifikasi. Nusron mendorong semua pihak untuk menyukseskan program ini demi layanan pertanahan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Program ini sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah dengan dunia akademik. Nusron percaya langkah ini dapat menjadi solusi strategis untuk masalah pertanahan nasional yang kompleks.
Melalui KKN tematik, mahasiswa dapat menjadi bagian dari percepatan administrasi pertanahan di lapangan. Pendekatan ini sekaligus menguatkan kapasitas manusia sebagai fondasi kelancaran pelayanan pertanahan di Indonesia.
Program KKN dan pelibatan taruna STPN diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan. Strategi ini menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi tanah memerlukan sinergi pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara terpadu.
Dengan langkah ini, Kemen ATR/BPN menegaskan komitmen menyelesaikan masalah pertanahan nasional. Semua program diarahkan agar target sertifikasi enam juta bidang tanah tahun 2026 dapat tercapai dengan efisien dan tepat sasaran.
Rekomendasi
Berita Lainnya
