Dampak Investasi Asing Dorong Perluasan Program KLIK Kawasan Industri Nasional

Dampak Investasi Asing Dorong Perluasan Program KLIK Kawasan Industri Nasional

JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan penguatan dan perluasan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai strategi percepatan investasi nasional. 

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan posisi penting KLIK sebagai instrumen untuk meningkatkan kepastian usaha dan daya saing kawasan industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menurut Ma’ruf, “Program KLIK sejak awal dirancang untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat segera memulai kegiatan konstruksi di kawasan industri yang telah siap,” ujarnya. 

Baca Juga

Meningkatkan Nilai Ekonomi Kebun Teh Rakyat Lewat Pelestarian Ekologi

Ia menilai kebijakan ini mampu menurunkan cost of delay, memperkuat kepastian usaha, serta menjadikan kawasan industri sebagai entry point utama investasi manufaktur.

KLIK dianggap sebagai fondasi penting bagi terciptanya keberlanjutan investasi karena didukung pembinaan teknis dan penetapan standar kawasan industri nasional.

Meski demikian, Ma’ruf memberi catatan bahwa cakupan KLIK yang masih terbatas berpotensi memperlambat pengambilan keputusan investor dan mengurangi daya saing kawasan industri.

“Oleh karena itu, HKI mengusulkan agar seluruh kawasan industri yang telah memenuhi standar teknis dapat diberikan fasilitas KLIK secara menyeluruh,” tambah Ma’ruf, menegaskan pentingnya perluasan program untuk mendukung percepatan hilirisasi dan industrialisasi.

Perspektif Pelaku Usaha dan Kesiapan Kawasan Industri

Sekretaris Jenderal HKI, Roro Ayu Yayuk Dwihastuti, menambahkan bahwa dari perspektif pelaku usaha, kawasan industri merupakan lokasi yang paling siap menjalankan KLIK. 

Kawasan industri telah melalui proses penataan lahan, kepastian tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar, sehingga kegiatan konstruksi dapat berjalan sejak hari pertama investor masuk.

Penguatan KLIK melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan peran kebijakan ini sebagai instrumen percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. 

“Implementasi KLIK merupakan momentum penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, meskipun di lapangan masih terdapat tantangan teknis, regulatif, dan koordinasi lintas instansi,” kata Roro.

Roro menjelaskan, dari total 124 kawasan industri anggota HKI, baru sekitar 47 kawasan atau 37,9% yang terdaftar dalam skema KLIK. Sementara sisanya belum memperoleh penetapan, padahal kawasan industri tersebut tersebar di 24 provinsi dengan total luas sekitar 160.000 hektare dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja.

Belum meratanya penetapan KLIK berdampak pada terhambatnya proses produksi karena tenant tidak dapat memulai konstruksi secara paralel.

Tantangan Regulasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga

Selain keterbatasan cakupan KLIK, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan interpretasi teknis antar kementerian dan pemerintah daerah. Perbedaan ini khususnya terkait tata ruang, peta tematik ATR/BPN, kawasan lindung, dan KP2B. 

Kondisi tersebut sering menyebabkan verifikasi berulang dan ketidakpastian timeline realisasi investasi, sehingga mengurangi efisiensi dan daya tarik kawasan industri bagi investor.

HKI merekomendasikan pembentukan tim verifikasi KLIK terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menghasilkan satu rekomendasi final yang berlaku secara nasional. 

Selain itu, seluruh hasil verifikasi diusulkan dimasukkan ke dalam satu dashboard data terpadu agar proses lebih transparan dan terukur, memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kawasan Industri sebagai Buffer Risiko Investasi

Ma’ruf menegaskan bahwa kawasan industri pada dasarnya telah berfungsi sebagai buffer risiko perizinan dan lingkungan bagi investor. “Kawasan industri merupakan instrumen negara untuk mengendalikan, mempercepat, sekaligus mengamankan investasi. Dengan menjadikan KLIK sebagai kebijakan umum bagi seluruh kawasan industri yang memenuhi standar teknis, proses investasi akan menjadi lebih sederhana, konsisten, dan dapat diprediksi,” ujarnya.

Kawasan industri tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga sarana untuk menata dan mengelola risiko investasi, termasuk kepastian regulasi dan tata ruang.

Dengan penguatan KLIK secara menyeluruh, investor dapat memulai kegiatan konstruksi lebih cepat, meningkatkan efektivitas penanaman modal, dan memperkuat daya saing industri nasional di kancah global.

Sinergi HKI dengan Pemerintah dan Kesiapan Investasi

HKI siap terus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian untuk memastikan penguatan KLIK berjalan selaras dengan pengawasan dan koordinasi yang baik. 

“Bagi HKI, KLIK bukan sekadar fasilitas kebijakan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada kawasan industri sebagai mitra strategis pembangunan nasional,” tegas Ma’ruf.

Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem investasi yang lebih stabil, transparan, dan efisien. Dengan pembinaan teknis yang tepat dan koordinasi lintas instansi, seluruh kawasan industri dapat memanfaatkan KLIK untuk meningkatkan realisasi investasi dan mempercepat hilirisasi industri nasional. 

Langkah ini sekaligus mendorong Indonesia menjadi destinasi investasi yang kompetitif dan terpercaya di mata investor global.