Tiga Sumber Dana Dorong Percepatan Pembangunan IKN Nusantara
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus menunjukkan kemajuan pesat.
Di balik percepatan pembangunan tersebut, terdapat tiga sumber utama pendanaan yang menjadi motor penggerak proyek strategis nasional ini, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kombinasi dari tiga skema pembiayaan itu dirancang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara. “Ada tiga sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Basuki.
Baca JugaTKA 2025 Berjalan Lancar, Siswa dan Guru Antusias Ikuti Ujian
Menurutnya, alokasi dana dari APBN untuk periode 2025–2028 mencapai Rp48,8 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui KPBU hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp158,72 triliun, dan investasi swasta murni senilai Rp66,3 triliun.
Ketiga sumber dana ini menjadi tulang punggung dalam mempercepat pembangunan tahap kedua IKN yang difokuskan pada penguatan struktur pemerintahan nasional di kawasan baru tersebut.
Tahap Kedua Fokus pada Legislatif dan Yudikatif
Setelah tahap pertama yang menitikberatkan pada pembangunan kawasan eksekutif dan infrastruktur dasar, tahap kedua pembangunan IKN kini berfokus pada pembentukan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif.
Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip trias politica, yakni pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat pemerintahan baru Indonesia.
Basuki menjelaskan, kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dengan total anggaran Rp8,5 triliun yang direncanakan berlangsung dari 2025 hingga 2027. Fasilitas di dalamnya mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum legislatif, dan gedung kerja bagi anggota parlemen.
Sementara itu, kompleks yudikatif berdiri di atas 15 hektare lahan dengan nilai proyek mencapai Rp3,1 triliun. Area ini akan menampung Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung.
Dengan kehadiran dua kompleks tersebut, IKN tidak hanya akan menjadi pusat administrasi eksekutif, tetapi juga pusat pengambilan keputusan hukum dan politik yang utuh. Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat tatanan pemerintahan Indonesia yang demokratis dan transparan.
Pembangunan Dipercepat Lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025
Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan tahap kedua ini akan berlangsung dalam tempo cepat dan efisien. Pekerjaan fisik dijadwalkan dimulai pada November 2025 dan ditargetkan rampung dalam 25 bulan.
Percepatan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang secara resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan regulasi ini, pemerintah mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk mengatur tata ruang, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek secara terpadu.
“Dengan dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, fondasi IKN sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan kian kokoh,” tegas Basuki.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN tahap kedua tidak sekadar membangun gedung atau infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi. Ekosistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi aparatur negara, pekerja konstruksi, serta masyarakat sekitar kawasan pembangunan.
Efek Ekonomi dan Sosial dari Pembangunan IKN
Pembangunan IKN membawa dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya di wilayah Kalimantan Timur tetapi juga secara nasional. Dengan total pendanaan yang mencapai ratusan triliun rupiah, proyek ini telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas sektor jasa konstruksi, dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.
Selain itu, investasi swasta menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesinambungan proyek ini. Dengan skema KPBU, pemerintah dapat memanfaatkan dana dan keahlian dari pihak swasta untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar seperti transportasi massal, jaringan air bersih, sistem energi hijau, serta kawasan perumahan bagi ASN dan masyarakat.
Basuki menegaskan bahwa partisipasi swasta tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga bagian dari kolaborasi jangka panjang untuk mewujudkan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. “Kami ingin memastikan bahwa IKN menjadi kota yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Fondasi Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan
Tahap kedua pembangunan IKN mencerminkan tekad pemerintah untuk membangun fondasi pemerintahan modern, inklusif, dan tangguh. Konsep yang diusung tidak hanya fokus pada bangunan pemerintahan, tetapi juga penataan ruang hijau, efisiensi energi, dan integrasi sistem digital dalam layanan publik.
Pemerintah berharap, dengan rampungnya proyek tahap kedua, IKN dapat sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang mewakili semangat baru Indonesia — kota yang merefleksikan kemajuan teknologi, efisiensi birokrasi, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, Basuki menyebut bahwa IKN juga akan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. “Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi juga bentuk kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.
Dengan dukungan tiga sumber dana utama — APBN, KPBU, dan investasi swasta murni — percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dipastikan akan terus berlanjut. Tahap demi tahap, IKN kian mendekati visinya sebagai kota pemerintahan masa depan yang mencerminkan kemandirian bangsa dan menjadi pusat transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi
