JAKARTA - Indonesia memulai tahun 2026 dengan prestasi gemilang dalam sektor nikel, membuktikan dirinya sebagai nakhoda harga nikel dunia.
Dalam waktu kurang dari sebulan, Indonesia berhasil membalikkan tren penurunan harga nikel yang sempat jatuh hingga 14.125 dolar AS per ton pada 16 Desember 2025, menjadi sekitar 18.000 dolar AS per ton pada 19 Januari 2026.
Bahkan, pada 7 Januari 2026, harga nikel sempat tembus 18.450 dolar AS per ton, menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kenaikan ini tak lepas dari kebijakan yang diterapkan Indonesia, yang berhasil mendongkrak harga nikel dunia hingga 30 persen dalam waktu singkat.
Pemangkasan Produksi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Pasar Global
Salah satu faktor utama yang menyebabkan lonjakan harga ini adalah keputusan Indonesia untuk memangkas produksi nikel secara signifikan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, menurunkan target produksi nikel dari 379 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 250–260 juta ton.
Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengendalikan jumlah produksi dan meningkatkan harga pasar. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia, yang menghasilkan lebih dari 60 persen nikel global, memainkan peran kunci dalam menentukan harga nikel.
Meskipun kebijakan pemangkasan produksi ini terbilang efektif dalam meningkatkan harga, kebijakan tersebut juga membawa dampak terhadap ekosistem hilirisasi nikel yang telah dibangun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Vale Indonesia Tbk, yang terpaksa mengajukan revisi RKAB untuk memenuhi kebutuhan pasokan smelter mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah untuk mengontrol produksi dan kebutuhan industri dalam negeri yang terus berkembang.
Pentingnya Peran Indonesia dalam Pengendalian Harga Nikel Dunia
Dengan cadangan nikel yang sangat besar, sekitar 42 persen dari cadangan nikel global, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memengaruhi harga nikel dunia.
Ini menjadikan Indonesia sebagai penguasa harga nikel, yang mampu merancang kebijakan yang dapat menguntungkan ekonomi domestik, sekaligus meningkatkan daya tawar negara di pasar global.
Namun, kebijakan ini juga menuntut perhatian besar terhadap keberlanjutan ekosistem hilirisasi nikel yang telah tumbuh pesat di Indonesia.
Dampak Pemangkasan Produksi Terhadap Perusahaan Hilirisasi
Salah satu perusahaan yang terdampak langsung adalah PT Vale Indonesia, yang menghadapi pengurangan kuota produksi dari pemerintah. Vale mengajukan dua RKAB, yaitu untuk operasional smelter yang sudah ada dan proyek pengembangan Indonesia Growth Project (IGP).
Sayangnya, hanya 30 persen dari total RKAB yang disetujui oleh pemerintah, yang membuat perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku untuk smelter yang sedang dikembangkan, terutama untuk proyek-proyek besar yang ada di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.
Dalam rapat dengan Komisi XII DPR, Direktur Utama PT Vale, Bernardus Irmanto, mengungkapkan bahwa kuota yang disetujui oleh pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi komitmen pasokan bijih nikel ke smelter mereka.
Hal ini menyebabkan Vale harus bernegosiasi dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan tambahan kuota produksi.
Namun, pemerintah Indonesia memprioritaskan kontrol terhadap harga nikel global dan akan memperbolehkan impor bijih nikel jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menjaga Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lokal
Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.
Tanpa manfaat ekonomi yang memadai, masyarakat setempat akan terus merasakan dampak negatif dari eksploitasi nikel, seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
Peneliti dari Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, dalam risetnya yang berjudul "Strategi Mengontrol Nikel: Dari Price Taker ke Price Maker", menyarankan beberapa langkah penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sektor nikel. Salah satunya adalah menetapkan kuota produksi, yang telah dilaksanakan melalui revisi RKAB.
Langkah kedua yang disarankan adalah penerapan pajak ekspor progresif, yang bisa meningkatkan pendapatan negara. Pajak ekspor progresif ini dapat dihitung berdasarkan harga nikel dunia, di mana tarif ekspor akan lebih tinggi jika harga nikel tinggi.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Arum juga mengusulkan penghapusan insentif hilirisasi nikel, yang kini sudah cukup berkembang di Indonesia. Dengan banyaknya pabrik pemurnian nikel yang beroperasi, pemerintah harus mulai mengendalikan perkembangan industri ini agar tidak ada pemborosan sumber daya yang tidak terkendali.
Dengan adanya pengendalian, pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak dan bagi hasil yang adil.
Selain itu, penerapan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) juga sangat penting dalam memastikan bahwa industri nikel memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif.
Dalam hal ini, penerapan prinsip ESG dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pekerja tambang mendapatkan upah yang layak.
Keberlanjutan Industri Nikel di Indonesia
Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendongkrak harga nikel dunia, tetapi tantangan terbesar kini adalah memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengontrol produksi dapat berjalan beriringan dengan pengembangan industri hilirisasi yang berkelanjutan.
Keberlanjutan industri nikel di Indonesia tidak hanya tergantung pada kebijakan pengendalian produksi, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan untuk masyarakat sekitar dan lingkungan.
Indonesia, dengan cadangan nikel yang melimpah dan peran dominannya di pasar global, dapat menjadi pemain utama dalam menentukan harga nikel dunia, seperti seorang nakhoda yang memandu arah kapal.
Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, Indonesia harus terus menjaga keseimbangan antara pengendalian produksi dan pengembangan industri hilirisasi yang memberikan manfaat ekonomi yang merata.