JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersiap melakukan perubahan strategi dalam program tol laut mulai 2026.
Alih-alih fokus pada subsidi operasional kapal seperti sebelumnya, pemerintah akan mengalihkan subsidi pada mekanisme titip muatan atau kontainer untuk trayek-trayek tertentu yang memiliki tingkat keterisian tinggi.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menjelaskan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.
“Pada trayek-trayek tersebut, pola pelayanan akan dialihkan dari mekanisme subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer,” ujar Masyhud.
Optimalisasi trayek ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta yang berminat melayani rute tol laut dengan muatan tinggi.
Dengan cara ini, subsidi pemerintah bisa dialihkan untuk trayek yang lebih membutuhkan, khususnya wilayah yang masih berkembang dan memiliki keterbatasan akses logistik.
Sekilas Perjalanan Tol Laut
Sejak dioperasikan hampir 11 tahun lalu, tol laut telah memfasilitasi 39 kapal dengan 39 trayek dari berbagai pelabuhan, mayoritas dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju pelosok Indonesia.
Per Agustus 2025, tol laut tercatat mengangkut 1.093,48 ton barang dan 18.800 TEUs dengan tingkat keberhasilan mencapai 70,22% dari target 581 voyage.
Kapal yang beroperasi terdiri dari 15 kapal negara, lima kapal Pelni, enam kapal ASDP, serta 13 kapal swasta. Kapal-kapal ini menyinggahi 104 pelabuhan dengan pola subsidi yang berbeda, mulai dari subsidi operasional kapal, subsidi kontainer, hingga subsidi muatan.
Rutenya terbagi antara penugasan pemerintah dan lelang. Sebanyak 19 trayek merupakan penugasan sementara, sementara sisanya dijalankan melalui mekanisme lelang. Pelni mengoperasikan delapan trayek, PT Djakarta Lloyd lima trayek, dan ASDP enam trayek dengan pola titip muatan.
Swasta seperti PT Citrabaru Adinusantara, PT Luas Line, dan PT Subsea Lintas Globalindo masing-masing menjalankan dua trayek, PT Lintas Samudera satu trayek, PT Mentasi Mas tiga trayek, sedangkan PT Meratus dan PT Temas masing-masing mengoperasikan empat dan enam trayek tol laut dengan pola titip kontainer.
Capaian Program Tol Laut
Hingga September 2025, program tol laut telah mencapai 523 voyage, melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia. Total muatan yang dikirim mencapai 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, sementara muatan balik tercatat sebanyak 5.624 TEUs.
Masyhud menegaskan bahwa perubahan pola subsidi ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan distribusi logistik, terutama di wilayah yang sudah lebih maju.
Dengan efisiensi ini, subsidi dapat dialihkan ke trayek yang lebih membutuhkan, sehingga program tol laut tetap menjadi instrumen penting penyediaan logistik murah untuk wilayah terluar dan tertinggal.
Menuju Efisiensi dan Keberlanjutan
Pengalihan subsidi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, mengurangi pemborosan, dan mendorong partisipasi pihak swasta dalam layanan angkutan laut.
Konsep baru ini diyakini lebih adaptif, karena menyesuaikan subsidi dengan kebutuhan aktual trayek dan tingkat keterisian kapal.
Selain itu, pengaturan pola baru ini dipandang dapat memperbaiki layanan di trayek strategis, memastikan muatan dapat dikirim tepat waktu dan biaya distribusi lebih efisien.
Pendekatan subsidi titip muatan atau kontainer diharapkan meningkatkan kompetisi di sektor pelayaran sehingga mendorong inovasi dan kualitas layanan.
Tantangan dan Peluang
Meski program tol laut telah berjalan lebih dari satu dekade, tantangan distribusi tetap ada, terutama terkait muatan balik yang belum optimal.
Subsidi yang dialihkan ke mekanisme titip muatan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi muatan kapal sekaligus mendorong penguatan logistik di wilayah yang masih kekurangan akses.
Kolaborasi dengan BUMN dan pelayaran swasta menjadi kunci untuk mengoptimalkan trayek dengan load factor tinggi, sementara trayek yang lebih membutuhkan tetap mendapatkan subsidi pemerintah.
Langkah ini diyakini akan mengurangi disparitas logistik antara wilayah maju dan tertinggal, serta memaksimalkan potensi angkutan laut sebagai tulang punggung distribusi nasional.
Dengan pola subsidi baru, pemerintah berharap tol laut tetap menjadi instrumen vital dalam pemerataan logistik nasional, sekaligus menciptakan efisiensi anggaran, kualitas layanan lebih baik, dan keberlanjutan program jangka panjang.