Strategi Dagang RI-AS, Bahlil Tegaskan Ini Bukan Tambah Impor Energi
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyatakan rencana pembelian minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat (AS) senilai sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 253,32 triliun bukanlah langkah untuk menambah volume impor energi nasional, melainkan sebagai bagian dari strategi penataan neraca perdagangan.
Klarifikasi ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menjelaskan detail implementasi kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang telah diteken kedua negara.
Kesepakatan Dagang Besar dan Tujuan Indonesia
Baca JugaKesiapan Pasokan Gas Elpiji 3 Kg Jateng-DIY Sambut Lonjakan Permintaan Ramadan
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026, mencakup kesepakatan perdagangan komoditas energi. Dalam konteks ini, pemerintah RI akan membeli bahan bakar minyak (BBM) jadi, gas LPG, dan minyak mentah (crude oil) dari AS dengan alokasi anggaran yang besar. Menurut Bahlil, tujuan utama dari perjanjian ini adalah menjaga keseimbangan dalam neraca perdagangan kedua negara dan membuka peluang kerja sama dagang yang saling menguntungkan.
Menurut Bahlil dalam konferensi pers daring yang digelar pada Jumat, 20 Februari 2026, pembelian migas AS ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan peluang akses terhadap pasar global sekaligus menegaskan bahwa tidak berarti adanya penambahan volume impor energi yang signifikan untuk kebutuhan domestik. Ia menekankan bahwa langkah ini lebih tepat disebut sebagai pergeseran sumber impor, bukan penambahan total volume impor energi.
Pergeseran Sumber Implikasi Volume Impor
Lebih jauh, Bahlil menjelaskan bahwa potensi pembelian tersebut merupakan pembelian dari AS yang dilakukan dalam konteks penataan ulang sumber pasokan energi Indonesia. Ia menyatakan, “15 miliar dolar AS kita untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara.” Pernyataan ini menegaskan bahwa secara keseluruhan impor energi Indonesia akan tetap relatif stabil, hanya sumbernya yang diubah.
Bahlil menyebut negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika selama ini merupakan mitra impor energi Indonesia. Dengan adanya perjanjian dagang ini, sebagian dari pasokan tersebut akan bergeser ke AS, namun volume total tidak meningkat secara signifikan. Hal ini dimaksudkan agar neraca perdagangan tetap seimbang, sekaligus membuka peluang diversifikasi pasar energi Indonesia.
Detail Nilai dan Komponen Pembelian
Nilai sekitar US$ 15 miliar itu, menurut penjelasan Bahlil, akan digunakan untuk pembelian BBM siap pakai, LPG, dan minyak mentah. “Dari 15 miliar dolar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude,” jelasnya dalam keterangannya. Keputusan untuk membeli produk energi yang sudah jadi selain minyak mentah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mendukung kelancaran pasokan energi di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa volume impor LPG Indonesia cukup besar, yakni sekitar 7 juta ton per tahun. Indonesia selama ini memang sudah mengimpor sebagian LPG dari AS, dan volume itu diproyeksikan akan meningkat seiring pelaksanaan kesepakatan tersebut. Meski meningkat, menurutnya hal itu merupakan bagian dari penataan sumber pasokan, bukan penambahan volume impor keseluruhan.
Mekanisme Eksekusi dan Keuntungan Bagi RI
Terkait pelaksanaan kesepakatan ini, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah RI akan memperhatikan mekanisme perekonomian yang adil dan saling menguntungkan. Ia menyatakan bahwa tahapan eksekusi komitmen pembelian ini akan mulai dijalankan setelah sekitar 90 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada mispersepsi terkait kebijakan tersebut di tengah masyarakat dan pelaku industri.
Praktik kerja sama dagang energi antara Indonesia dan AS ini dipandang sebagai langkah strategis dalam membuka pasar baru sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral. Indonesia berharap bahwa kerja sama ini membuka peluang investasi, transfer teknologi, serta dukungan terhadap ketahanan energi nasional — tanpa harus meningkatkan ketergantungan terhadap impor secara keseluruhan.
Reaksi di Pelaku Industri dan Tantangan
Langkah ini sekaligus memicu respons dari berbagai pihak yang menyuarakan beragam pandangan, terutama seputar implikasi terhadap industri energi nasional dan neraca perdagangan. Namun pemerintah menegaskan bahwa pergeseran sumber impor tidak akan merugikan sektor domestik. Bahlil menekankan prinsip transparansi dalam proses ini, termasuk pengadaan melalui mekanisme yang terbuka, yang menurutnya akan menguntungkan kedua belah pihak secara ekonomi.
Selain itu, strategi diversifikasi sumber impor energi juga diproyeksikan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan energi global. Pemerintah menyatakan siap mengevaluasi hasil dari kerja sama ini secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan awal mempertahankan neraca perdagangan yang stabil tetap tercapai.
Rekomendasi
Berita Lainnya
