JAKARTA - Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026) menjadi sorotan pelaku pasar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tengah tekanan besar sejak awal perdagangan. Setelah sempat terpuruk tajam dan memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt), indeks perlahan memangkas koreksi seiring munculnya respons cepat dari pemerintah dan otoritas keuangan terhadap isu yang menjadi perhatian investor global.
IHSG Sempat Ambles, Lalu Bangkit di Sesi Perdagangan
IHSG memangkas koreksi secara signifikan pada perdagangan Kamis siang. Pada awal sesi kedua, indeks tercatat turun 215 poin atau melemah 2,57% ke level 8.105. Meski masih berada di zona merah, posisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya ketika IHSG sempat ambles hingga 10% setelah perdagangan kembali dibuka usai trading halt.
Baca JugaKenaikan Harga Emas Antam di Pegadaian Kamis Ini Jadi Sorotan Investor Nasional
Data perdagangan menunjukkan tekanan masih cukup luas di pasar. Sebanyak 653 saham tercatat melemah, sementara 113 saham menguat dan 15 saham stagnan. Aktivitas transaksi terbilang tinggi dengan nilai mencapai Rp 37,43 triliun, melibatkan 49,22 miliar saham dalam 2,86 juta kali transaksi. Angka tersebut mencerminkan tingginya volatilitas sekaligus respons aktif pelaku pasar terhadap perkembangan terbaru.
Pemantulan indeks ini tidak terjadi tanpa sebab. Pasar merespons positif pertemuan para pengambil kebijakan yang membahas isu krusial terkait pasar modal Indonesia, khususnya menyangkut keluhan penyedia indeks global MSCI mengenai free float saham di dalam negeri.
Pemerintah Merespons Cepat Isu MSCI dan Goldman Sachs
Di tengah tekanan pasar, pemerintah bergerak cepat dengan menggelar pertemuan lintas lembaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta otoritas BEI untuk melakukan reformasi regulasi pasar modal. Arahan ini muncul menyusul keputusan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight serta adanya peringatan dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Arahan tersebut disampaikan Airlangga usai bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Ya tentu kita harus terus melakukan reform terhadap regulasi di pasar modal. Makanya kan tadi saya bilang, kita akan meminta untuk bursa kita melakukan reform mengenai regulasi," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi tekanan eksternal, sekaligus berupaya menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas dan daya saing pasar modal Indonesia.
OJK Nilai Masukan MSCI Bersifat Konstruktif
Sejalan dengan arahan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan akan mengambil langkah lanjutan untuk merespons masukan dari MSCI terkait penilaian free float saham di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa pihaknya memandang pernyataan MSCI sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman bagi pasar modal nasional.
Menurut Mahendra, sinyal dari MSCI justru menunjukkan bahwa saham-saham Indonesia tetap dipandang potensial dan layak untuk investasi global. Ia juga menegaskan bahwa pada prinsipnya MSCI masih ingin memasukkan saham emiten Indonesia ke dalam indeks global.
Oleh karena itu, OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) akan memastikan berbagai penyesuaian yang dibutuhkan dapat dilakukan agar sesuai dengan metodologi dan kebutuhan MSCI.
Langkah Teknis Perbaikan Free Float Saham
OJK telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki transparansi dan metodologi perhitungan free float. Langkah pertama adalah menindaklanjuti proposal penyesuaian data free float yang telah dipublikasikan oleh BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Penyesuaian tersebut mencakup pengecualian investor dalam kategori korporasi dan others dalam perhitungan free float. Selain itu, kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% akan dipublikasikan secara lebih rinci untuk setiap kategori investor.
"Penyesuaian ini sedang dikaji oleh MSCI. Apa pun hasil penilaiannya, kami pastikan perbaikan lanjutan akan dilakukan sampai final dan dapat diterima sesuai yang dimaksud MSCI," ujar Mahendra di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (29/1/2026).
Langkah kedua, OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham di bawah 5% yang disertai dengan kategori investor serta struktur kepemilikannya. Penyempurnaan ini akan mengacu pada best practice internasional agar transparansi data Indonesia sejajar dengan pasar global.
Aturan Free Float Minimum dan Harapan Investor
Langkah ketiga yang disiapkan adalah penerbitan aturan mengenai free float minimum sebesar 15% oleh SRO dalam waktu dekat. Aturan ini akan diterapkan dengan prinsip transparansi yang kuat. Bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan, akan diberlakukan exit policy melalui proses pengawasan yang terukur dan akuntabel.
Dengan rangkaian kebijakan ini, OJK menargetkan penguatan transparansi kepemilikan saham dan kepastian metodologi free float. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor internasional, terutama di tengah dinamika evaluasi indeks global yang berdampak langsung pada pergerakan IHSG.
Respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu IHSG memangkas koreksi. Meski volatilitas masih membayangi, pasar mulai menangkap sinyal bahwa pemerintah dan otoritas keuangan berkomitmen menjaga stabilitas serta kredibilitas pasar modal nasional.
Rekomendasi
