Pemkot Surabaya Tetapkan Arah Pembangunan Ekonomi Sosial 2026
JAKARTA - Pemerintah Kota Surabaya mulai memantapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial.
Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp12,755 triliun, Surabaya bersiap melakukan akselerasi pembangunan lintas sektor yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tantangan fiskal.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pada 2026 tetap berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut, seluruh program dirancang untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan hingga tingkat paling bawah. Menurut Eri, keberanian mengambil keputusan menjadi kunci agar APBD mampu mendorong pergerakan ekonomi secara optimal.
Baca JugaBMKG Prediksi Hujan Masih Dominasi Cuaca Jabodetabek Akhir Januari
“Pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh mundur meski ada pengurangan transfer daerah. Jadi, dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan agar Surabaya tetap maju,” kata Eri.
Kolaborasi Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi Kota
Eri Cahyadi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi modal utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan program pro-rakyat tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.
Ia optimistis, dengan kerja sama yang baik, pembangunan infrastruktur kota dapat terus dilanjutkan tanpa mengorbankan program sosial. “Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin program pro-rakyat tetap berjalan dan pembangunan infrastruktur kota terus berlanjut,” ujarnya.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2026 ditargetkan mencapai 5,80 persen.
Target ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 5,59 persen secara tahunan (yoy).
Secara historis, Irvan menjelaskan bahwa perekonomian Surabaya sempat mencapai puncaknya pada 2022 dengan pertumbuhan sebesar 6,51 persen. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi bergerak relatif stabil pada kisaran 5,70–5,76 persen sepanjang periode 2023–2024.
Struktur Ekonomi Tetap Ditopang Sektor Utama
Irvan mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Surabaya hingga kini masih ditopang oleh tiga sektor utama. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 27,63 persen.
Kontributor terbesar berikutnya adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 18,99 persen, disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menyumbang 14,81 persen terhadap PDRB.
“Ketiga sektor ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surabaya,” tutur Irvan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkot Surabaya juga menargetkan peningkatan signifikan pada indikator kesejahteraan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2026 diproyeksikan turun menjadi 4,47 persen, melanjutkan tren penurunan dari 9,68 persen pada 2021.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,48 persen dari realisasi 3,96 persen pada 2024 dan 3,56 persen pada 2025. Irvan menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui intervensi terpadu, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan rumah tangga, hingga penanganan kantong-kantong kemiskinan berbasis kewilayahan.
Penguatan UMKM Dan Ekonomi Kreatif Terus Didorong
Dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi lokal, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,42 miliar untuk program penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026. Anggaran tersebut diwujudkan melalui 16 program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Selain UMKM, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan Rp1,62 miliar untuk penguatan sektor ekonomi kreatif melalui tiga program yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
Langkah ini sejalan dengan upaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan pariwisata.
Berdasarkan kontribusi sektoral PDRB, pengembangan kawasan ekonomi Surabaya diarahkan pada kolaborasi sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa, serta akomodasi dan makan minum dalam konsep urban tourism.
Arah kebijakan ini selaras dengan perkembangan kota yang ditandai oleh peningkatan jumlah hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata.
Irvan juga memaparkan bahwa Pemkot Surabaya menetapkan sejumlah indikator makro sebagai sasaran pembangunan 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, rasio gini, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, serta prevalensi stunting.
“Seluruh indikator tersebut diintegrasikan dalam sistem perencanaan berbasis kinerja melalui Government Resources Management System untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan,” ujarnya.
Pemkot Surabaya menargetkan IPM pada 2026 mencapai 85,77, meningkat dari 84,69 pada 2024 dan 85,65 pada 2025. Sementara PDRB per kapita ditargetkan naik menjadi Rp289,29 juta dengan rasio gini sebesar 0,375.
Pada sektor lingkungan, Pemkot Surabaya menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 245.816,22 ton CO2 ekuivalen. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai 96,11 seiring perubahan metode penilaian menuju pemerintahan digital.
Arah pembangunan Surabaya 2026 mengacu pada RPJMD Kota Surabaya 2025–2029 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2025. Dalam APBD 2026, alokasi untuk fungsi pendidikan mencapai Rp2,83 triliun dan fungsi kesehatan Rp2,46 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya untuk mewujudkan kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Rekomendasi
