Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan Jadi Kunci Pembangunan Nasional Berbasis Riset Inovasi Data Wilayah

Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan Jadi Kunci Pembangunan Nasional Berbasis Riset Inovasi Data Wilayah

JAKARTA - Pendekatan pembangunan infrastruktur nasional kini tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral dan terpisah. 

Tantangan ketimpangan wilayah, perubahan iklim, serta kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks menuntut cara pandang baru dalam merumuskan kebijakan. Dalam konteks inilah, kolaborasi lintas sektor dan penguatan riset menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan inklusif.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi FKRI yang digelar pada Senin 19 Januari 2026. Forum ini menjadi ruang temu antara pemerintah, periset, dan pemangku kepentingan lain untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Dari forum ini, ditegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga harus berbasis data, pengetahuan, dan inovasi.

Baca Juga

BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Sedang Di Mayoritas Kota Besar Indonesia Hari Ini

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G. L. Kalake menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi yang kuat akan memperkuat kualitas kebijakan sekaligus meningkatkan dampak pembangunan bagi masyarakat luas.

Riset Dan Inovasi Sebagai Fondasi Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi memegang peran strategis. Kebijakan yang disusun tanpa basis data yang kuat berisiko tidak tepat sasaran dan sulit beradaptasi dengan dinamika yang terus berubah. Oleh karena itu, riset diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur.

“Riset dan inovasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur, khususnya dalam memastikan kebijakan yang diambil berbasis data, adaptif terhadap tantangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor dan wilayah,” ujar Sesmenko Ayodhia, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis 22 Januari.

Pendekatan berbasis riset memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan riil di lapangan secara lebih akurat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap tantangan jangka panjang.

Peran Koordinatif Kemenko Infrastruktur

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat strategis dalam mengoordinasikan lima kementerian teknis. Kelima kementerian tersebut meliputi Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.

Peran koordinatif ini menempatkan Kemenko Infra sebagai pengarah strategis dalam pengawalan pembangunan infrastruktur nasional. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian menjadi kunci agar pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

Dengan koordinasi yang kuat, setiap program pembangunan diharapkan saling mendukung dan memperkuat tujuan nasional. Hal ini juga penting untuk memastikan efisiensi anggaran serta konsistensi arah pembangunan lintas sektor.

Infrastruktur Untuk Pemerataan Dan Daya Saing

Sesmenko Ayodhia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur merupakan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

“Infrastruktur memungkinkan terjadinya transformasi ekonomi sekaligus pemerataan wilayah. Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat daya saing daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, pembangunan kewilayahan harus dirancang secara terintegrasi. Setiap wilayah memiliki karakteristik lokal yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek ketahanan, keberlanjutan, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Arah Kebijakan Dalam RPJMN 2025 2029

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2025 2029 menitikberatkan pada beberapa agenda utama. Di antaranya adalah peningkatan konektivitas nasional dan logistik, pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, dukungan riset menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Riset berperan penting dalam pemodelan risiko bencana, perancangan infrastruktur adaptif, serta pengembangan teknologi dan material inovatif yang efisien dan ramah lingkungan.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan dapat berjalan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam.

Transformasi Digital Dan Sinergi Lintas Sektor

Selain riset, pemanfaatan data lintas sektor juga menjadi perhatian utama. Kemenko Infra telah membangun sistem dashboard terintegrasi untuk memantau capaian pembangunan infrastruktur secara real time. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Sistem tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Data yang terintegrasi membantu pemerintah memantau progres pembangunan serta mengidentifikasi potensi kendala sejak dini.

“Keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi atau periset, serta dunia industri. Sinergi inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi yang solid dan berbasis riset, pembangunan infrastruktur nasional diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang. Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Indonesia.