Indonesia Memasuki Era Baru: Implementasi E Paspor dan Pembangunan Infrastruktur Hijau

Indonesia Memasuki Era Baru: Implementasi E-Paspor dan Pembangunan Infrastruktur Hijau

JAKARTA — Sejak 1 Desember 2024, Indonesia resmi memasuki era baru dalam sistem keimigrasian dengan penerapan paspor elektronik (e-paspor) secara bertahap di 13 kantor imigrasi. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan keimigrasian di Tanah Air.

Penggunaan e-paspor menjanjikan banyak sekali keuntungan dibandingkan paspor konvensional. Salah satu keunggulan utama adalah keberadaan chip yang menyimpan data biometrik, seperti sidik jari dan foto wajah, sehingga membuatnya lebih sulit dipalsukan. Dengan e-paspor, pemegang juga dapat menikmati proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan otomatis.

”Penerapan ini merupakan langkah maju bagi Indonesia dalam meningkatkan standar keamanan internasional dan memberikan kenyamanan lebih bagi para pelancong,” ujar seorang pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, langkah tersebut sudah diterapkan di 13 lokasi termasuk bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Selatan, dan Surabaya, dengan rencana pencakupan di seluruh kantor imigrasi pada akhir 2025 yang diharapkan memberikan pengalaman baru bagi para pelancong.

Dalam upaya memperkuat keberlanjutan, pemerintah Indonesia juga meluncurkan inisiatif infrastruktur hijau sejalan dengan pengembangan e-paspor. Proyek ini mencakup pembangunan jalur transportasi berbasis energi terbarukan, pengembangan taman kota, dan implementasi sistem drainase alami untuk mengatasi tantangan perkotaan seiring perubahan iklim.

Menurut laporan dari Kementerian Sekretariat Negara, pendekatan ini tidak hanya berfungsi mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendukung kelestarian ekosistem alam. "Infrastruktur hijau ini sejalan dengan komitmen kita untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan tangguh menghadapi perubahan iklim," ungkap seorang perwakilan dari kementerian tersebut.

Penerapan e-paspor dan pembangunan infrastruktur hijau adalah dua kebijakan strategis yang perlu dikaji dari sisi ekonomi. Implementasi e-paspor, meski menuntut investasi awal yang besar termasuk pembelian perangkat keras dan pelatihan sumber daya manusia, diharapkan memberikan manfaat jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi dan keamanan keimigrasian.

”Biaya produksi e-paspor memang lebih mahal daripada paspor konvensional, mencapai sekitar Rp650 ribu per unit. Namun, kelebihan yang ditawarkan dari sisi keamanan dan kecepatan layanan imigrasi tidak bisa dipungkiri,” kata seorang ekonom. Manfaat signifikan lainnya adalah daya tarik bagi wisatawan asing, yang melihat penggunaan e-paspor sebagai indikator modernisasi layanan keimigrasian.

Pembangunan infrastruktur hijau juga menuntut investasi yang tidak sedikit tetapi diharapkan memberikan manfaat berjangka panjang seperti menciptakan lingkungan lebih sehat dan mengurangi biaya sosial akibat polusi. Proyek seperti energi terbarukan dan ruang terbuka hijau memiliki potensi mengurangi risiko ekonomi akibat bencana lingkungan, contohnya banjir.

Secara ekonomis, infrastruktur hijau juga dapat menarik investasi dari lembaga internasional seperti Green Climate Fund dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan maupun pengelolaan lingkungan. Meski hasil investasi ini tidak terlihat secara instan, suksesnya proyek ini bakal berkontribusi signifikan pada produktivitas pekerja dan keberlangsungan ekonomi nasional.

Dengan strategi matang dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta lembaga internasional, Indonesia dapat menghadapi biaya awal yang besar dari kebijakan e-paspor dan infrastruktur hijau, sambil tetap harapan tinggi mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang menjanjikan. Kedua inisiatif ini bukan sekadar langkah menuju modernisasi, tetapi juga investasi dalam masa depan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi seluruh masyarakat.