Kelangkaan Material Konstruksi di Malinau: Memperbaiki Sistem Logistik untuk Stabilitas Pasokan

Kelangkaan Material Konstruksi di Malinau: Memperbaiki Sistem Logistik untuk Stabilitas Pasokan

MALINAU – Kelangkaan material konstruksi di Kabupaten Malinau kembali menjadi isu yang mendesak perhatian pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan fenomena kelangkaan material seperti semen yang rutin terjadi menjelang akhir tahun. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malinau, Paul Muregar Lalong, menyoroti perlunya pembenahan sistem logistik, khususnya di pelabuhan, untuk mengatasi masalah ini secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Kelangkaan ini, menurut Paul, bukan hanya disebabkan oleh lonjakan permintaan akibat proyek-proyek pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga disebabkan oleh lemahnya manajemen distribusi logistik di pelabuhan. “Kita melihat persoalan ini tidak hanya tentang permintaan yang meningkat, tetapi ada masalah mendasar dalam alur distribusi logistik, khususnya di Pelabuhan Kelapis yang menjadi pintu utama perdagangan di Malinau,” jelas Paul dalam keterangannya kepada para wartawan setempat.

Efisiensi Pelabuhan sebagai Kunci

Paul Muregar Lalong mengusulkan sejumlah solusi sistematis yang dapat membantu mengurangi antrean serta meningkatkan efisiensi operasional di pelabuhan. Salah satu solusi yang diajukan termasuk pengaturan jadwal kedatangan kapal yang lebih terencana dan memberi prioritas bongkar-muat bagi barang pokok serta material penting. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan waktu tunggu yang selama ini menjadi kendala utama bagi para distributor.

“Yang kami tekankan adalah efisiensi alur, bukan sekadar menambah kapasitas pelabuhan. Jika alur distribusi diatur lebih baik, kelangkaan barang penting, termasuk material konstruksi, bisa dihindari,” jelas Paul lebih lanjut.

Pengawasan Tarif untuk Harga Stabil

Selain efisiensi logistik, Paul juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan tarif bongkar-muat di pelabuhan agar tidak ada kenaikan harga yang sewenang-wenang. Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas tarif, yang pada gilirannya dapat memberikan kepastian bagi penyedia jasa ekspedisi dan distributor. Dengan adanya jaminan tarif yang stabil, rantai distribusi dipastikan berjalan lancar tanpa gangguan.

Paul mengekspresikan harapannya agar pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau bisa berkolaborasi dalam mengambil langkah nyata memperbaiki tata kelola logistik dan operasional pelabuhan. Menurutnya, perbaikan ini tidak hanya menyelesaikan masalah kelangkaan material konstruksi, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas harga barang pokok lainnya.

“Kalau distribusi lancar, efeknya bukan hanya pada material, tapi juga barang pokok. Jadi, pembenahan ini harus menjadi prioritas bersama,” tambah Paul sambil menutup pernyataannya di hadapan media.

Dampak Luas Pembenahan Sistem Logistik

Efek dari permasalahan logistik tidak bisa dianggap remeh. Kelangkaan material konstruksi, selain memperlambat laju pembangunan, juga berpotensi meningkatkan biaya proyek. Pada akhirnya, hal ini dapat mempengaruhi harga jual properti dan hasil konstruksi lainnya di pasaran. Oleh karena itu, efisiensi alur distribusi di pelabuhan menjadi sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di Malinau.

Perbaikan sistem logistik dan efisiensi pelabuhan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kelangkaan ini sehingga kebutuhan material konstruksi dapat terpenuhi secara stabil sepanjang tahun. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, sangat diperlukan agar solusi yang diterapkan bisa berjalan efektif dan konsisten.

Dengan menjadikan pembenahan logistik sebagai prioritas, diharapkan Malinau dapat mengatasi permasalahan kelangkaan ini dan mendorong pembangunan yang lebih efisien serta berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengutip kata-kata Paul Muregar Lalong, "Jika distribusi lancar, efeknya bukan hanya pada material, tapi juga barang pokok. Jadi, pembenahan ini harus menjadi prioritas bersama."