Proyek Tol Japek II Picu Krisis Ketahanan Pangan, Petani dan Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Bekasi

Proyek Tol Japek II Picu Krisis Ketahanan Pangan, Petani dan Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Bekasi

JAKARTA — Ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi, khususnya Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, mengalami ancaman serius seiring dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Japek II). Konflik ini memicu aksi unjuk rasa pada hari Selasa, 4 Februari 2025  yang melibatkan aktivis lingkungan dan petani setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dampak merugikan dari proyek tol tersebut terhadap lahan pertanian.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung dinamis, para demonstran menyampaikan pesan mereka melalui spanduk besar yang bertuliskan, “Ketahanan Pangan Gagal Gara-Gara Tol, Proyek Tol Ini Merugikan Petani.” Pesan ini menggambarkan ketidakpuasan dan kepedulian akan masa depan pertanian dan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Burangkeng.

Salah satu petani yang terdampak adalah Muhammad Hatta. Ia menyoroti masalah kronis akibat proyek pembangunan jalan tol yang telah menyebabkan aliran sungai alam tersumbat dan berdampak langsung pada lahan pertaniannya. “Sekitar 10 hektar sawah kami terdampak sejak dimulainya pembangunan Jalan Tol Japek II setahun lalu. Perut kami mengandalkan hasil sawah ini. Secara tidak langsung, kami dibunuh dengan dirusaknya sawah karena pembangunan tol ini. Coba bayangkan, apa gak sedih? Saya sering nangis gara-gara ini,” ungkap Hatta kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan.

Kegagalan panen bukanlah masalah sepele bagi para petani ini. Karena ladang padi yang terendam air, seluruh mata pencaharian mereka mulai terancam. Hatta berharap agar pihak terkait segera memperbaiki saluran air agar sawah tidak lagi tergenang. “Kami juga meminta ganti rugi karena sawah kami gagal panen,” tegasnya.

Aksi protes ini tidak hanya menyoroti dampak langsung terhadap lahan pertanian tetapi juga menyoroti kurangnya kajian mendalam sebelum dimulainya proyek besar seperti ini. Ketua Umum AMPHIBI, Agus Salim Tanjung, mendukung aksi para petani dengan menyoroti perlunya kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol. “Seharusnya ada kajian dan sosialisasi, sehingga masyarakat, dalam hal ini petani, tidak dirugikan,” ujarnya.

Tanjung menambahkan, “Aksi para petani ini menjadi potret nyata kompleksnya pembangunan infrastruktur yang kerap berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian mereka.”

Krisis ketahanan pangan di Desa Burangkeng menjadi cerminan dari ketegangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Penyelenggara proyek dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini demi keberlangsungan ekosistem lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Krisis yang terjadi ini juga membuka mata berbagai pihak tentang pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek pembangunan. Perlu ada dialog dan komunikasi yang lebih baik antara pihak proyek dengan komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian kehidupan masyarakat sekitar.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait dalam pembangunan Jalan Tol Japek II mengenai tuntutan dan keluhan para petani dan aktivis lingkungan. Namun, aksi ini menegaskan urgensi perhatian terhadap dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur skala besar demi menjaga ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada alam untuk masa depan mereka.