Integrasi BDMN dan MUFG Indonesia Ditargetkan Efektif 2027

Gedunng Bank Danamon. (Foto: net)

JAKARTA – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) sedang melihat peluang integrasi dengan MUFG Bank Ltd kantor cabang Jakarta (MUFG Indonesia). 

Proses integrasi ini berpotensi melahirkan entitas baru dengan total aset gabungan mencapai Rp 477 triliun dan modal ekuitas sebesar Rp 97 triliun.

Hal tersebut akan membawa entitas hasil penyatuan BDMN & MUFG Indonesia menduduki posisi sebagai bank swasta terbesar kedua di tanah air dari aspek aset maupun ekuitas, tepat berada di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) alias BCA.

Baca Juga

Mata Uang Rupiah Melemah, Aset Kripto Altcoin Justru Menguat

Penggabungan modal ekuitas dari kedua belah pihak ini juga bakal mendongkrak kelas BDMN untuk masuk dalam jajaran bank KBMI 4, sebuah klasifikasi elite yang sejajar dengan Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan BBCA.

Manajemen Bank Danamon (BDMN) pada 11 Mei 2026 telah mempublikasikan penandatanganan nota kesepahaman guna mengkaji potensi integrasi bersama MUFG Indonesia, dengan target operasional efektif pada tahun 2027.

Saat ini, spekulasi yang beredar di pasar cenderung memperkirakan skenario penghapusan pencatatan saham (delisting) untuk BDMN. 

Walau begitu, opsi cash exit bagi para investor minoritas sejatinya dapat diraih lebih awal lewat mekanisme pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju (dissenter buyback) berlandaskan POJK 41/2019.

“Potensi pricing 1-1,5 kali nilai buku (book value/BV) berdasarkan preseden historis,” ungkap Stockbit Sekuritas dalam ulasannya, yang dikutip pada Rabu (20/5/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Di sisi lain, operasional MUFG di Indonesia saat ini berjalan dengan status kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) dan bukan berbentuk perseroan terbatas (PT), sehingga proses penggabungan biasa (merger) tidak bisa diaplikasikan.

Taktik penggabungan yang valid untuk dieksekusi adalah melalui skema integrasi yang diatur dalam POJK 41/2019, dengan contoh struktur yang paling mirip adalah proses integrasi antara Bank Permata (BNLI) dan Bangkok Bank cabang Indonesia (BBI) pada tahun 2020 yang mana keduanya sama–sama melibatkan integrasi antara PT dan KCBLN.

Lebih lanjut, regulasi dalam pasal 52 POJK 41/2019 mewajibkan ketersediaan pilihan buyback pada harga wajar untuk para pemegang saham yang menolak rencana aksi korporasi tersebut.

“Pada preseden integrasi BNLI-BBI, harga buyback untuk pemegang saham yang tidak setuju diumumkan dalam rencana integrasi pada 2,5 bulan sebelum integrasi efektif,” sebut Stockbit sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Dari rekam jejak 6 riwayat cash exit di sektor perbankan tanah air sejak tahun 2018, hanya proses akuisisi dan penggabungan antara Bank OCBC NISP (NISP) dan PT Bank Commonwealth pada tahun 2024 saja yang dihargai di bawah nilai buku (0,74x BV), yang mana secara struktur kurang tepat untuk dijadikan acuan bagi rencana integrasi antara BDMN-MUFG Indonesia.

Langkah korporasi merger NISP-Commonwealth merupakan penggabungan yang terjadi antar-PT dan memiliki sifat non-material, yang payung hukumnya bersandar pada pasal 62 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebaliknya, MUFG Indonesia sendiri mencatatkan modal ekuitas sebesar Rp 43 triliun atau berkisar 79% dari total ekuitas BDMN, sehingga skema transaksi integrasi antara BDMN-MUFG Indonesia ini masuk dalam kategori bersifat material dan memerlukan penilaian opini wajar dari kantor jasa penilai publik (KJPP), serta kemungkinan besar bertumpu pada ketentuan integrasi POJK 41/2019.

Contoh harga buyback dengan kondisi yang paling mendekati rencana integrasi BDMN-MUFG Indonesia ini adalah aksi merger antara Bank BTPN (BTPN) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) pada tahun 2019 dengan angka 1,5x BV mengingat keduanya berada di bawah pengendali yang sama asal Jepang serta proses integrasi BNLI-BBI pada tahun 2020 silam di angka 1,6x BV.