Distribusi MinyaKita Tembus 49 Persen, Harga Kini Lebih Stabil
Ilustrasi MinyaKita. (Foto: tempo.com)
JAKARTA - Harga minyak goreng kemasan pemerintah, MinyaKita, memperlihatkan tren yang menurun dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan semakin tingginya realisasi distribusi ke pasar dalam negeri.
Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, rata-rata harga nasional MinyaKita per 10 April 2026 menyentuh level Rp15.961 per liter.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,45 persen jika dibandingkan dengan posisi pada 24 Desember 2025 yang sempat berada di level Rp16.881 per liter sebelum adanya penerapan kebijakan terbaru.
Baca JugaHarga Sembako 13 Mei: Cabai Tembus Rp 88 Ribu dan Beras Rp 21 Ribu
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa distribusi MinyaKita juga berhasil melampaui ambang batas minimal yang telah ditetapkan pemerintah di tengah tren penurunan harga tersebut.
Hingga 10 April 2026, realisasi distribusi MinyaKita sudah mencapai angka 49,45 persen.
Ia menegaskan bahwa MinyaKita bukan satu-satunya tolok ukur dalam memantau kondisi harga ataupun ketersediaan stok minyak goreng secara nasional.
“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Menurut Budi, ketersediaan MinyaKita sangat ditentukan oleh skema Domestic Market Obligation (DMO).
Volume stok MinyaKita bergantung penuh pada besaran ekspor produk turunan kelapa sawit. Jika angka ekspor tinggi, maka pasokan DMO untuk kebutuhan domestik juga akan meningkat.
“Selain itu, ketersediaan pasokan MinyaKita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, maka pasokan DMO juga tidak banyak,” katanya.
Selanjutnya, Budi memaparkan bahwa aturan distribusi minimal sebesar 35 persen adalah ambang batas yang harus ditaati pelaku usaha.
Namun secara praktik, realisasi di lapangan dapat melebihi angka tersebut menyesuaikan volume ekspor turunan sawit yang berdampak pada alokasi DMO nasional.
Rekomendasi
