DPRD NTB Dorong Pemprov Percepat Proyek Infrastruktur Saat Memasuki Musim Kemarau Tahun

DPRD NTB Dorong Pemprov Percepat Proyek Infrastruktur Saat Memasuki Musim Kemarau Tahun

JAKARTA - Memasuki periode kemarau, dorongan percepatan proyek fisik kembali mengemuka di tingkat daerah. 

Kondisi cuaca yang lebih stabil dinilai menjadi momentum ideal untuk memulai pekerjaan konstruksi. Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPRD NTB yang meminta pemerintah provinsi segera bergerak. Fokus utama diarahkan pada proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Percepatan tersebut dianggap penting untuk menghindari keterlambatan proyek di akhir tahun anggaran. Selain itu, realisasi yang lebih awal memberi ruang evaluasi jika terjadi kendala. Dengan demikian, kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga. Harapan ini juga berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.

Baca Juga

Percepatan Infrastruktur Batam Dorong Investasi Properti Dan Permintaan Hunian Modern Meningkat

Musim kemarau dinilai memberi peluang pelaksanaan konstruksi lebih optimal. Pekerjaan seperti jalan, jembatan, dan irigasi lebih mudah dilakukan saat curah hujan rendah. Oleh sebab itu, DPRD menilai April sebagai waktu yang tepat memulai pekerjaan. Momentum ini diharapkan tidak terlewatkan.

Dorongan ini juga mencerminkan upaya mempercepat penyerapan anggaran. Realisasi proyek fisik di awal tahun membantu distribusi belanja pemerintah. Hal ini berdampak pada pergerakan ekonomi daerah. Aktivitas konstruksi juga menyerap tenaga kerja.

Momentum Kemarau Dinilai Waktu Ideal

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, menilai musim hujan telah berakhir. Ia menyebut April menjadi awal periode kemarau. Kondisi ini membuat pekerjaan fisik lebih mudah dilaksanakan.

"Musim hujan kan sudah selesai. Mulai April ini sudah masuk kemarau. Pekerjaan fisik sudah bisa dimulai," kata Hasbullah Muis Konco.

Menurutnya, cuaca yang mendukung akan mempercepat proses konstruksi. Risiko gangguan akibat hujan dapat diminimalkan. Dengan demikian, pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini juga berdampak pada efisiensi biaya.

Ia menambahkan, semakin cepat proyek dimulai maka semakin baik. Proyek yang berjalan sejak awal tahun memberi ruang pengawasan lebih optimal. Selain itu, kualitas pekerjaan bisa lebih terkontrol.

"Saya kira kalau pekerjaan konstruksi dan infrastruktur, semakin cepat dikerjakan akan makin baik," ujar Konco.

Hindari Keterlambatan Proyek Akhir Tahun

DPRD menyoroti pengalaman keterlambatan proyek fisik sebelumnya. Sejumlah pekerjaan pada tahun anggaran 2025 mengalami molor. Kondisi tersebut diharapkan tidak terulang kembali pada 2026. Oleh sebab itu, percepatan menjadi prioritas.

Pelaksanaan proyek di awal tahun dinilai sebagai solusi. Dengan waktu yang lebih panjang, kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Risiko pekerjaan tergesa-gesa juga dapat dihindari. Hal ini penting untuk menjaga kualitas.

Keterlambatan proyek berdampak pada masyarakat. Infrastruktur yang belum selesai menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu, pelayanan publik menjadi kurang optimal. DPRD ingin memastikan kondisi ini tidak terjadi lagi.

Dorongan percepatan juga berkaitan dengan akuntabilitas anggaran. Proyek yang selesai tepat waktu menunjukkan perencanaan yang baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dokumen Lelang Proyek Harus Segera Disiapkan

DPRD meminta pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah teknis segera menuntaskan dokumen lelang. Salah satu instansi yang disorot adalah Dinas PUPRPKP NTB. Dokumen lelang dinilai menjadi kunci percepatan.

Proyek prioritas meliputi perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, proses administrasi tidak boleh berlarut-larut.

Selain infrastruktur transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Fasilitas tersebut termasuk kebutuhan dasar masyarakat. DPRD menilai pembangunan sektor ini harus diprioritaskan.

"Ini sangat penting diutamakan karena jadi kebutuhan dasar masyarakat. Kalau ini molor lagi, pasti publik akan teriak dan protes terus," tegas Konco.

Dorongan ini menekankan pentingnya perencanaan matang. Dokumen lelang yang siap mempercepat proses tender. Setelah itu, pekerjaan fisik dapat segera dimulai.

Evaluasi Rekanan Dan Kualitas Pekerjaan

Dalam pelaksanaan proyek, DPRD juga meminta OPD mencermati pemilihan rekanan. Evaluasi kontraktor berdasarkan kinerja sebelumnya dinilai penting. Hal ini untuk memastikan kualitas pekerjaan lebih baik.

Kualitas proyek tahun 2025 menjadi bahan penilaian. Kontraktor dengan kinerja kurang baik perlu dievaluasi. DPRD ingin proyek 2026 berjalan lebih optimal.

Selain kualitas, ketepatan waktu juga menjadi perhatian. Rekanan harus mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan.

Evaluasi ini juga bertujuan meningkatkan profesionalisme. Dengan rekanan yang kompeten, hasil pembangunan lebih maksimal. Infrastruktur yang baik akan memberi manfaat jangka panjang.

Percepatan Infrastruktur Untuk Kepentingan Masyarakat

Dorongan percepatan proyek fisik tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang memadai mendukung aktivitas ekonomi. Jalan usaha tani misalnya, membantu distribusi hasil pertanian.

Jaringan irigasi yang baik meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, jembatan memperlancar mobilitas antarwilayah. Semua ini berkontribusi pada pembangunan daerah.

DPRD menilai percepatan proyek harus menjadi prioritas. Pemerintah provinsi diharapkan memanfaatkan momentum kemarau. Dengan cuaca yang mendukung, pekerjaan bisa berjalan lancar.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pembangunan. Infrastruktur yang selesai tepat waktu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, percepatan proyek menjadi harapan bersama.