Kemendag Resmikan SPKLU, Penggunaan Mobil Listrik Semakin Hemat
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) semakin mendorong percepatan transisi energi dengan meresmikan sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Langkah ini tidak hanya menandai dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi efisiensi biaya operasional bagi pengguna mobil listrik.
Kehadiran SPKLU di lingkungan Kemendag diyakini mampu menurunkan pengeluaran energi hingga lima kali lipat dibandingkan bahan bakar konvensional.
Baca Juga
Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat, saat ini sekitar 15 persen dari total pegawai Kemendag telah beralih menggunakan mobil listrik. “Setelah saya hitung, pegawai kita itu sekitar 15 persen sudah menggunakan mobil listrik. Jadi kami akan mendukung program mobil listrik ini,” ujar Budi.
Hal ini menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam mempromosikan penggunaan energi ramah lingkungan di lingkup instansi negara.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menambahkan, setiap SPKLU dilengkapi dengan dua kabel pengisian daya dan kemampuan Ultra Fast Charging 120 kW, sehingga pengisian baterai menjadi cepat dan praktis.
Dari sisi biaya, penggunaan mobil listrik terbukti lebih efisien. Jika satu liter bensin menempuh 10 kilometer dengan biaya Rp 13.000, kendaraan listrik hanya memerlukan 1,5 kWh untuk jarak yang sama, atau sekitar Rp 2.600.
“Ini pergeseran dari energi mahal menjadi energi murah, dari emisi tinggi ke rendah, dan dari BBM impor ke listrik berbasis domestik,” ujar Darmawan.
SPKLU sebagai Tulang Punggung Transisi Energi
Pemerintah menaruh perhatian serius pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik. PLN melaporkan bahwa jumlah kendaraan listrik di Indonesia telah menembus 103 ribu unit, tumbuh 150 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menekankan pentingnya infrastruktur yang siap mendukung pertumbuhan tersebut.
“Perkembangan ini menuntut kesiapan infrastruktur yang matang. PLN mengambil peran penting untuk memastikan ekosistem kendaraan listrik tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam upaya mendukung mobilitas masyarakat, PLN terus memperluas pembangunan SPKLU, terutama di jalur strategis dan padat, termasuk mendukung aktivitas mudik dan libur panjang. Hingga awal 2026, tercatat lebih dari 5.000 SPKLU telah beroperasi di seluruh Indonesia, memastikan akses pengisian daya kendaraan listrik dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Inovasi Digital untuk Pengisian Kendaraan Listrik
Selain infrastruktur fisik, PLN juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang kini mengusung slogan “PLN Mobile, Your EV Partner.”
Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses lokasi SPKLU, memantau ketersediaan daya, hingga melakukan transaksi pengisian secara real-time. Fitur ini mempermudah pengalaman pengguna sekaligus mengefisienkan waktu.
PLN juga menghadirkan layanan darurat PLN EV Charger Mobile. Layanan ini diperuntukkan bagi kendaraan listrik yang kehabisan daya di perjalanan, sehingga pengguna dapat memperoleh bantuan pengisian baterai secara cepat dan praktis.
Layanan ini dapat diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile, menegaskan komitmen PLN terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan listrik.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri untuk Ekosistem Ramah Lingkungan
Transisi energi menuju kendaraan listrik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara industri otomotif, penyedia infrastruktur, dan masyarakat. Kehadiran SPKLU di lingkungan Kemendag menjadi simbol konkret kerja sama ini. Adi Priyanto menegaskan, PLN siap menjadi mitra utama pemerintah dalam perjalanan menuju transportasi ramah lingkungan dan ekonomi rendah karbon.
“Kami menyambut baik penyelenggaraan IIMS sebagai ajang strategis penguatan ekosistem kendaraan listrik,” tuturnya.
Dengan dukungan SPKLU yang memadai, biaya operasional kendaraan listrik lebih terjangkau, sekaligus mendorong penggunaan energi domestik yang lebih bersih dan efisien. Inisiatif ini selaras dengan target Net Zero Emission, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta membuka peluang penghematan energi nasional yang signifikan.
Pemerintah menegaskan, langkah strategis seperti ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat luas dan memastikan keberlanjutan transisi energi nasional.
Rekomendasi
