Pemerintah Jamin Suplai Batu Bara untuk PLTU, ESDM Fokus Pada Ketersediaan
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengambil langkah tegas untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menyusul laporan krisis pasokan yang mengancam keandalan sistem kelistrikan nasional.
Para pengusaha dan produsen listrik swasta (IPP) telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai menipisnya stok batu bara, yang kini hanya cukup untuk 10 hari operasi, jauh di bawah angka ideal 25 hari.
Kekurangan ini disebabkan oleh ketidakpastian seputar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang belum disetujui pemerintah serta rencana pengurangan produksi batu bara tahun ini.
Baca JugaPemanfaatan PLTS Atap Kian Strategis Percepat Target Transisi Energi Nasional
Stok Batu Bara PLTU Mengancam Keandalan Listrik Nasional
Krisis pasokan batu bara ini menjadi perhatian utama para produsen listrik dan pengusaha di Indonesia, terutama para anggota Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).
Joseph Pangalila, Dewan Pengawas APLSI, mengungkapkan bahwa hampir 50% kebutuhan kelistrikan nasional bergantung pada kontribusi Independent Power Producers (IPP). Menurutnya, pasokan batu bara yang tak mencukupi dapat menyebabkan gangguan besar pada sistem kelistrikan nasional.
“Kekurangan batu bara untuk PLTU sudah terjadi sejak akhir 2025 dan kini semakin parah, karena RKAB 2026 yang belum disetujui,” ujar Joseph.
Menurut dia, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik harus berada pada level minimal 25 hari operasi. Namun, kenyataannya, banyak pembangkit kini hanya memiliki stok batu bara yang cukup untuk kurang dari 10 hari operasi. Bahkan di wilayah Jawa-Bali, hanya dua pembangkit yang masih memiliki pasokan batu bara untuk lebih dari 25 hari.
Dengan adanya ketidakpastian terkait RKAB yang belum diterbitkan hingga akhir Maret, beberapa pemasok batu bara mungkin akan menghentikan pengiriman ke IPP jika kuota pasokan mereka dipangkas.
ESDM Janji Pastikan Stok Batu Bara untuk PLTU Aman
Menanggapi isu krisis ini, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Surya Herjuna, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan memastikan pasokan batu bara untuk keperluan domestik, terutama untuk PLTU, tetap aman.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan menjamin agar kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dapat terpenuhi sesuai dengan Domestic Market Obligation (DMO).
“Kami akan terus memastikan bahwa pasokan batu bara untuk dalam negeri, khususnya untuk PLTU, tetap tersedia dengan baik, dan evaluasi terkait RKAB pasti akan kami lakukan untuk kepentingan negara,” jelas Surya.
Surya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan stok batu bara di bawah level yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik. Meskipun ada rencana pemangkasan produksi batu bara pada tahun ini, ESDM berjanji untuk tetap menjaga ketersediaan batu bara yang cukup agar tidak mengganggu operasi PLTU di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai ada HOP (Hari Operasi Produksi) yang kurang dari 25 hari. Ini akan menjadi perhatian serius kami,” tambahnya.
Tantangan RKAB 2026 dan Dampaknya pada Pasokan Batu Bara
Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan pasokan batu bara, pemerintah sedang memfinalisasi RKAB untuk tahun 2026. Namun, ketidakpastian mengenai persetujuan RKAB ini telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan para pelaku industri, termasuk IPP dan supplier batu bara.
Joseph Pangalila mengingatkan bahwa jika RKAB baru diterbitkan pada akhir Maret 2026, beberapa supplier mungkin akan menghentikan pengiriman batu bara mereka, karena kuota yang sudah dipangkas tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan pasokan batu bara yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik swasta. Pasokan batu bara yang terbatas ini dapat menyebabkan gangguan pada pasokan listrik, yang tentunya akan berdampak pada berbagai sektor industri dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini agar pasokan energi tetap terjaga.
Solusi Pemerintah untuk Menghadapi Krisis Pasokan Batu Bara
Untuk mengatasi masalah ini, ESDM berencana mengoptimalkan kerjasama dengan pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan BUMN dalam memenuhi DMO batu bara.
Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi ketat terhadap kebijakan RKAB dan memastikan bahwa pasokan batu bara untuk PLTU tidak terganggu, sekaligus menjaga kestabilan harga energi di pasar domestik.
Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang industri pembangkit listrik dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemerintah juga diharapkan terus berkoordinasi dengan para pengusaha dan produsen listrik untuk memastikan bahwa pasokan batu bara dapat diatur dengan efisien dan efektif.
Jika pasokan batu bara dapat terjaga dengan baik, maka sistem kelistrikan Indonesia akan tetap stabil dan dapat memenuhi permintaan energi yang semakin meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Pentingnya Kebijakan yang Tepat dalam Menjaga Stok Batu Bara
Untuk menjaga kelangsungan pasokan batu bara yang cukup bagi PLTU, kebijakan yang tepat dan responsif sangat diperlukan. Evaluasi RKAB yang teliti serta pengawasan terhadap produksi batu bara harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat ketergantungan besar pada batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik.
Tanpa kebijakan yang tepat, potensi gangguan kelistrikan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara bisa terjadi kapan saja.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan menetapkan RKAB yang dapat memberikan jaminan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.
Jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama, diharapkan krisis pasokan batu bara ini dapat teratasi dengan baik dan kebutuhan energi dalam negeri dapat tetap terjaga dengan aman.
Rekomendasi
