Menlu RI Tegaskan Peran Aktif Dukung Perdamaian Palestina Berkelanjutan
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan peran aktif Indonesia dalam mendukung gencatan senjata dan perlindungan warga sipil di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa mitra internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Dalam pertemuan tersebut, Sugiono bertemu secara terpisah dengan Menlu Mesir Badr Abdelatty, Menlu Pakistan Ishaq Dar, dan Menlu Yordania Ayman Safadi. Fokus pembahasan adalah dinamika geopolitik regional dan implikasinya terhadap keamanan dan stabilitas Palestina.
Baca Juga
“Saudara-saudara kita di Palestina tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk merasakan perdamaian yang adil dan bermartabat,” ujar Sugiono.
Diplomasi Terkoordinasi dan Penegakan Hukum Internasional
Sugiono menekankan bahwa langkah diplomasi harus terkoordinasi dengan baik dan selaras hukum internasional untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Menlu RI menolak segala upaya pemindahan paksa rakyat Palestina, karena tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.
Para menteri sepakat bahwa mekanisme perdamaian, termasuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), harus mendukung solusi dua negara dan menjunjung prinsip hukum internasional.
Indonesia menekankan bahwa setiap proses diplomasi harus mencerminkan hak-hak warga Palestina, sekaligus menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah melalui kerja sama multilateral yang berkelanjutan.
Keterlibatan RI dalam Board of Peace dan ISF
Menlu Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP dan International Stabilization Force (ISF) dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
Indonesia hadir sejak tahap awal pembentukan mekanisme ini untuk memastikan bahwa suara Palestina terdengar dan hak-hak mereka terlindungi.
Keterlibatan RI juga bertujuan menjaga konsistensi mekanisme dengan Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025, yang menjadi dasar hukum pendirian BoP. Dengan posisi ini, Indonesia menegaskan perannya sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam penyelesaian konflik, sekaligus mendukung agenda multilateral yang berfokus pada perlindungan warga sipil.
Pertemuan dengan Sekjen PBB dan Wakil Palestina
Selain bertemu menlu dari Mesir, Pakistan, dan Yordania, Sugiono juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Wakil Tetap Palestina di PBB Riyad Mansour.
Pertemuan ini menjadi ajang penegasan konsistensi Indonesia dalam diplomasi multilateral, sekaligus menegaskan posisi negara sebagai mediator yang netral dan aktif dalam meredam konflik.
Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk terus berperan sebagai fasilitator dialog dan kolaborator internasional.
Fokusnya tetap pada gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan mekanisme politik yang menghormati kedaulatan Palestina. Pendekatan diplomasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya perdamaian yang adil, stabil, dan berkelanjutan di kawasan.
Strategi Diplomasi Indonesia ke Depan
Kemdiplomatik Indonesia akan terus memprioritaskan langkah-langkah terukur, termasuk penguatan koordinasi dengan mitra internasional, monitoring implementasi BoP, serta advokasi untuk kepatuhan hukum internasional.
Sugiono menekankan bahwa keberlanjutan kerja sama regional dan internasional sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik, melindungi warga sipil, dan memastikan hak-hak Palestina terlindungi dalam setiap keputusan global.
Indonesia menempatkan diri sebagai negara aktif yang mampu menjembatani kepentingan regional dan global. Melalui peran ini, diplomasi RI tidak hanya menekankan solidaritas, tetapi juga mempraktikkan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian dan hak asasi manusia.
Indonesia berharap, melalui kolaborasi berkelanjutan, tercipta stabilitas jangka panjang di Jalur Gaza dan kawasan Timur Tengah secara umum.
Rekomendasi
.jpg)
