Menko Muhaimin Dorong Dirut BPJS Baru Tingkatkan Kepesertaan Nasional
JAKARTA - Komitmen memperluas jangkauan jaminan sosial kembali ditegaskan pemerintah melalui arahan langsung kepada pimpinan baru BPJS.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peningkatan kepesertaan aktif sebagai prioritas utama dalam masa awal kepemimpinan direksi yang baru dilantik.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berpesan kepada Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Kesehatan agar meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pesan tersebut disampaikan sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat perlindungan sosial nasional.
Baca JugaHarga Sembako Jogja 20 Februari 2026 Terbaru: Cabai Rawit Merah Tembus 100 Ribu per Kilogram
"Kedua BPJS ini memiliki agenda mendesak, yaitu tentang kepesertaan. BPJS kepesertaan aktif akan terus kita dorong. BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan terutama di para pekerja informal dan juga aspek-aspek manfaat yang harus terus ditingkatkan," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perluasan kepesertaan bukan sekadar target administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjamin perlindungan sosial yang merata. Pemerintah memandang pekerja informal sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ini.
Kolaborasi Antar Kementerian Jadi Kunci
Muhaimin Iskandar menilai bahwa keberhasilan agenda besar ini tidak dapat dicapai tanpa kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Direksi baru diharapkan langsung bergerak cepat membangun koordinasi yang solid sejak awal masa jabatan mereka.
Menurut dia, Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan langsung bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat. Langkah awal tersebut diproyeksikan menjadi fondasi dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih tertunda.
"Tentu ini semua membutuhkan kolaborasi yang sungguh-sungguh dan pekan depan kita mulai start rapat pertama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Dirut BPJS Kesehatan untuk memetakan dan menuntaskan sejumlah pending matter yang masih harus diselesaikan. Begitu juga dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai kementerian terkait untuk langsung start di pekan depan," Muhaimin Iskandar.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyelarasan kebijakan, terutama dalam memastikan manfaat jaminan sosial benar-benar dirasakan masyarakat luas. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pelantikan Direksi dan Dewan Pengawas Baru
Momentum penguatan agenda kepesertaan ini bertepatan dengan pelantikan jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS untuk periode lima tahun mendatang. Regenerasi kepemimpinan dinilai sebagai langkah strategis menjaga kesinambungan sistem jaminan sosial nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031. Pelantikan tersebut menjadi tonggak dimulainya babak baru kepemimpinan di dua lembaga vital tersebut.
Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito dari sebelumnya Ali Ghufron Mukti. Penunjukan ini diharapkan membawa energi baru dalam memperluas layanan dan meningkatkan kualitas sistem jaminan kesehatan nasional.
Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat dari sebelumnya Pramudya Iriawan Buntoro. Pergantian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor.
Dasar Hukum dan Optimisme Pemerintah
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut. Landasan hukum tersebut memastikan proses transisi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muhaimin Iskandar menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Ia memandang kepemimpinan baru sebagai peluang mempercepat pembenahan dan inovasi pelayanan publik.
Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, peningkatan kepesertaan aktif menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah dan sinergi antar lembaga, agenda peningkatan kepesertaan diharapkan dapat segera menunjukkan hasil nyata. Direksi baru memikul tanggung jawab besar untuk memastikan sistem jaminan sosial semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Rekomendasi
