Presiden Mobilisasi Nasional Renovasi Rumah Korban Bencana

Presiden Mobilisasi Nasional Renovasi Rumah Korban Bencana

JAKARTA - Pemerintah pusat menunjukkan langkah tegas dalam memastikan pemulihan kehidupan warga pascabencana berjalan cepat dan terarah. 

Fokus tidak hanya tertuju pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya mengembalikan rasa aman masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dalam konteks ini, peran negara ditegaskan hadir hingga tahap pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional untuk mempercepat proses renovasi dan pembangunan rumah korban bencana, khususnya di wilayah Sumatera. 

Baca Juga

Kementerian ESDM Masih Melakukan Evaluasi Terkait Izin Impor BBM Shell Indonesia

Arahan tersebut menjadi penegasan bahwa pemulihan pascabencana merupakan prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen pemerintah.

Mobilisasi Nasional Untuk Daerah Bencana

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo tidak tinggal diam menghadapi dampak bencana yang menimpa masyarakat. Pemerintah pusat telah menggerakkan seluruh kekuatan nasional untuk turun langsung ke daerah terdampak.

“Nah, menghadapi situasi ini, Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan, TNI Polri, BNPB, Badan SAR, semua kementerian diperintahkan untuk bergerak menuju daerah-daerah bencana,” kata Tito dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis.

Mobilisasi ini dilakukan agar penanganan bencana tidak berjalan parsial. Dengan keterlibatan lintas lembaga, proses evakuasi, pemulihan, hingga pembangunan kembali dapat dilakukan secara terkoordinasi. 

Tito menekankan bahwa pemerintah pusat memastikan seluruh sumber daya negara dimaksimalkan demi membantu warga terdampak.

Langkah ini juga menjadi simbol kehadiran negara dalam situasi krisis. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian, terutama terkait kebutuhan paling mendasar, yakni tempat tinggal.

Fokus Pemulihan Kehidupan Warga

Menurut Tito, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan kehidupan warga, khususnya terkait hunian, menjadi fokus utama pemerintah. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi penting bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan normal.

“Jadi Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban,” katanya menegaskan.

Dalam skema pemulihan tersebut, pemerintah pusat memastikan dukungan konkret diberikan sesuai tingkat kerusakan rumah warga. Bantuan renovasi disesuaikan dengan kategori kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat atau hilang.

Untuk rumah kategori rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta, dan rumah rusak berat atau hilang memperoleh bantuan Rp60 juta rupiah. Skema ini dirancang agar proses renovasi dapat berjalan adil dan proporsional sesuai kondisi di lapangan.

Tito menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga.

Hunian Tetap Dan Dukungan Sementara

Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dihuni kembali, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa hunian tetap. Penyediaan hunian tetap ini diharapkan mampu memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi korban bencana.

Selain hunian tetap, pemerintah juga menyediakan hunian sementara bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan. Opsi ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dalam masa transisi.

“Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, Rp600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp1,8 (juta),” ujar dia.

Dana tunggu hunian tersebut diberikan kepada warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau kontrakan sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga terdampak dan memberi ruang bagi mereka untuk beradaptasi.

Validasi Data Dan Penyaluran Anggaran

Mendagri menambahkan bahwa anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan telah disetujui dan siap disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses penyaluran diharapkan berjalan cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.

“Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi,” katanya.

Namun demikian, Tito menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Validasi data menjadi kunci agar anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.

“Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” kata Mendagri.

Ia menambahkan bahwa proses validasi data melibatkan Badan Pusat Statistik. Dengan dukungan data yang akurat dan terverifikasi, pemerintah berharap tidak ada warga terdampak yang terlewat dari bantuan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Mendagri menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan warga korban bencana dapat kembali memiliki rumah yang layak dan aman sebagai fondasi untuk membangun kembali kehidupan mereka.