JAKARTA - Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto langsung membentuk Kabinet Merah Putih—yang terdiri dari 48 menteri dan puluhan wakil menteri serta pejabat setingkat menteri. Ini menjadi salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia pascareformasi.
Di awal masa pemerintahannya, muncul berbagai wacana tentang reshuffle atau perombakan kabinet. Beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan menilai evaluasi berkala terhadap kinerja menteri adalah hal yang wajar, namun para pengamat politik juga menekankan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di bawah hak prerogatif presiden.
Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menanggapi isu reshuffle ini secara langsung. Pada pertengahan 2025, ia menyatakan bahwa hingga saat itu para menterinya bekerja dengan baik dan tidak ada rencana reshuffle, meskipun kritik publik tetap ramai mewarnai kinerja kabinetnya.
Baca JugaKementerian ESDM Masih Melakukan Evaluasi Terkait Izin Impor BBM Shell Indonesia
Reshuffle Perdana: Februari 2025
Reshuffle pertama kabinet terjadi pada 19 Februari 2025, empat bulan setelah Kabinet Merah Putih dilantik. Di dalam perubahan ini, Prabowo mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang sempat mendapat kritik dan protes internal di kementeriannya, dicopot dari jabatan tersebut. Brian Yuliarto kemudian dilantik sebagai penggantinya sebagai bagian dari perombakan ini.
Perubahan ini juga melibatkan pelantikan pejabat lain di lembaga tinggi negara, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Langkah ini menyiratkan sinyal awal bahwa Presiden ingin kabinetnya lebih responsif terhadap tuntutan kinerja yang dinamis di tengah tantangan nasional.
Reshuffle Kedua: September 2025 (8 September)
Kurang dari setahun menjabat, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kedua pada 8 September 2025, yang menarik perhatian publik luas. Pada perubahan ini, sejumlah menteri penting diganti, termasuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Posisi lain yang mengalami perubahan adalah Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, yang sebelumnya dijabat Budi Arie Setiadi, serta kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Meskipun penggantian ini memicu berbagai reaksi di berbagai kalangan, termasuk dari pasar modal yang sempat merespons negatif terhadap pergantian posisi keuangan negara, Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap kabinet merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
Perlu dicatat, reshuffle kedua ini bukan hanya mengganti posisi menteri, tetapi juga melibatkan pelantikan pejabat di posisi wakil menteri dan penataan kembali sejumlah jabatan strategis.
Reshuffle Ketiga: September 2025 (17 September)
Lebih lanjut, Presiden kembali melakukan perubahan pada 17 September 2025, yang tercatat sebagai reshuffle jilid III. Pada kesempatan ini, Prabowo mengangkat 11 pejabat baru, termasuk di antaranya beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri.
Salah satu perubahan penting adalah penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan. Selain itu, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN juga dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam reshuffle ini, menunjukkan pergeseran strategis dalam komposisi kabinet.
Perubahan ini juga menyertakan pelantikan wakil menteri di beberapa kementerian hingga pejabat setingkat menteri dan penasihat khusus presiden. Reshuffle ketiga ini meluas tidak hanya soal pergantian kursi menteri, tetapi juga pergeseran fungsi dan struktur kelembagaan di pemerintahan.
Analisis dan Reaksi Publik
Sejumlah analis politik dan tokoh masyarakat melihat pergantian kabinet yang terjadi berturut-turut ini sebagai ekspresi dari karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang fokus pada hasil kerja dan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan pemerintahan. Ada yang menilai bahwa langkah ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara tuntutan publik dan dinamika internal pemerintahan.
Namun, ada juga pihak yang menilai bahwa terlalu sering melakukan reshuffle bisa menganggu stabilitas di lingkungan birokrasi, terutama jika kedudukan menteri yang diganti merupakan tokoh kuat di bidangnya.
Di kalangan pasar modal pun, pergantian menteri, terutama di posisi yang berhubungan langsung dengan kebijakan ekonomi seperti Menteri Keuangan, sempat menimbulkan reaksi volatilitas investasi. Hal ini menggambarkan bahwa reshuffle kabinet tidak hanya soal politik, tetapi juga berimplikasi terhadap sentimen ekonomi nasional.
Hak Prerogatif Presiden dan Tantangan ke Depan
Sampai dengan catatan reshuffle ketiga pada September 2025, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali perombakan kabinet sejak pelantikan pada Oktober 2024. Langkah reshuffle tersebut adalah bagian dari hak prerogatif presiden dalam menentukan susunan pembantunya untuk menghadapi tantangan pemerintahan yang terus berkembang.
Di awal 2026, kabar tentang kemungkinan reshuffle lanjutan kembali mencuat, termasuk isu perubahan posisi strategis seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, menunjukkan bahwa dinamika kabinet masih akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan catatan reshuffle berulang ini, perhatian publik dan pengamat tetap tertuju pada bagaimana komposisi kabinet yang berubah-ubah mampu mengakselerasi program kerja pemerintahan Prabowo–Gibran, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pemerintahan di tengah berbagai tantangan domestik dan global yang kompleks.
Rekomendasi
