Prabowo Gelar Pertemuan Ormas Islam Bahas Board of Peace
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam dan pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung pada 3 Februari 2026 siang itu menjadi ajang dialog strategis pemerintah dengan para pemuka agama terkait isu global, khususnya partisipasi Indonesia dalam inisiatif Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Puluhan tokoh Islam dari berbagai latar belakang ormas hadir memenuhi Istana. Mereka datang mengenakan beragam busana, mulai dari kemeja batik, baju koko, hingga sarung.
Baca JugaUpdate Lengkap Pembagian Kartu KKS dan Pencairan Bansos PKH-BPNT di Indonesia Februari 2026
Sejumlah nama besar tampak hadir, di antaranya Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya.
Sebelum pertemuan dimulai, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa agenda utama dialog tersebut adalah pemberian penjelasan menyeluruh terkait Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Kementerian Luar Negeri pada pertemuan siang hari ini adalah mengenai pembicaraan mengenai Board of Peace. Penjelasan-penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” ucap Menlu.
Penjelasan Pemerintah Soal Board of Peace
Pertemuan berlangsung secara tertutup selama sekitar empat jam, dimulai sejak para tokoh ormas Islam tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Usai pertemuan, para peserta secara bergiliran keluar dari kompleks Istana Kepresidenan.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan panjang mengenai posisi dan sikap Indonesia dalam isu Palestina.
Menurut Yahya, Presiden menegaskan bahwa menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa merupakan amanat Proklamasi yang tidak bisa ditawar.
Ia menyebut, baik pemerintah maupun ormas Islam memiliki kesamaan pandangan bahwa Indonesia harus terus membantu, membela, dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia,” ujar Yahya.
Penjelasan itu, lanjutnya, termasuk alasan Indonesia mempertimbangkan partisipasi dalam Board of Peace sebagai upaya yang dinilai bisa memberikan dampak lebih konkret dan progresif bagi perjuangan Palestina.
Sikap Ormas Islam terhadap Partisipasi Indonesia
Menurut Yahya, sebanyak 16 ormas Islam bersama para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang hadir telah memahami secara utuh penjelasan Presiden terkait Board of Peace.
Meski demikian, PBNU menekankan pentingnya kewaspadaan agar Indonesia tidak terseret arus kebijakan global yang justru merugikan perjuangan Palestina.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” katanya.
Presiden Prabowo juga disebut menyampaikan komitmen bahwa Indonesia akan terus membantu rakyat Palestina, termasuk melalui partisipasi pengiriman pasukan perdamaian dengan mandat utama melindungi warga sipil.
“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza,” ujar Yahya.
Dukungan dan Catatan Kritis dari MUI
Selepas pertemuan, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan dukungannya terhadap langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Pernyataan ini cukup menarik, mengingat sebelumnya MUI sempat mendesak pemerintah agar keluar dari inisiatif tersebut.
Menurut Anwar, MUI pada prinsipnya selalu mendukung setiap langkah yang membawa kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Namun demikian, Anwar menegaskan bahwa MUI tidak akan ragu memberikan kritik apabila Board of Peace nantinya tidak membawa manfaat nyata bagi perjuangan Palestina. Ia menilai Indonesia perlu berjuang bersama negara-negara mayoritas Muslim lainnya agar perdamaian yang diperjuangkan tidak mengabaikan hak kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis juga mengungkapkan adanya sikap skeptis dari MUI terhadap Board of Peace. Keraguan tersebut muncul karena hingga kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengakui negara Palestina, sementara agresi terhadap wilayah Palestina masih terus berlangsung.
“Kami skeptis karena nyatanya masih ada perang. Bukan hanya damai untuk penjajah, tapi merdeka bagi rakyat Palestina,” ujar Cholil.
Opsi Keluar dan Agenda Tambahan Pertemuan
Menanggapi keraguan tersebut, Presiden Prabowo disebut menegaskan bahwa Indonesia siap keluar dari Board of Peace apabila inisiatif itu tidak sejalan dengan tujuan nasional.
Cholil menyampaikan bahwa Presiden bahkan membuka opsi absen dan abstain jika kegiatan Dewan Perdamaian bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
“Kalau tidak sesuai dan tidak membawa perubahan, kami siap keluar. Itu tegas,” katanya.
Secara terpisah, Menlu Sugiono membenarkan bahwa Presiden membuka opsi keluar dari Board of Peace jika tidak sejalan dengan dua tujuan utama Indonesia, yakni terciptanya situasi damai di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
Selain isu global, pertemuan juga membahas agenda domestik, termasuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, proyek tersebut dimungkinkan berkat hubungan dekat Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Indonesia disebut telah memperoleh lahan yang luas di kawasan Mekkah dan Madinah, serta akan membangun terowongan yang menghubungkan Kampung Haji dengan Masjidil Haram.
Presiden juga menyampaikan rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dengan pengelolaan profesional agar dana umat dapat dikelola lebih efektif dan efisien.
Rekomendasi
Berita Lainnya
