Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk Satu Beragam Antar Provinsi Awal Tahun 2026
JAKARTA - Perkembangan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 kembali menjadi perhatian pada awal 2026.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan adanya kenaikan tipis pada rata-rata harga nasional. Per Senin, 26 Januari 2026, harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerk 1 di pasar modern tercatat Rp.22,69 ribu per kg. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang berada di level Rp.22,61 ribu per kg.
Kenaikan tersebut mencerminkan dinamika pasokan dan distribusi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Meski selisih kenaikannya relatif kecil, pergerakan harga tetap menjadi indikator penting bagi konsumen. Pasar modern dipilih sebagai acuan karena mencerminkan harga ritel yang stabil. Pemerintah dan pelaku pasar terus memantau pergerakan ini secara berkala.
Baca JugaPeluncuran TFCCA Tandai Komitmen Global Jaga Terumbu Karang Indonesia
Secara nasional, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 masih menunjukkan variasi antar provinsi. Perbedaan kondisi geografis dan distribusi memengaruhi struktur harga. Wilayah kepulauan cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan akses logistik lebih mudah. Data ini menjadi gambaran kondisi pasar minyak goreng saat ini.
Maluku Utara Jadi Wilayah Dengan Harga Tertinggi
Di antara seluruh provinsi, Maluku Utara tercatat sebagai wilayah dengan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 tertinggi di Indonesia. Harga jual di pasar modern provinsi tersebut mencapai Rp.27.650 per kg. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran Rp.22 ribu per kg. Kondisi ini menjadikan Maluku Utara sebagai perhatian utama dalam pemantauan harga.
Jika dibandingkan dengan satu bulan sebelumnya, harga di Maluku Utara tidak mengalami perubahan. Stabilitas ini menunjukkan tidak adanya lonjakan baru dalam jangka pendek. Meski demikian, harga tersebut masih tergolong tinggi secara nasional. Faktor distribusi dan biaya logistik menjadi salah satu penyebab utama.
Catatan historis menunjukkan harga tertinggi yang pernah terjadi di wilayah ini mencapai Rp.41.000 per kg. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini. Meski harga telah turun dari level ekstrem tersebut, Maluku Utara masih berada di posisi teratas. Kondisi ini menggambarkan tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Papua Menyusul Dengan Harga Tinggi
Selain Maluku Utara, Papua juga mencatat harga minyak goreng kemasan bermerk 1 yang tinggi. Di pasar modern Papua, harga jual tercatat Rp.27.650 per kg. Angka ini menjadikan Papua sebagai wilayah dengan harga termahal kedua secara nasional. Perbedaan harga dengan Maluku Utara sangat tipis.
Harga yang tinggi di Papua mencerminkan tantangan serupa dalam hal distribusi dan akses logistik. Jarak yang jauh dari pusat produksi turut memengaruhi biaya. Kondisi geografis yang kompleks juga menjadi faktor penentu. Hal ini membuat harga pangan di wilayah timur cenderung lebih mahal.
Meski berada di posisi kedua, harga di Papua tetap menjadi perhatian konsumen. Perbandingan dengan rata-rata nasional menunjukkan selisih yang cukup signifikan. Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya menjaga stabilitas harga. Langkah penguatan distribusi menjadi salah satu fokus utama.
Wilayah Dengan Harga Menengah Di Atas Rata Rata
Di bawah Maluku Utara dan Papua, terdapat sejumlah provinsi dengan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 yang masih relatif tinggi. Papua Barat tercatat dengan harga Rp.24.500 per kg. Sulawesi Tenggara menyusul dengan harga Rp.24.450 per kg. Sementara Maluku berada di level Rp.24.350 per kg.
Harga di wilayah-wilayah tersebut berada di atas rata-rata nasional. Meski tidak setinggi Maluku Utara dan Papua, selisihnya tetap terasa bagi konsumen. Faktor distribusi dan ketersediaan pasokan menjadi penentu utama. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki tantangan logistik yang serupa.
Perbedaan harga ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah masih terjadi. Pasar modern di daerah tertentu belum sepenuhnya menikmati harga yang setara. Data ini menjadi dasar evaluasi kebijakan distribusi pangan. Pemerintah terus memantau perkembangan harga secara rutin.
Sebagian Besar Provinsi Di Bawah Rata Rata Nasional
Di sisi lain, terdapat 20 provinsi yang mencatat harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan distribusi harga yang lebih terjangkau di sebagian besar wilayah. Provinsi-provinsi tersebut umumnya memiliki akses logistik yang lebih baik. Kedekatan dengan pusat produksi turut memengaruhi harga.
Tiga provinsi dengan harga terendah adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau. Harga jual di wilayah ini berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh minyak goreng dengan harga lebih terjangkau. Stabilitas pasokan menjadi faktor penting di wilayah ini.
Harga yang lebih rendah juga mencerminkan efisiensi distribusi. Infrastruktur dan jalur logistik yang memadai membantu menekan biaya. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan. Pemerintah terus mendorong pemerataan harga antar wilayah.
Gambaran Umum Distribusi Harga Nasional
Secara keseluruhan, data harga minyak goreng kemasan bermerk 1 menunjukkan variasi yang cukup lebar antar provinsi. Wilayah timur Indonesia masih menghadapi harga yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Perbedaan ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem distribusi pangan nasional. Upaya perbaikan terus dilakukan secara bertahap.
Rata-rata nasional yang berada di kisaran Rp.22,69 ribu per kg menjadi patokan utama. Kenaikan tipis dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan pergerakan harga yang relatif terkendali. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah lonjakan. Stabilitas harga menjadi kunci perlindungan daya beli masyarakat.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting. Penguatan distribusi dan pengendalian harga di wilayah berbiaya tinggi perlu terus diupayakan. Dengan langkah tersebut, kesenjangan harga antar provinsi diharapkan dapat ditekan. Data harga ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
Rekomendasi
