Pemangkasan BBM Subsidi Perlu Keadilan Sosial Agar Efisiensi Anggaran Tidak Menyasar Rakyat

Pemangkasan BBM Subsidi Perlu Keadilan Sosial Agar Efisiensi Anggaran Tidak Menyasar Rakyat

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki wilayah kebijakan yang sarat risiko sosial dan politik. 

Isu bahan bakar minyak bersubsidi kembali disentuh melalui rencana penyesuaian kuota. Langkah ini langsung menarik perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas. BBM subsidi selama ini menjadi penyangga mobilitas dan aktivitas ekonomi rakyat.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2026. Kuota pertalite direncanakan turun 6,28 persen, sementara solar subsidi dikurangi 1,32 persen. Secara persentase, angka tersebut terlihat kecil. Namun dampaknya menjadi signifikan jika dilihat dari sisi volume dan nilai.

Baca Juga

Peluncuran TFCCA Tandai Komitmen Global Jaga Terumbu Karang Indonesia

Pemangkasan tersebut menandai kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Alih-alih menaikkan harga BBM, opsi pengurangan kuota dipilih sebagai jalan tengah. Kebijakan ini menunjukkan upaya menekan beban fiskal tanpa memicu gejolak harga langsung. Meski demikian, implikasinya tetap perlu dikawal secara serius.

Angka Kecil Persentase Dampak Besar Secara Nyata

Jika diterjemahkan ke dalam volume, pemangkasan kuota tidak bisa dianggap remeh. Pengurangan solar subsidi sebesar 1,32 persen setara dengan 248,5 kiloliter. Sementara pemangkasan pertalite mencapai 1,92 juta kiloliter. Angka ini menunjukkan besarnya skala kebijakan yang akan diterapkan.

Penurunan kuota ini tentu berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Pasokan BBM subsidi akan lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Tanpa mekanisme distribusi yang ketat, potensi masalah di lapangan dapat muncul. Antrean panjang dan ketidakpastian pasokan menjadi risiko nyata.

Meski demikian, pemerintah dinilai memilih langkah yang relatif aman. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi dan kenaikan harga barang serta jasa. Efek berantainya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemangkasan kuota dipandang sebagai opsi yang lebih terkendali.

Risiko Sosial Lebih Rendah Dibanding Kenaikan Harga

Kenaikan harga BBM kerap dianggap sebagai kebijakan tidak populer. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penyesuaian harga sering memicu protes dan gejolak sosial. Dampak psikologisnya pun cukup besar bagi masyarakat. Pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman tersebut.

Dengan kuota dipangkas, harga BBM subsidi di papan SPBU tetap terlihat sama. Secara psikologis, kondisi ini memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Inflasi juga tidak melonjak secara tiba-tiba karena harga ritel tidak berubah. Dampak sosial dan politiknya cenderung lebih senyap.

Kalaupun ada dampak langsung, antrean di SPBU menjadi kemungkinan yang paling terlihat. Stok yang lebih terbatas dapat memicu kepadatan di jam-jam tertentu. Namun, potensi ini dinilai masih bisa diantisipasi. Kuncinya terletak pada pengaturan distribusi dan pembatasan sasaran penerima subsidi.

Pentingnya Ketepatan Sasaran Dalam Distribusi Subsidi

Pemangkasan kuota BBM subsidi tidak dapat dilepaskan dari isu ketepatan sasaran. Subsidi selama ini kerap dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak berhak. Pemilik kendaraan besar dengan konsumsi tinggi masih bisa mengakses BBM subsidi. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan.

Dengan pembatasan yang lebih ketat, subsidi diharapkan benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan. BPH Migas menyebutkan bahwa pengawalan penyaluran yang tepat sasaran berpotensi menghemat Rp4,9 triliun pada 2025. Tahun lalu, penerapan kode QR untuk pembelian BBM subsidi menjadi langkah awal.

Jika mekanisme ini diperkuat, potensi kelangkaan bisa ditekan. Efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan kelompok rentan. Pengaturan berbasis data menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Tanpa itu, pemangkasan kuota justru dapat memicu masalah baru.

Kelompok Rentan Tidak Boleh Menjadi Korban Kebijakan

Isu utama dari pemangkasan kuota bukan semata soal angka. Yang lebih penting adalah siapa yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Kelompok rentan seperti pengemudi aplikasi daring dan pelaku UMKM menjadi pihak paling berisiko. Mereka sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menjaga biaya operasional.

Secara teori, pemangkasan subsidi akan menyehatkan APBN. Dana yang dihemat bisa dialihkan ke sektor produktif lainnya. Namun manfaat fiskal ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan penghidupan rakyat kecil. Negara harus memastikan perlindungan bagi kelompok yang paling terdampak.

Tanpa regulasi yang tegas, pemangkasan kuota bisa memicu antrean panjang. Spekulasi harga di tingkat pengecer juga berpotensi muncul. Situasi ini justru merugikan masyarakat kecil. Negara harus hadir untuk mencegah skenario tersebut terjadi.

Efisiensi Anggaran Harus Sejalan Dengan Keadilan Sosial

Subsidi BBM bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan instrumen keadilan sosial. Subsidi bukan sekadar beban anggaran, melainkan bentuk dukungan negara. Melalui subsidi, akses terhadap energi menjadi lebih merata. Perspektif ini tidak boleh diabaikan dalam perumusan kebijakan.

Efisiensi anggaran tidak seharusnya dipertentangkan dengan keadilan sosial. Negara tidak cukup hanya berhemat, tetapi juga harus adil. Mereka yang berhak harus tetap mendapatkan haknya secara utuh. Jangan sampai rakyat kecil harus berebut sisa kuota BBM subsidi.

Kelompok masyarakat sipil dan DPR memiliki peran penting dalam pengawasan. Transparansi data dan evaluasi berkala mutlak diperlukan. Dengan pengawasan yang kuat, pemangkasan kuota tidak berubah menjadi pemangkasan hak. Penghematan fiskal dan keadilan sosial harus berjalan beriringan.