Kolaborasi Pemerintah Dan Industri Pertambangan Dinilai Penting Menjaga Investasi Nasional Berkelanjutan

Kolaborasi Pemerintah Dan Industri Pertambangan Dinilai Penting Menjaga Investasi Nasional Berkelanjutan

JAKARTA - Sektor pertambangan masih memegang peran strategis dalam menopang perekonomian Indonesia. 

Di tengah dinamika global dan tuntutan keberlanjutan, iklim investasi yang stabil menjadi kebutuhan utama agar kontribusi sektor ini tetap optimal. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association menilai sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kunci menjaga keberlangsungan investasi jangka panjang.

Pendekatan kolaboratif dinilai semakin relevan ketika pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan. Langkah tersebut perlu dilihat bukan semata sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan dapat diterima secara lebih konstruktif.

Baca Juga

Peluncuran TFCCA Tandai Komitmen Global Jaga Terumbu Karang Indonesia

Data menunjukkan sektor pertambangan mineral dan batubara masih menjadi penyumbang signifikan penerimaan negara. Kontribusi ini menegaskan bahwa stabilitas investasi bukan hanya kepentingan dunia usaha, melainkan juga berdampak langsung terhadap pembangunan nasional. Karena itu, pendekatan yang adil dan berbasis data menjadi sangat penting.

Dalam konteks tersebut, API-IMA menekankan bahwa keberlanjutan industri tambang harus dilihat secara utuh. Aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perlu berjalan beriringan agar industri ini tetap dipercaya oleh investor dan masyarakat luas.

Kontribusi Pertambangan Terhadap Penerimaan Negara

Sepanjang 2025, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara tercatat mencapai Rp 138,37 triliun. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp 127,44 triliun. Capaian ini menunjukkan peran vital industri pertambangan dalam struktur keuangan negara.

Peningkatan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kinerja perusahaan-perusahaan tambang yang terus beroperasi di tengah tantangan global. Stabilitas produksi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting yang mendukung pencapaian tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa investasi yang terjaga akan berbanding lurus dengan kontribusi fiskal.

Bagi pemerintah, capaian ini menjadi bukti bahwa sektor tambang masih relevan sebagai penopang ekonomi. Namun, keberlanjutan kontribusi tersebut sangat bergantung pada kepastian kebijakan dan iklim usaha yang kondusif. Tanpa kepastian hukum, potensi penerimaan negara bisa tergerus.

Oleh sebab itu, API-IMA menilai perlunya langkah bersama untuk memastikan agar sektor pertambangan tetap menarik bagi investor, sekaligus mampu memenuhi target pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sorotan Terhadap Keberlanjutan Tambang Martabe

Sejalan dengan upaya menjaga investasi, Ketua Umum API-IMA Rachmat Makkasau mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan tambang secara objektif. Salah satu yang disoroti adalah PT Agincourt Resources sebagai pengelola Tambang Martabe di Sumatera Utara.

Rachmat menyampaikan bahwa hingga saat ini PT Agincourt Resources diyakini telah menjalankan kegiatan operasional dengan baik. Hal tersebut tercermin dari penerapan tata kelola lingkungan yang dinilai positif, termasuk diraihnya peringkat Proper Hijau. Capaian ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, evaluasi terhadap izin usaha pertambangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kinerja perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih adil bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban.

Dengan penilaian yang objektif, keberlanjutan operasional perusahaan dapat tetap terjaga. Hal ini penting untuk memastikan investasi yang sudah berjalan tidak terganggu oleh ketidakpastian kebijakan.

Kepastian Hukum Dan Konsistensi Kebijakan

Dalam pandangan API-IMA, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor. Rachmat menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait isu izin usaha pertambangan PT Agincourt Resources yang disebut akan dicabut.

“Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin usaha PT Agincourt yang disebutkan akan dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik, mengedepankan aspek-aspek Environmental, Social dan Governance (ESG), serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup - tentunya akan tetap dapat beroperasi. Ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif,” ujar Rachmat, Rabu (28/1/2026).

Ia menilai konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam merencanakan investasi jangka panjang. Perubahan kebijakan yang tidak terduga berpotensi menurunkan minat investor dan mengganggu stabilitas industri.

Lebih jauh, kepastian hukum juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah. Ketika investasi terjaga, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar tambang.

Pentingnya Good Mining Practice Dan ESG

API-IMA menegaskan bahwa penerapan good mining practice dan prinsip Environmental, Social, and Governance merupakan syarat utama bagi seluruh perusahaan anggota. Prinsip ini menjadi fondasi dalam menjalankan operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam acara Indonesia Weekend Miner 2026 yang digelar pada 24 Januari lalu, Rachmat mendorong perusahaan anggota untuk lebih aktif menyampaikan fakta-fakta positif terkait praktik pertambangan yang telah dijalankan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun persepsi publik yang lebih seimbang.

“Sudah banyak perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menerapkan prinsip GMP dan ESG. Kami mendorong perusahaan anggota API-IMA untuk terus mengampanyekan hal-hal positif tersebut agar pandangan masyarakat terhadap industri pertambangan menjadi lebih seimbang,” tambahnya.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan berbasis data akan membantu masyarakat memahami kontribusi sektor pertambangan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial.

Transparansi Untuk Menjaga Kepercayaan Investasi

API-IMA berharap seluruh proses evaluasi izin usaha pertambangan dilakukan secara transparan dan berbasis data. Transparansi dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat diterima oleh pelaku usaha dan masyarakat secara adil.

Stabilitas iklim investasi tidak hanya berdampak pada perusahaan tambang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara. Selain itu, keberlangsungan industri tambang turut menentukan keberlanjutan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam.

Dengan pendekatan yang transparan dan konsisten, keadilan dalam pengelolaan sektor pertambangan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

API-IMA pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui kolaborasi yang erat, industri pertambangan nasional diharapkan tetap berdaya saing, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.