Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM Serap Jutaan Tenaga Kerja Nasional

Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM Serap Jutaan Tenaga Kerja Nasional

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Melalui skema keterlibatan UMKM sebagai penyuplai, dampak ekonomi mulai terlihat secara nyata. Pemerintah mencatat partisipasi UMKM terus meningkat seiring perluasan program.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat sebanyak 18.614 UMKM telah terlibat dalam program MBG. Data tersebut dihimpun hingga 10 November 2025.

Baca Juga

Jamaah Haji 2026 Dilarang Jalan Kaki Dari Muzdalifah Menuju Mina

Keterlibatan tersebut mencerminkan tingginya potensi UMKM dalam mendukung program nasional. Selain sebagai pemasok, UMKM juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai dampak program ini sangat signifikan. Program MBG dinilai mampu menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah.

UMKM Pemasok MBG dan Dampak Penyerapan Tenaga Kerja

Maman menyampaikan bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja. Angka penyerapan tersebut berasal dari ekosistem dapur MBG di berbagai daerah.

Sekitar 2,25 juta tenaga kerja diperkirakan terserap melalui program ini. Potensi tersebut berasal dari 450 ribu UMKM supplier.

UMKM tersebut tersebar di sekitar 30 ribu dapur MBG. Setiap UMKM rata-rata mempekerjakan satu hingga lima orang.

“Sekitar 2,25 juta tenaga kerja yaitu dengan potensi 450 ribu UMKM supplier di 30 ribu dapur MBG terlibat, rata-rata UMKM mempekerjakan 1 sampai 5 orang,” ujar Maman.

Pola keterlibatan UMKM ini dinilai efektif untuk pemerataan ekonomi. UMKM lokal mendapat peluang usaha yang berkelanjutan.

Program MBG memberikan kepastian permintaan bahan pangan dan jasa. Hal ini membantu UMKM menjaga stabilitas usaha.

Selain menjadi pemasok bahan baku, UMKM juga terlibat dalam pengolahan dan distribusi. Rantai pasok yang terbentuk memperkuat ekonomi lokal.

Kementerian UMKM terus mendorong partisipasi UMKM di berbagai daerah. Pendampingan dan fasilitasi menjadi bagian penting dari strategi ini.

Program MBG juga dinilai membuka peluang usaha baru. Banyak pelaku UMKM mulai mengembangkan kapasitas produksinya.

Keterlibatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah menargetkan UMKM naik kelas melalui program ini.

Realisasi Kemitraan dan Peran Entrepreneur Hub

Selain program MBG, Kementerian UMKM mencatat realisasi kemitraan pasok sepanjang 2025. Nilai kemitraan tersebut mencapai Rp238,7 miliar.

Kemitraan ini melibatkan sebanyak 3.060 UMKM. Program dijalankan bersama usaha besar dan BUMN.

Kemitraan juga difasilitasi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM. PLUT-KUMKM menjadi simpul pendampingan UMKM di daerah.

Melalui kemitraan ini, UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan usaha besar meningkatkan kapasitas produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan ekosistem Entrepreneur Hub. Program ini bertujuan menghubungkan wirausaha dengan berbagai akses pendukung.

Hingga saat ini, sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem Entrepreneur Hub. Angka tersebut terus bertambah seiring perluasan program.

Sebanyak 7.980 wirausaha tercatat telah terafiliasi secara langsung. Mereka mendapatkan pendampingan dan akses layanan terintegrasi.

Entrepreneur Hub dirancang sebagai wadah kolaborasi. Program ini mempertemukan wirausaha dengan pembiayaan dan mentor bisnis.

Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan pelatihan. Materi pelatihan mencakup manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk.

Akses peluang pasar juga menjadi fokus utama program ini. UMKM diarahkan untuk menjalin kemitraan strategis.

Program ini menyasar pelaku usaha baru dan yang sedang berkembang. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan usaha.

Layanan yang diberikan bersifat terintegrasi. Mulai dari perizinan hingga sertifikasi difasilitasi pemerintah.

Alokasi Infrastruktur Publik untuk UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Maman menegaskan kebijakan alokasi infrastruktur publik bagi UMKM. Pemerintah menetapkan alokasi sebesar 30 persen.

Kebijakan ini bertujuan memperluas ruang usaha bagi UMKM. Infrastruktur publik menjadi etalase produk lokal.

Infrastruktur tersebut mencakup rest area dan bandara. Terminal, pelabuhan, serta stasiun juga termasuk dalam skema ini.

Hingga saat ini, tercatat terdapat 406 unit infrastruktur publik. Total area komersial mencapai 1,09 juta meter persegi.

Dari total luasan tersebut, 471.623 meter persegi dialokasikan khusus untuk UMKM. Alokasi ini menjadi ruang usaha strategis.

Sampai dengan kuartal III 2025, sebanyak 7.715 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Tingkat keterisian mencapai 60,59 persen.

Area yang telah terisi mencapai 285.776 meter persegi. Angka ini menunjukkan minat UMKM yang tinggi.

Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang ini. UMKM diberikan kesempatan berkembang di lokasi strategis.

Keberadaan UMKM di infrastruktur publik diharapkan meningkatkan visibilitas produk lokal. Akses konsumen menjadi lebih luas.

Kebijakan ini juga mendorong pemerataan ekonomi. UMKM daerah mendapat kesempatan bersaing secara sehat.

Program MBG, kemitraan pasok, dan alokasi infrastruktur menjadi satu kesatuan strategi. Pemerintah berupaya memperkuat ekosistem UMKM nasional.

Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian. Dampak sosial dan ekonomi terus diperluas secara berkelanjutan.