KSP Dorong Program Perumahan Pemerintah Cetak Pengembang Berkualitas
JAKARTA - Upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya berfokus pada jumlah rumah yang dibangun. Di balik target besar sektor perumahan nasional, terdapat kebutuhan penting untuk memastikan kualitas pelaksanaannya.
Hal inilah yang menjadi perhatian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, yang menekankan bahwa program perumahan pemerintah juga harus mampu melahirkan pengembang perumahan yang berkualitas dan profesional.
Program perumahan nasional yang saat ini digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Skala program yang besar menuntut keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga sektor swasta, terutama pengembang perumahan subsidi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
Target Besar Perumahan Nasional
Muhammad Qodari menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada sektor perumahan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan penyediaan jutaan rumah layak huni dalam satu periode pemerintahan, baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni.
Setidaknya, terdapat target pembangunan tiga juta rumah layak huni bersubsidi yang akan direalisasikan secara bertahap. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari mutu rumah yang dihasilkan.
"Pak Ara dan Kementerian PKP membangun suatu ekosistem untuk mengerjakan pekerjaan raksasa ini, pekerjaan besar ini. Di dalamnya, ada developer, kemudian ada perbankan, ada asosiasi perumahan," kata Qodari dalam siaran resmi Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin.
Ara yang dimaksud Qodari merujuk pada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang menjadi motor utama dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan perumahan nasional.
Ekosistem Perumahan yang Terintegrasi
Menurut Qodari, kunci keberhasilan program perumahan berskala nasional terletak pada ekosistem yang dibangun secara terintegrasi. Ekosistem ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran masing-masing, mulai dari pemerintah sebagai regulator, perbankan sebagai penyedia pembiayaan, hingga pengembang sebagai pelaksana pembangunan fisik.
Dalam konteks ini, Kemen PKP berperan penting dalam menciptakan sistem yang memastikan seluruh proses berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas. Qodari menilai bahwa pendekatan ekosistem ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pengembang perumahan subsidi yang tidak hanya mengejar volume proyek, tetapi juga menjunjung standar kualitas.
"Dalam ekosistem yang dibangun oleh Kementerian Perumahan ini Insyaallah kualitasnya bagus, prosesnya cepat dan mudah, biayanya diringankan," ujar Kepala Staf Kepresidenan.
Dengan proses yang lebih sederhana dan terstruktur, pengembang diharapkan dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan berkelanjutan.
Harapan Munculnya Pengembang Berkualitas
Qodari secara khusus menaruh harapan agar program perumahan pemerintah dapat menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi para pengembang perumahan subsidi. Menurutnya, keberadaan pengembang berkualitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pengembang yang profesional dan berintegritas akan berkontribusi pada terciptanya hunian yang tidak hanya memenuhi aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan lingkungan, infrastruktur pendukung, serta kenyamanan penghuni.
Dengan demikian, rumah subsidi tidak lagi dipandang sebagai hunian kelas dua, melainkan sebagai tempat tinggal yang layak dan bermartabat.
Selain itu, keberhasilan mencetak pengembang berkualitas juga akan berdampak positif dalam jangka panjang, karena ekosistem perumahan nasional akan semakin kuat dan berkelanjutan.
Pengembang yang telah terbukti berkualitas dapat terus berkontribusi dalam proyek-proyek perumahan berikutnya, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi.
Akad Massal Jadi Bukti Implementasi Program
Komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan nasional ditunjukkan melalui pelaksanaan akad massal dan serah terima kunci rumah bersubsidi yang digelar di Kota Serang, Banten, 20 Desember 2025. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin proses akad massal dan penyerahan kunci kepada para penerima manfaat.
Sebanyak 50.030 rumah bersubsidi diserahkan dalam kegiatan ini. Dari jumlah tersebut, 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 110 titik di 33 provinsi.
Penerima manfaat rumah bersubsidi berasal dari berbagai latar belakang profesi, mencerminkan luasnya jangkauan program ini. Di antaranya adalah guru honorer, perwakilan kelompok difabel, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek online, penjaga ruang jenazah, perwakilan serikat buruh, dai atau penceramah, nelayan, hingga tukang cukur rambut.
Dengan realisasi ini, pemerintah berharap program perumahan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.
Rekomendasi
