Mendagri Kirim Pakaian Baru untuk Korban Bencana Sumatera
JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan pemenuhan logistik dasar, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendasar. Bagi warga yang terdampak bencana, kebutuhan akan pakaian layak menjadi hal penting, terutama bagi mereka yang harus mengungsi secara mendadak tanpa sempat menyelamatkan barang pribadi.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan tersebut. Bantuan pakaian baru disiapkan dan akan segera dikirimkan ke sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.
Penyaluran ini dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara di tengah situasi darurat. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan para pengungsi memiliki kebutuhan sandang yang layak selama masa pemulihan.
Bantuan Pakaian Baru Disalurkan Bertahap
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan menyalurkan total 106.000 pakaian baru bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam dua tahap, dengan pengiriman pertama dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pakaian tersebut berasal dari sejumlah perusahaan garmen yang menyumbangkan produk baru untuk kebutuhan korban bencana.
"Itu tadinya kan kami berpikir reject, enggak, dia memberikan pakaian baru. Pakaian baru jumlahnya 101.000," kata Tito.
Ia menambahkan, terdapat tambahan bantuan dari perusahaan lain yang turut menyumbangkan pakaian dan selimut. "Kemudian yang kedua, itu ada satu lagi perusahaan, kalau ini dia tidak memang untuk ekspor, tapi untuk dalam negeri, ia menyumbang juga 5.000, termasuk di antaranya 2.000 selimut. Jadi totalnya 106.000," sambung Tito.
Aceh Tamiang Jadi Prioritas Penyaluran Awal
Dalam penyaluran tahap pertama, Tito menyampaikan bahwa dirinya akan turun langsung ke wilayah yang terdampak paling parah, yakni Aceh Tamiang. Sekitar 50.000 pakaian baru akan diserahkan langsung kepada warga di daerah tersebut.
"Saya akan langsung ke Aceh Tamiang. Aceh Tamiang karena dampaknya terberat di sana. Saya akan, mungkin sekitar 50.000 akan diserahkan ke sana," ucap Tito.
Selain Aceh Tamiang, sisa bantuan tahap pertama juga akan didistribusikan ke Aceh Utara dan Aceh Timur. Masing-masing daerah akan menerima 25.000 pakaian baru.
"Dan kemudian kepada Aceh Utara dan Aceh Timur 25.000, 25.000," tuturnya.
Penyaluran langsung ke daerah terdampak diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan serta memastikan pakaian diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Tahap Kedua Menyasar Tiga Provinsi Sumatera
Tak hanya berhenti pada penyaluran tahap pertama, Kemendagri juga merencanakan penyaluran bantuan pakaian tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 27–28 Desember 2025. Pada tahap ini, jumlah bantuan diperkirakan mencapai 50.000 hingga 100.000 pakaian.
"Gelombang kedua juga akan dari beberapa perusahaan akan juga menyumbangkan 50.000 sampai 100.000 pakaian. Juga kita akan drop langsung ke sana," ungkap Tito.
Bantuan tahap kedua tersebut direncanakan akan disalurkan ke tiga provinsi di Sumatera. Penyaluran langsung ke daerah tujuan menjadi strategi utama agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh warga terdampak.
Tito menegaskan bahwa bantuan pakaian merupakan kebutuhan mendesak, mengingat banyak warga terdampak bencana yang harus mengungsi hanya dengan pakaian yang melekat di badan.
"Saya sudah datang ke banyak pengungsian, ya memang kita prihatin karena banyak warga kita, saudara kita yang terkena bencana ini, mereka hanya ada keluar rumah dengan pakaian di badan," ungkap dia.
Usulan Disampaikan ke Presiden dan Disetujui
Sebelumnya, usulan penyaluran bantuan pakaian ini telah disampaikan Tito kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, Tito mengusulkan pemanfaatan ratusan ribu pakaian reject yang batal diekspor dari pabrik dalam negeri untuk dijadikan bantuan kemanusiaan.
"Kami mohon kalau boleh saran, Pak. Ada beberapa perusahaan garmen yang besar itu sebenarnya ingin membantu," kata Tito kepada Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan garmen telah menghubunginya untuk menyalurkan pakaian reject yang gagal ekspor namun masih layak pakai. Namun, proses tersebut memerlukan izin dari Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Tapi untuk keluar, harus mendapatkan izin dari dua instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka kepentingan bencana, digunakan Pak. Jadi, asal ada surat permintaan resmi dari instansi," jelas Tito.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai atas bantuan pakaian gagal ekspor tersebut.
"Saya kira bagus itu. Menteri Keuangan ya, dan ya oke dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan instansi Kemendagri yang menerima dan bertanggung jawab," kata Prabowo.
Dengan penyaluran bantuan pakaian baru ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban warga terdampak bencana sekaligus mempercepat pemulihan sosial di wilayah Sumatera.
Rekomendasi
