Pemerintah Dorong Asuransi Pariwisata Labuan Bajo Tahun Mendatang
JAKARTA - Upaya memperkuat kualitas pariwisata nasional tidak hanya bergantung pada promosi destinasi dan pembangunan infrastruktur. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, aspek perlindungan risiko menjadi perhatian penting agar sektor pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.
Pemerintah memandang perlindungan wisatawan sebagai bagian dari standar layanan yang harus dipenuhi oleh destinasi unggulan. Keamanan, keselamatan, dan mitigasi risiko dinilai berperan besar dalam membangun kepercayaan publik, khususnya bagi wisatawan mancanegara yang semakin selektif dalam memilih tujuan perjalanan.
Dalam konteks tersebut, asuransi pariwisata mulai dikaji sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem pariwisata nasional. Langkah awal diwujudkan melalui pembahasan penerapan asuransi pariwisata di salah satu destinasi unggulan Indonesia, yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga
Forum lintas sektor bahas asuransi pariwisata
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo” dengan subtema “Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo”.
Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis lintas sektor. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, serta asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi.
Forum diskusi ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk menyatukan perspektif regulator, pemerintah, dan pelaku industri. Tujuannya adalah merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik risiko di destinasi wisata prioritas.
Labuan Bajo dipilih sebagai lokasi pilot project karena memiliki intensitas kunjungan wisata yang tinggi serta beragam aktivitas wisata yang memerlukan standar keamanan dan perlindungan risiko yang memadai.
Asuransi sebagai penopang daya saing destinasi
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, menegaskan bahwa penerapan asuransi pariwisata merupakan faktor fundamental dalam menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global.
Menurut Herfan, ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator penting dari kualitas layanan, profesionalisme pengelolaan, serta kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata.
“Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,” kata Herfan.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, destinasi ini memiliki karakteristik risiko pariwisata yang beragam sehingga dinilai tepat sebagai proyek percontohan.
“FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko,” ujar Herfan.
Peran industri asuransi dalam pariwisata
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menekankan bahwa asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan.
Menurutnya, kehadiran asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia secara keseluruhan.
“Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,” ujarnya.
Abdul Haris menilai bahwa dengan adanya skema asuransi yang jelas dan terintegrasi, pelaku usaha pariwisata terdorong untuk menerapkan standar operasional yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap citra destinasi dan pengalaman wisatawan.
Peran industri asuransi juga dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pariwisata, khususnya di destinasi prioritas yang menjadi wajah pariwisata nasional.
Langkah konkret menuju pilot project terukur
FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber utama, antara lain Plt. Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, serta Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Roland Permana.
Diskusi juga diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Muh. Nurdin, serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.
Forum ini mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam aspek fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur.
Melalui diskusi ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret beserta indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo. Termasuk di dalamnya mekanisme evaluasi serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya di Indonesia.
Rekomendasi
