Purbaya Keteteran Hadapi Lonjakan Permintaan Anggaran Kementerian Akhir Tahun
JAKARTA - Tekanan belanja negara menjelang akhir tahun kembali menjadi sorotan, seiring meningkatnya agresivitas kementerian dan lembaga dalam menyerap anggaran. Situasi ini diakui langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang harus menghadapi gelombang permintaan tambahan dana dari berbagai instansi pemerintah. Dinamika tersebut menggambarkan perubahan perilaku belanja yang jauh lebih aktif dibandingkan awal tahun anggaran.
Fenomena meningkatnya permintaan anggaran ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga ritme belanja negara agar tetap sejalan dengan target fiskal. Meski terkesan merepotkan, Purbaya justru melihatnya sebagai sinyal positif bahwa kesiapan eksekusi program di kementerian dan lembaga semakin membaik. Namun demikian, pengendalian tetap dilakukan agar stabilitas APBN tetap terjaga.
Pemerintah menegaskan bahwa kehati-hatian fiskal tetap menjadi prinsip utama, terutama ketika belanja negara terus dipacu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global dan domestik.
Baca JugaHarga Emas Pegadaian Hari Ini, 20 Desember 2025 Galeri 24 dan UBS Turun
Permintaan Anggaran Kian Agresif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan bahwa intensitas permintaan anggaran tambahan dari kementerian dan lembaga meningkat tajam di penghujung tahun. Kondisi ini bahkan membuat Kementerian Keuangan harus bekerja ekstra dalam mengelola arus permintaan tersebut.
"Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi kita agak kendalikan sedikit," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Menurut Purbaya, lonjakan permintaan ini menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga semakin siap dalam menyerap anggaran. Jika sebelumnya penyerapan berjalan lambat, kini banyak instansi berupaya mempercepat realisasi agar program kerja dapat berjalan sesuai target.
Meski demikian, pengendalian tetap dilakukan agar belanja tidak melampaui kerangka fiskal yang telah ditetapkan pemerintah. Kementerian Keuangan tetap berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan keuangan negara.
Disiplin Anggaran Tetap Dijaga
Di tengah tingginya permintaan tambahan anggaran, Purbaya menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah memilih mempertahankan desain APBN yang telah disusun sejak awal.
"Apalagi mereka (K/L) takut kalau nggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi tahun depan mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran). Jadi kita belum adjust APBN yang ada sekarang," terang Purbaya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa disiplin anggaran tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong kementerian dan lembaga agar lebih efisien dan tepat waktu dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.
Menariknya, di tengah permintaan tambahan anggaran, terdapat pula kementerian dan lembaga yang justru mengembalikan dana ke kas negara. Hingga Selasa (16/12), total anggaran yang dikembalikan tercatat mencapai Rp 4,5 triliun.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi
Terlepas dari dinamika belanja negara, Purbaya tetap menyampaikan optimisme terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi 2025 dapat mencapai target 5,2 persen sebagaimana direncanakan pemerintah.
Bahkan untuk tahun berikutnya, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi dari asumsi pemerintah. Target pertumbuhan sebesar 6 persen dinilai bukan hal yang mustahil untuk dicapai.
"Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4%," pungkasnya.
Optimisme ini didasarkan pada sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif bagi pertumbuhan jangka menengah.
Kondisi APBN Menjelang Tutup Tahun
Purbaya juga memaparkan kondisi terbaru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir November 2025. Realisasi APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp 560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
"Defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Pendapatan negara hingga 30 November 2025 mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 444,9 triliun.
Adapun belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.116,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 795,6 triliun. "Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas," ucap Purbaya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai pengelolaan fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali, meski tekanan belanja di akhir tahun semakin terasa.
Rekomendasi
