Ibu Kota Nusantara Kini Dihuni Lebih Dari 100 Ribu Jiwa

Ibu Kota Nusantara Kini Dihuni Lebih Dari 100 Ribu Jiwa

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menampung 147.430 jiwa yang tersebar dalam 43.293 rumah tangga. Sekitar 67,91 persen dari penduduk berada dalam usia produktif, menandakan potensi tenaga kerja yang besar bagi pertumbuhan ekonomi IKN.

Data ini diperoleh dari Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) Tahun 2025 yang dikerjasamakan BPS, Bappenas, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Delineasi wilayah IKN mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, dan Desa Telemow dengan kepadatan lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi, menjadi pusat aktivitas sekaligus prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Baca Juga

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Selama Libur Natal Tahun Ini

Komposisi Penduduk dan Mobilitas Menjadi Sorotan

Rasio ketergantungan penduduk di IKN tercatat 47,25, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47–48 penduduk nonproduktif. Menariknya, setengah penduduk IKN terdiri dari generasi Z dan milenial, menunjukkan populasi muda yang mendominasi.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin 106. Fakta unik, penduduk tertua berusia 108 tahun, seorang perempuan kelahiran Ujung Pandang yang lahir di penghujung Perang Dunia Pertama.

Dari sisi mobilitas, 41,16 persen penduduk lahir di luar IKN, sementara 6,0 persen merupakan migran lima tahun terakhir. Tiga provinsi dengan migrasi terbesar ke IKN adalah Kalimantan Timur (29,20 persen), Sulawesi Selatan (20,36 persen), dan Jawa Timur (12,91 persen).

Kesehatan, Fertilitas, dan Infrastruktur Rumah Tangga

Data PPIKN 2025 juga memotret kondisi kesehatan dan sosial masyarakat. Angka kematian bayi berkisar 14–15 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan kematian ibu mencapai 143 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kelahiran total di IKN sebesar 2,14, lebih rendah dari jumlah anak yang diinginkan perempuan usia 15–49 tahun (2,59), mengindikasikan underachieved fertility.

Hasil pendataan geotagging menunjukkan kondisi infrastruktur rumah tangga. Masih ada 232 rumah tangga (0,54 persen) dengan lantai tanah, 142 rumah tangga (0,33 persen) tanpa fasilitas buang air besar, 530 rumah tangga (1,22 persen) menggunakan air hujan sebagai sumber minum utama, dan 49 rumah tangga (0,11 persen) belum tersambung listrik.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa data ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang presisi. PPIKN 2025 memberikan indikator kependudukan dan geotagging rumah tangga yang mendukung intervensi berbasis lokasi.

Kolaborasi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan IKN

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa data kependudukan adalah fondasi pembangunan IKN. 

“Sensus bukan sekadar pendataan, melainkan upaya negara untuk lebih memahami warganya,” ujar Rachmat, menekankan pentingnya data dalam perencanaan strategis.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan, publikasi data PPIKN menjadi rujukan utama pembangunan IKN. Dengan delineasi wilayah jelas dan penduduk terdokumentasi lengkap, setiap pihak dapat bergerak dengan acuan statistik yang valid.

Pelaksanaan PPIKN 2025 melibatkan 856 petugas lapangan dari masyarakat sekitar, berlangsung dari 1 Juli hingga 15 Agustus 2025, menunjukkan kerja sama solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Data ini menjadi landasan bagi intervensi sosial, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi IKN secara berkelanjutan.