Penerimaan Bea Cukai Capai Rp269 Triliun hingga November 2025

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp269 Triliun hingga November 2025

JAKARTA - Kinerja penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga menjelang akhir tahun menunjukkan tren yang tetap terjaga. Di tengah dinamika perdagangan global dan penyesuaian kebijakan fiskal, sektor ini masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. 

Pemerintah menilai capaian tersebut mencerminkan daya tahan penerimaan bea dan cukai, meski dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal maupun domestik sepanjang 2025.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga November 2025 telah mencapai Rp269,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa kinerja penerimaan bea dan cukai berada pada jalur yang sejalan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Baca Juga

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Hingga November

Capaian Penerimaan Mendekati Target

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi penerimaan bea dan cukai hingga November telah mencapai 89,3 persen dari target APBN 2025. 

Menurutnya, capaian ini mencerminkan upaya optimalisasi penerimaan negara yang tetap dilakukan secara hati-hati di tengah berbagai dinamika ekonomi.

“Rinciannya, realisasi penerimaan cukai Rp198,2 triliun atau naik 2,8 persen. Penerimaan bea keluar Rp26,3 triliun atau melonjak 52,2 persen, dan penerimaan bea masuk Rp44,9 triliun atau merosot 5,8 persen,” ujar Suahasil.

Kinerja tersebut menunjukkan adanya perbedaan tren antar komponen penerimaan. Di satu sisi, penerimaan cukai dan bea keluar mencatatkan pertumbuhan, sementara di sisi lain penerimaan bea masuk mengalami kontraksi. Pemerintah memandang perbedaan ini sebagai refleksi dari kondisi perdagangan dan konsumsi yang berkembang sepanjang tahun.

Dinamika Penerimaan Cukai

Realisasi penerimaan cukai hingga November 2025 tercatat mencapai 81,2 persen dari target APBN. Penerimaan ini diperoleh di tengah penurunan produksi cukai hasil tembakau sebesar 2,4 persen menjadi 285 miliar batang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun produksi menurun, penerimaan cukai tetap mampu tumbuh secara moderat.

Pemerintah menilai capaian penerimaan cukai tidak hanya dipengaruhi oleh volume produksi, tetapi juga oleh kebijakan tarif serta pengawasan yang terus diperkuat. Optimalisasi penerimaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri, khususnya industri hasil tembakau.

Dengan pendekatan tersebut, penerimaan cukai diharapkan tetap menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara, sekaligus mendukung kebijakan fiskal yang berimbang antara aspek penerimaan dan pengendalian konsumsi.

Tekanan pada Bea Masuk

Berbeda dengan cukai, realisasi penerimaan bea masuk hingga November 2025 tercatat sebesar 84,9 persen dari target APBN dan mengalami kontraksi 5,8 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan bea masuk dari komoditas pangan serta pemanfaatan fasilitas free trade agreement atau FTA.

Penurunan bea masuk dari komoditas pangan mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan di dalam negeri. Sementara itu, pemanfaatan FTA memberikan insentif tarif yang lebih rendah bagi aktivitas impor dari negara mitra, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan bea masuk.

Meski demikian, pemerintah menilai kebijakan tersebut tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional. Kemenkeu terus memantau perkembangan impor dan dampaknya terhadap penerimaan bea masuk agar tetap sejalan dengan kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Lonjakan Bea Keluar dan Tantangan Baru

Di sisi lain, penerimaan bea keluar menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Hingga November 2025, realisasi penerimaan bea keluar tercatat telah mencapai 589 persen dari target APBN. Lonjakan ini didorong oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

Pemerintah memandang kinerja bea keluar ini sebagai dampak positif dari membaiknya harga komoditas ekspor unggulan. Selain itu, kebijakan pengelolaan ekspor dinilai turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menyoroti tantangan baru yang muncul seiring pemanfaatan teknologi perdagangan berbasis kecerdasan buatan atau trade AI. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat berdampak pada praktik undervaluation atau undervaluicing, yakni penerimaan yang lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya.

Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan mitigasi yang proaktif agar potensi penerimaan negara tidak hilang. Pemerintah pun terus memperkuat sistem pengawasan kepabeanan dan cukai untuk merespons tantangan tersebut.

Dengan capaian penerimaan hingga November yang relatif solid, pemerintah optimistis target penerimaan kepabeanan dan cukai 2025 dapat didekati secara optimal. Meski masih menghadapi tekanan dan tantangan struktural, sektor ini tetap diharapkan menjadi salah satu penopang penting APBN dan mendukung kesinambungan fiskal nasional.