OJK Dorong Asuransi Terlibat Program MBG Nasional

OJK Dorong Asuransi Terlibat Program MBG Nasional

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan peran strategis industri asuransi dalam mendukung program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan. 

Langkah ini diyakini dapat memberikan proteksi efektif bagi masyarakat dan pihak penyelenggara, sekaligus memperkuat ekosistem asuransi di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa keterlibatan industri asuransi harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko.

Baca Juga

Himbara Percepat Penyaluran Dana Pemerintah, Bank Ajukan Tambahan Kredit

“OJK mendorong agar industri asuransi dapat terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan,” ujar Ogi.

Menurut Ogi, industri asuransi memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan risiko yang sesuai kebutuhan program, sehingga implementasi MBG bisa berjalan aman dan efektif.

Identifikasi Risiko Program MBG

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Ogi menjelaskan bahwa asosiasi asuransi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan MBG. Risiko tersebut mencakup seluruh proses mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada konsumen.

“Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui,” kata Ogi.

Selain itu, risiko kecelakaan bagi pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG), juga menjadi perhatian utama.

Ogi menekankan bahwa besaran premi untuk produk asuransi MBG dirancang tidak terlalu besar, sehingga program ini tetap dapat berjalan sesuai harapan dan mencakup perlindungan terhadap risiko keracunan makanan maupun kecelakaan kerja.

Asuransi sebagai Nilai Tambah Program Pemerintah

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menambahkan bahwa produk asuransi MBG masih berada dalam tahap proposal awal. 

“Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimana cover-nya asuransinya, apa yang mau di-cover itu kan penting gitu, ya,” ujarnya seusai forum Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta.

Menurut Iwan, mekanisme produk asuransi ini harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem, sehingga tidak hanya fokus pada premi semata. 

“Kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.

Dengan konsep ini, industri asuransi bukan hanya sekadar penanggung risiko, tetapi juga berperan dalam memastikan keberlanjutan program pemerintah dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.

Potensi Industri Asuransi dalam Program MBG

Keterlibatan asuransi dalam MBG dapat menjadi model kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Produk asuransi tidak hanya menanggung risiko, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan program pemerintah.

Selain itu, partisipasi industri asuransi membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk inovatif, misalnya asuransi mikro untuk peserta program, yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, atau kelompok rentan lainnya. 

Dengan begitu, nilai tambah asuransi menjadi jelas, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan.

OJK mendorong agar seluruh mekanisme ini dikembangkan dengan perhitungan risiko yang matang. Perusahaan asuransi diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap risiko teridentifikasi dan dikelola, sehingga implementasi MBG dapat berjalan efektif dan aman.

Kesimpulan: Kolaborasi Asuransi-Pemerintah yang Terukur

Dorongan OJK agar industri asuransi terlibat dalam program MBG menekankan prinsip perlindungan publik, keberlanjutan, dan nilai tambah. Dengan identifikasi risiko yang tepat, premi yang wajar, dan desain produk yang menyeluruh, kolaborasi ini berpotensi menjadi model bagi program pemerintah lainnya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa asuransi tidak hanya berfungsi sebagai proteksi finansial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola program sosial dan kesehatan masyarakat.