Gubernur Jateng Izinkan Aset Pemprov untuk Gerai UMKM

Gubernur Jateng Izinkan Aset Pemprov untuk Gerai UMKM

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengambil langkah progresif dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dalam kebijakan terbarunya, Luthfi mengizinkan pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi (pemprov) di berbagai kabupaten dan kota untuk dijadikan gerai pemasaran serta pusat pembinaan UMKM.

Langkah ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Baca Juga

Amman Mineral Kantongi Izin Ekspor 480 Ribu Ton Konsentrat Tembaga

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Luthfi dalam acara dialog bertajuk “Ekspansi Pasar dan Strategi Bersama IKM, UMKM, dan Pengusaha Pemula untuk Bersaing di Pasar Global” yang digelar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 

Acara yang diinisiasi oleh Yayasan Berkah Rosi Peduli ini menjadi forum penting bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi dan berbagi strategi pengembangan usaha.

“UMKM kita butuh pemasaran. Kalau di masing-masing kabupaten punya outlet untuk memasarkan (produk), maka akan berkembang. Kalau perlu, asetnya pemprov kita gunakan untuk UMKM di kabupaten,” ujar Luthfi tegas.

Pernyataan tersebut menggambarkan tekadnya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan inklusif bagi UMKM di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dukungan Nyata Pemerintah Provinsi bagi UMKM

Sektor UMKM di Jawa Tengah terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pandemi global dan tekanan ekonomi dunia. Namun, di balik ketahanan tersebut, masih banyak persoalan yang dihadapi para pelaku usaha kecil, terutama dalam hal akses permodalan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas.

Gubernur Luthfi menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat tantangan tersebut. “Saya bersama dengan dinas harus sering turun untuk menyerap aspirasi karena UMKM kita itu permasalahannya banyak, terutama usaha mikro mulai akses permodalan hingga pemasaran,” ungkapnya.

Dengan pendekatan langsung ke lapangan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk memahami kebutuhan UMKM secara konkret dan memberikan solusi yang aplikatif.

Langkah ini juga menjadi bentuk keberlanjutan dari visi Pemprov Jateng untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan IKM (Industri Kecil Menengah). Pemerintah berharap, dukungan ini akan memperluas jangkauan produk lokal hingga ke pasar nasional bahkan internasional.

Strategi Peningkatan Kapasitas dan Akses Permodalan

Selain dukungan fasilitas dan akses pasar, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM.

Menurut Luthfi, pembinaan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada penguatan manajemen usaha, inovasi produk, dan digitalisasi pemasaran.

“Pembinaan ini penting agar UMKM bisa tumbuh berkelanjutan, tidak hanya kuat di pasar lokal tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah provinsi memberikan solusi nyata melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Jateng dengan bunga rendah. “Untuk permodalan, Bank Jateng punya KUR dengan suku bunga yang rendah,” kata Luthfi.
Program ini diharapkan membantu pelaku UMKM memperluas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman tinggi.

Selain itu, Luthfi juga menginstruksikan kepada seluruh dinas terkait agar meningkatkan program pendampingan dan membangun jejaring pasar yang terintegrasi antarkabupaten. Dengan cara ini, produk-produk unggulan daerah bisa dikenal lebih luas dan memiliki nilai tambah yang kompetitif.

Pendekatan Inklusif: Serap Aspirasi dan Tindak Cepat

Kebijakan pro-UMKM ini juga ditandai dengan pendekatan dialogis dan partisipatif. Dalam forum di Tegal tersebut, Gubernur Luthfi secara terbuka menampung berbagai keluhan dari pelaku UMKM dan IKM, mulai dari pelaku usaha sarang burung walet hingga produsen shuttlecock.

Pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa Pemprov Jateng tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga turun langsung menyerap aspirasi pelaku usaha kecil di lapangan.

Dengan pola komunikasi dua arah ini, diharapkan solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM. Tidak hanya sekadar memberikan fasilitas, tetapi juga menciptakan sistem pembinaan dan akses modal yang berkelanjutan.

UMKM Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Kebijakan pemanfaatan aset pemprov untuk UMKM menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memahami pentingnya transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan membuka akses fasilitas publik, pemerintah ingin memastikan bahwa sektor UMKM benar-benar menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha lokal, Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis komunitas.
“Kalau UMKM maju, ekonomi daerah ikut tumbuh. Itulah arah kebijakan kita ke depan,” tandas Gubernur Luthfi.