Kemenaker Dorong Regulasi Tembakau Berpihak pada Pekerja dan Petani
JAKARTA - Isu kebijakan industri tembakau kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah diminta memastikan setiap regulasi yang dibuat tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga berpihak pada pekerja dan petani yang menjadi tulang punggung sektor tersebut.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, yang menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja dan petani dalam penyusunan regulasi industri tembakau nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Afriansyah menyebut bahwa keberadaan industri ini harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan negara, bukan hanya untuk segelintir pihak.
Baca Juga
“Ketika bicara industri tembakau, yang harus dilihat adalah kepentingannya untuk siapa — apakah untuk kemakmuran bangsa dan pekerja, atau hanya menguntungkan pelaku usaha,” ujarnya.
Industri Padat Karya dengan Jutaan Pekerja
Afriansyah, yang akrab disapa Ferry, menegaskan bahwa sektor tembakau merupakan salah satu industri padat karya terbesar di Indonesia. Industri ini melibatkan rantai panjang tenaga kerja, mulai dari petani tembakau di pedesaan hingga buruh pabrik di perkotaan.
“Jutaan pekerja menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu, setiap kebijakan yang disusun tidak boleh mengabaikan nasib mereka,” kata Ferry.
Menurutnya, pembentukan regulasi baru di bidang tembakau perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Jika suatu kebijakan menyebabkan pengurangan tenaga kerja, maka hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus dijamin dan dilindungi sepenuhnya.
Usulan Pemanfaatan Dana Cukai untuk Perlindungan Sosial
Lebih lanjut, Ferry mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan sebagian dana cukai rokok untuk membentuk skema perlindungan sosial bagi pekerja tembakau yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jika ada kebijakan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, maka hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus benar-benar terlindungi,” tegasnya.
Ia menilai, langkah tersebut bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga strategi keberlanjutan industri tembakau. Dengan adanya perlindungan sosial, kesejahteraan buruh bisa tetap terjaga, sekaligus memastikan industri tetap mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebijakan baru pemerintah.
Tantangan Transformasi Industri dan Inovasi Produk
Wamenaker Ferry juga menyoroti perubahan signifikan dalam industri tembakau akibat kemajuan teknologi dan inovasi produk, seperti munculnya rokok elektrik. Transformasi ini, menurutnya, perlu diantisipasi dengan kebijakan yang adil agar pekerja di sektor padat karya tidak kehilangan mata pencaharian.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap perubahan industri tetap memberi ruang bagi pekerja dan petani untuk berkembang,” ujarnya.
Perubahan pola konsumsi dan munculnya produk tembakau alternatif telah memicu pergeseran besar dalam model bisnis perusahaan. Karena itu, kebijakan yang diambil ke depan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi industri.
Perlu Sinergi Antar-Kementerian dalam Menyusun Kebijakan
Afriansyah menekankan bahwa penataan industri tembakau bukan hanya tanggung jawab satu kementerian. Ia menilai, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan regulasi yang dibuat bersifat komprehensif dan berkeadilan.
“Pemerintah harus satu suara agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja, petani, dan keberlanjutan industri nasional,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan regulasi tembakau harus memperhatikan aspek ekonomi, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan secara seimbang. Tanpa koordinasi lintas sektor, kebijakan yang dihasilkan bisa timpang dan berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama para pekerja kecil dan petani.
Keseimbangan antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial
Wamenaker menegaskan, industri tembakau memang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, terutama melalui penerimaan cukai. Namun, aspek ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan industri tembakau harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat bawah, bukan hanya dari peningkatan pendapatan negara.
“Industri tembakau harus hadir untuk kemakmuran rakyat, bukan semata untuk kepentingan segelintir pelaku usaha,” tuturnya.
Menatap Arah Kebijakan yang Lebih Berkeadilan
Pemerintah, lanjut Ferry, memiliki tanggung jawab besar untuk menata arah kebijakan industri tembakau agar selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Ia berharap regulasi yang akan disusun mampu menjawab tantangan era digital tanpa mengorbankan hak-hak pekerja dan petani. “Kebijakan harus memberikan kepastian bagi masa depan pekerja, menjaga produktivitas sektor, serta memperkuat daya saing industri nasional,” katanya.
Dengan keberpihakan yang jelas kepada tenaga kerja dan petani, regulasi industri tembakau diharapkan bisa menjadi instrumen keadilan ekonomi, bukan sekadar alat pengendalian pasar.
Pemerintah diminta konsisten menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan industri yang telah menjadi sumber penghidupan jutaan rakyat Indonesia.
Rekomendasi
