Menteri Perdagangan dan Pertamina Bergerak Bersama Awasi Distribusi LPG

JAKARTA-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Pertamina Patra Niaga, bagian dari Subholding Commercial & Trading Pertamina, berkomitmen untuk mengawasi takaran isi tabung LPG. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi setelah dilakukan pemeriksaan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

"Tahap pertama ini kita ingin memastikan ketertiban, agar konsumen dan masyarakat tidak dirugikan. Kemarin kita fokus pada bensin, hari ini gas. Terima kasih kepada Pertamina," kata Zulkifli di SPBE Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Zulkifli berharap Pertamina terus melakukan pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya peran Bupati dalam distribusi LPG 3 kg, yang kewenangannya diberikan kepada Bupati dan Pemerintah Daerah. "Jika pengawasan tidak berjalan, kami akan turun tangan. Oleh karena itu, kami akan memeriksa hampir seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki SPBE," ujarnya.

Baca Juga

Pertamina Catatkan Kenaikan Dividen di 2024, Prospek Kinerja Cerah di 2025

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli menemukan beberapa tabung yang mengalami kekurangan isi LPG di SPBE. Ia menjelaskan, ada residu atau sisa gas di dalam tabung LPG yang mempengaruhi jumlah pengisian.

Zulkifli juga menyebutkan bahwa beberapa SPBE telah diberikan sanksi administrasi oleh Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keterisian tabung LPG sesuai standar. "Saat ini sanksinya bersifat administrasi. Jika peringatan tidak diindahkan, maka izinnya akan dicabut. Jika semuanya dipidanakan, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan gas. Pertama, kita tertibkan dulu," jelas Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang mendampingi Zulkifli di SPBE, mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah untuk mengawasi pengisian tabung LPG di SPBE. "Kami dari Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding yang bertugas untuk pendistribusian dan pengawasan, akan terus bekerja sama dengan Kemendag dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan," kata Riva.

Riva menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan solusi terbaik dalam penyediaan LPG kepada masyarakat. "Terkait hal-hal yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami mendukung dan akan melaksanakannya dengan maksimal. Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk memberikan solusi terbaik bagi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin dalam transisi energi, berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua upaya ini sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.